PKPS, Pepesan Kosong Pemegang Saham

0
150
Syafruddin Arsjad Temenggung, mantan Kepala BPPN yang sudah dinyatakan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah penyelesaian aset obligor BPPN

Nusantara.news, Jakarta –Konglomerasi di tanah air dimulai sejak adanya Pakto 88 dimana kala itu para pengusaha mulai kelas pengusaha properti hingga pedagang kelontong diperbolehkan memiliki dan mendirikan bank. Pada era yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin, yakni regulasi perbankan yang dimotori Menteri Keuangan JB Sumarlin pada Oktober 1988 itu, para pemilik dana hanya dengan Rp10 miliar sudah berhak memiliki atau mendirikan bank.

Ketika itu motif dari Gebrakan Sumarlin ini adalah untuk memobilisasi dana masyarakat untuk tujuan pembangunan. Selain itu untuk meningkatkan ekspor non migas melalui perluasan bank-bank devisa, meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan melalui penempatan dana BUMN/BUMD pada bank swasta dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Tapi yang paling penting melalui kebijakan Pakto 88 ini adalah, untuk meningkatkan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter dengan menerapkan likuiditas wajib minimum (GWM) dan operasi pasar terbuka. Disamping itu kebijakan ini juga untuk pengembangan pasar perbankan dengan penerapan pajak deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

Melihat niat dasar dari gebrakan sektor perbankan ini memang baik, yakni untuk tujuan memobiliasi dana-dana masyarakat yang berserakan di dompet-dompet, di laci-laci, di bawah bantal, bahkan di tanam di dalam tanah, untuk kemudian dikelola dalam sebuah sistem perbankan.

Dana-dana yang sudah berada di lingkungan perbankan itu kemudian berhasil menyemarakkan pembangunan. Bahkan kegiatan ekonomi pun semakin bergulir lebih cepat dari sebelum Pakto 88 dikeluarkan. Sampai di sini kelihatannya Pakto 88 berhasil menggairahkan kegiatan ekonomi dengan perbankan sebagai motor penggeraknya.

Pada tahun pertama penerapan Pakto 88, sudah mulai ada gejala persaingan yang tidak sehat di lingkungan perbankan. Peningkatan suku bunga bank akibat penerapan pajak deposito, tabungan dan giro membuat persaingan antar bank semakin tak mengenakkan, bank-bank pun mengalami kesulitan likuiditas.

Akhirnya Bank Indonesia berusaha meningkatkan pengawasan dan profesionalisme para bankir. Tidak hanya sampai disitu, berbagai regulasi dikeluarkan, transparansi ditingkatkan, regulasi perbankan diperjelas dan ketegasan pengawas bank dimantapkan.

Di tahun kedua Pakto 88, dominasi perbankan masih tetap berada di bank-bank devisa, sehingga tak mengherankan jika bank-bank non devisa juga ingin naik kelas menjadi bank devisa. Kegiatan bank devisa juga dipicu oleh pengenaan PPh deposito rupiah hingga 15%. Animo masyarakat untuk menempatkan dana dalam bentuk valas pun meningkat lantaran tingginya pajak deposito rupiah.

Tapi animo masyarakat yang tinggi untuk menitipkan dananya di perbankan, yang merupakan lembaga kepercayaan itu, tidak diikuti dengan regulasi pengaman yang memadai. Akhirnya para pemilik bank yang masih bermental pedagang kelontong pun dengan leluasa menyalurkan dana-dana yang sudah ada dibank mereka ke kelompok usaha sendiri. Waktu itu regulasi di sektor perbankan memang masih terlalu longgar, sehingga terlalu banyak celah yang bisa ditembus para pedagang dan bankir kelontong.

Akibatnya, tindakan moral hazard tak terelakkan. Sebagian dana masyarakat yang ditempatkan di sektor perbankan dialihkan ke sektor usaha pemilik bank sendiri. Bahkan aturan BMPK yang melarang melempar kredit ke unit usaha sepemilik dalam jumlah tertentu bisa disiasati, para bankir yang bermental kelontong masih bisa mengakali dengan cara back to back kredit. Pemilik bank A bekerja sama dengan pemilik bank B untuk saling silang membiayai bisnis diantara mereka melalui uang yang ada di masing-masing bank.

Kegiatan bisnis ini semakin tak terkontrol ketika para bankir mulai mengerti dan mempraktikkan modus transaksi valas berikut derivatifnya. Bahkan semakin tak terkendali ketika perbankan dan dunia usaha memahami dan mengimplementasikan jual beli surat utang jangka pendek (promes, commercial paper, dan lainnya).

Di tengah situasi yang tak terkendali, skala bisnis bankir kelontong itu semakin membesar, menggurita, dan berubah wujud menjadi bisnis berskala konglomerasi. Hampir setiap pemilik bank juga memiliki industri bisnis yang menggurita, mulai dari industri properti, perdagangan, ekspor-impor, makanan, otomotif berikut sparepart-nya, bubur kertas, CPO, tekstil, perhotelan, pertambangan, dan lainnya.

Pendek kata, kekayaan bisnis para konglomerat itu mungkin tak habis dimakan untuk tujuh turunan.

Eskalasi kecurangan

Namun demikian, begitulah karakteristik harta. Menumpuk-numpuk harta seperti meminum air laut, semakin diminum bukan hilang dahaga, tapi semakin haus. Haus menguasai harta yang tak terhingga menjadi kecenderungan yang tak terelakkan saat itu.

Tidak puas dengan apa yang dimiliki, para konglomerat itu pun merayu para pejabat, aparat hukum, tentara berpangkat jenderal untuk meminta ketebelece atau semacam surat sakti untuk meminta kredit pada bank-bank pelat merah. Maklum ketika itu bank-bank BUMN merupakan kelompok bank yang paling berhasil menghimpun dana masyarakat dan butuh sektor riil untuk tempat melempar kredit.

Begitu kredit yang diembel-embeli ketebelece berhasil dicairkan, kredit tersebut pun macet dibulan kedua, ketiga dan seterusnya. Memang ada juga konglomerat yang memanfaatkan ketebelece sekadar untuk memperlancar pencairan kredit, sementara bisnis yang digelutinya berhasil tumbuh pesat melebih pesatnya bisnis normal yang dikelola secara business as usual.

Tidak hanya sampai disitu, saat itu beredar pula yang namanya kredit komando, yakni bila Presiden atau para menteri merekomendasi pembiayaan perbankan pada sektor tertentu, bank pun rame-rame ikut dalam pembiayaan kredit yang direkomendasikan tersebut. Cara bankir-bankir menyikapi rekomendasi itu tidak sebatas rekomendasi, tetapi sudah seperti komando.

Saking asyiknya menikmati kemudahan bisnispun melesat tanpa kendali. Satu konglomerat bahkan ada yang memiliki 150 perusahaan yang menggurita dari hulu ke hilir dan semua tentu dibiayai sebagian oleh banknya sendiri, dengan atau tanpa memperhatikan prinsip-prinsip BMPK. Walaupun kemudian banyak sekali yang melanggar BMPK. Jumlah bank yang bertambah dengan penerapan bisnis yang masih banyak melanggar prinsip-prinsip Bank for International Settlement (BIS), seperti BMPK, CAR, GWM, dan regulasi lainnya.

Yang tak kalah pentingnya, jumlah bank pun bertambah banyak dibandingkan sebelum Pakto 88 keluar. Dari awalnya bank umum hanya berjumlah 111 bank dengan 1.726 kantor layanan bank, hingga tahun 1992 telah melonjak menjadi 208 bank dengan 4.407 kantor layanan bank. Dan puncaknya ditahun 1995 jumlah bank telah mencapai 240 unit bank dengan 5.288 kantor layanan bank.

Memasuki tahun 1992, sebenarnya Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono bolak-balik mengeluarkan moralsuassion atau persuasi moral kepada perbankan nasional untuk melakukan merger atau penggabungan serta akuisisi. Himbauan itu dilakukan mengingat persaingan perbankan semakin ketat, jumlah bank semakin banyak, sementara layanan dan produk dananya masih berkutat pada deposito, giro dan tabungan. Sementara produk kredit masih terbatas kredit perdagangan, jasa konstruksi, perumahan, kendaraan bermotor dan lainnya.

Tapi yang namanya konglomerat, pada saat itu mereka berfikir, lebih baik menjadi raja di bank kecil, daripada menjadi manajer di bank besar. Sehingga merger tak kunjung terealisasi.

Seiring semakin cepatnya roda bisnis perbankan berputar, sementara kondisi ekonomi dunia memanas dan itu berimbas ke dalam negeri, sehingga pada September 1997 secara resmi krisis memasuki tanah air lewat outlet-outletnya penerapan prudential banking message yang sembarangan, semau gue, dan aji mumpung.

Pendek kata, masuklah sedikitnya 65 bank dalam perangkap BDL, BBO, BBO, BBKU, BTO, maupun rekapitalisasi dan merger serta akuisisi. Praktis jumlah bank yang sebelum krisis masih berada di level 240, maka setelah program restrukturisasi perbankan diimplementasikan menurun hingga 130-an bank saja.

Pepesan kosong

Terhadap bank-bank yang di BDL, BBO, BBKU, BTO dan direkap, melalui diskusi panjang dan melelahkan biayanya dibebankan ke APBN. Tentu pemerintah mengeluarkan ongkos yang tidak ringan. Angka yang populer digembar gemborkan untuk merehabilitasi perbankan nasional mencapai Rp650 triliun. Jumlah tersebut dikeluarkan dalam bentuk obligasi pemerintah, dimana sebesar Rp144,53 triliun diantaranya berupa obligasi dalam kerangka BLBI.

Tentu itu bukan barang gratisan, para konglomerat pemilik bank harus membayar dana nasabah yang dibetot dari bank mereka sebesar Rp144,53 triliun itu dengan apa saja yang bisa mereka serahkan. Mulai dari dana tunai, saham perusahaan, corporate guarantee hingga personal guarantee. Pola serah terima utang piutang konglomerat dengan pemerintah, c.q. BPPN, dikenal dengan terminologi Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Dalam PKPS yang diteken pada November 1998 itu para konglomerat ada yang bersedia menyerahkan dana tunai dan aset sebesar nilai utang yang muncul akibat krisis perbankan pada masing-masing bank yang dimilikinya. Ada yang menyelesaikan lewat MSAA atau perjanjian pengembalian BLBI dengan jaminan aset, MRNIA atau perjanjian pengembalian BLBI dengan jaminan aset, personal guarantee dan corporate guarantee, dan ada juga yang menggunakan pola APU atau perjanjian pengakuan adanya tagihan utang. Dari tiga institusi yang dibuat BPPN untuk mengembalikan aset negara, yakni AMC, AMI dan BRU, badan yang fokus menangani PKPS ini adalah AMI.

Sejak adanya pengalihan tagihan (cessie) BLBI dari Bank Indonesia ke BPPN pada 22 Februari 1999, lembaga super body penagihan utang itu mencoba mencari pola-pola penyelesaian pinjaman yang ideal. Maka disepakatilah pola PKPS (MSAA, MRNIA dan APU).

Pola PKPS ini pada awalnya diyakini dapat mengembalikan sebagian besar dana BLBI sebesar Rp144,53 triliun, mengingat para pihak yang berjanji sepertinya terlihat kooperatif. Tapi pada masa awal PKPS diumumkan, ada perdebatan serius mengenai jangka waktu pengembalian utang tersebut, apakah satu tahun atau empat tahun. Perdebatan ini benar-benar melelahkan, menghabiskan energi dan waktu. Kendati Presiden BJ Habibie meminta pengembalian aset hanya dalam waktu satu tahun, namun akibat lobi IMF, akhirnya diputuskanlah periode pengembalian aset selama empat tahun.

Perdebatan berikutnya ketika habis masa empat tahun, ternyata tingkat pengembalian utang BLBI sebesar Rp144,53 triliun hanyalah Rp23,65 triliun atau sekitar 17,88% saja. Maka PKPS memasuki perdebatan tahap kedua, yakni apa perlu PKPS itu diperpanjang atau berhenti sampai disini. Waktu itu pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PKPS menjadi 10 tahun.

Saat itu juga berkembang perdebatan soal penyelesaian PKPS apakah lewat jalur litigasi atau non litigasi. Alasannya, sudah empat tahun berjalan para pemegang saham masih melaju di jalur lambat, bahkan acuh tak acuh. Persoalannya penyelesain PKPS lewat jalur litigasi seringkali BPPN mengalami kekalahan.

Perdebatan pun berlanjut, apakah perlu pemerintah mengambil alih jalannya roda usaha aset-aset yang diserahkan kepada BPPN. Pada bagian inipun akhirnya pemerintah menyerahkan roda bisnis kepada manajemen yang ada dengan alasan merekalah yang lebih tahu dan mengerti detil dari perusahaan tersebut. Sehingga going concern perusahaan lebih terjamin jika dipegang oleh orang-orang pemegang saham dibandingkan diserahkan kepada pemerintah.

Pendek kata, lepas dari perdebatan-perdebatan yang berlangsung, implementasi PKPS tak memuaskan. Janji-janji para konglomerat untuk mengembalikan utangnya jauh panggang dari api dibandingkan dengan realisasinya. Sehingga merebak terminologi PKPS, bak Pepesan Kosong Pemegang Saham.

Realisasi PKPS BTO 2

Jika melihat rendahnya tingkat pengembalian aset para konglomerat kepada BPPN tersebut, nampaknya pemerintah masih disandera oleh ketakutan bila nasionalisasi aset tersebut justru berdampak pada turunnya nilai aset dan penurunan nilai aset itu menjadi tanggung jawab atau risiko yang harus ditanggung pemerintah. Rendahnya tingkat pengembalian aset itu juga selain disebabkan kerja aparat BPPN yang tak maksimal dibarengi juga oleh sikap mbalelo-nya sejumlah konglomerat dalam memenuhi kewajiban PKPS.

Jika melihat beban BPPN dimana harus memelihara aset sekitar Rp144,53 triliun, sebenarnya bukanlah pekerjaan ringan. Dari jumlah tersebut sampai saat ini masih menyimpan segudang masalah terutama masalah valuasi aset yang diserahkan para konglomerat dalam rangka pelunasan yang cenderung mengalami down sizing. Penyebabnya adalah, asumsi yang dipakai dalam menghitung, jurang yang tinggi antara nilai buku dan nilai pasar aset tersebut, dan tarik menarik konglomerat dengan pejabat soal penyelesaian perbedaan valuasi aset tersebut.

Masalah lain, soal setoran aset yang diserahkan oleh penanggung PKPS yang pada awalnya dinilai kurang lebih sama yaitu Rp144,53 triliun, namun nilai pasarnya saat itu hanya kurang lebih 20%. Bahkan menurut hasil audit investigasi BPK nilai komersial dari jaminan yang diserahkan para pemegang saham sebesar Rp144,54 triliun ternyata hanya Rp12,35 triliun atau 8,54% saja.

Tak kalah rumitnya, ada sejumlah aset yang belum mendapat persetujuan pola penyelesaian dan kesepakatan PKPS-nya, namun sudah dijual oleh BPPN. Wajar saja, BPPN harus menanggung beban bunga obligasi bank rekap yang juga menjadi tanggungjawabnya setiap tahun sedikitnya antara Rp50 triliun hingga Rp80 triliun.

Kelemahan PKPS

Jika menelusuri lebih detil klausula-klausula PKPS antara BPPN dengan para pemegang saham yang mengikat perjanjian MSAA, MRNIA dan APU, terdapat banyak sekali kejanggalan. Tapi muara kejanggalan itu ada pada sikap pemerintah c.q. BPPN yang melakukan negosiasi dengan para pemilik saham.

Bayangkan, dimana-mana kreditur memiliki kelas setingkat lebih tinggi dari debitor. Dalam banyak kasus pemberi pinjaman seringkali mendikte kepada peminjam, misalnya Pemerintah Indonesia meminjam kepada IMF atau Bank Dunia, selalu saja sikap pemerintah kita bak kerbau dicucuk hidung, menuruti apa mau sang pemberi pinjaman. Termasuk dalam hal likuidasi 16 BDL, juga termasuk aliran dana BLBI atas advice (baca: desakan IMF, red). Sikap yang agak arogan ini harus diakui menjadi common sense diantara negara peminjam dan pemberi pinjaman.

Namun dalam kasus BPPN (selaku pelaksana tugas hak tagih BLBI dari pemberi pinjaman dalam hal ini Pemerintah) dengan pemegang saham (selaku peminjam BLBI), situasinya bertolak belakang. Dalam klausula-klausula perjanjian MSAA, MRNIA, maupun APU, BPPN dalam Bahasa Inggris dan hingga saat ini tidak ada terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia. Keruwetan itu akan muncul jika nanti di pengadilan ditemui klausula-klausula dan istilah yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia seperti, release and discharge, indemnity, representation and warranties.

Lebih dari itu, dalam perjanjian PKPS itu posisi BPPN seperti dikritik banyak pihak bak kerbau dicucuk hidung atau terlalu defensif. Walaupun ada beberapa klausula terlihat BPPN offensif.

Beberapa prinsip umum dalam klausula yang muncul ke permukaan dan bersifat offensif, dimana kedua belah pihak menyetujuinya, seperti: Pertama,   para pemegang saham menyerahkan sejumlah aset senilai hutang BLBI mereka kepada negara dan harus diaudit oleh akuntan independen. Kedua,  dibentuk holding company yang akan mengelola aset yang berupa perusahaan-perusahaan yang dijaminkan tersebut. Ketiga, para pemegang saham harus menyerahkan sejumlah aset tambahan jika aset yang diserahkan nilainya kurang. Keempat, para pemegang saham memiliki batas waktu menyelesaikan kewajibannya selama empat tahun. Masuk dalam klausula ini adalah, 27% dari utang pokok dan bunganya harus dilunasi pemegang saham ditahun pertama, sedangkan sisanya dibagi rata rata-rata selama tiga tahun berikutnya.

Namun begitu banyak klausula MSAA, MRNIA dan APU yang menunjukkan betapa defensifnya BPPN sehingga hal ini dianggap sebagai celah merugikan negara, seperti: Pertama,  BPPN tidak memiliki akses penuh terhadap kontrol manajemen dari aset yang dijaminkan, meskipun BPPN memiliki saham mayoritas antara 59% – 90% dari 11 bank milik konglomerat yang menerima bantuan dana BLBI. Kedua, tidak adanya mandatory payment (kewajiban pembayaran utang) setiap tahun kepada negara, kendati ada jadwal dan prosentasi kewajiban namun BPPN tak mengenakan sanksi atas keterlambatan serta tidak kooperatifnya sejumlah pemegang saham.

Ketiga,  BPPN tidak bisa mengontrol penggerogotan aset yang dijaminkan tersebut oleh pemilik/pengelola lama dalam holding company, dimana aset yang dijaminkan dalam praktiknya ternyata menyusut drastis yang sangat merugikan negara. Keempat, bila perusahaan yang dijaminkan tersebut memperoleh keuntungan, maka keuntungan tesebut menjadi hak pemilik lama, tetapi bila mengalami kerugian menjadi tanggungjawab pemerintah RI.

Kelima, pemerintah harus menanggung semua kewajiban pemegang saham, jika ternyata penjualan aset-aset yang diserahkan tidak cukup menutupi kewajibannya.

Keenam, tidak ada jadual pembayaran yang pasti kendati pemerintah sudah memintanya, dan juga pemerintah sebagai kreditur tidak memperoleh pembayaran bunga cicilan. Ketujuh, pemerintah sebagai pemegang saham, juga tidak memperoleh deviden atas aset yang diserahkan pemegang saham jika perusahaan itu membukukan laba.

Itulah sejumlah kelemahan struktural PKPS, sehingga perjanjian itu bak pepesan kosong belaka, karena pemegang saham seperti bertindak sebagai pengendali ketimbang pihak yang seharusnya nurut pada pemerintah. Bahkan internal BPPN menyebutkan tingkat kebocoran PKPS 40%. Artinya, sebelum pemerintah berhasil menjual aset-aset itu sebagai pengganti uang rakyat yang sudah mengucur untuk menyelamatkan Bank BCA dulu, nilai aset-aset itu sudah tergerus tanpa bisa dihentikan. Memang, sebagian besar kemerosotan nilai aset itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti harga komoditas maupun nilai rupiah yang tak stabil. Tapi bukan mustahil pula, menguapnya aset itu karena praktik pat gulipat. Nah, beberapa contoh di bawah ini mestinya layak kita dicermati.

Dari 24 perusahaan perkebunan Salim Group yang diserahkan ke BPPN ketika itu, Salim Group melalui Indofood masih menguasai saham mayoritas (di atas 78%) di PT Cibaliung Tunggal Plantation, PT Indriplant, PT Gunung Mas Raya, PT Salim Ivomas Pratama, dan PT Serikat Putra. Perusahaan yang semuanya ada di Riau ini menghasilkan keuntungan cukup besar, bahkan ada yang mampu membukukan keuntungan kotor Rp167 miliar tahun 1998. Sedangkan dari 19 perusahaan yang saham mayoritasnya dikuasai BPPN, sebanyak 12 perusahaan masih merugi. Sisanya cuma beberapa yang menghasilkan keuntungan kotor kecil. Keuntungan terbesar cuma Rp39 miliar di tahun yang sama.

PT Indomilk dan PT Indolakto adalah dua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang pengolahan susu. BPPN menguasai masing-masing 35% dan 70% saham di perusahaan itu. Indomilk berdiri sejak 1969, mempunyai kapasitas produksi jutaan liter per tahun dan memiliki segmen pasar yang luas dengan merek terkenal Indomilk dan Cap Enak. Tapi, tahun 1998 keuntungannya cuma 25,9%. Sebaliknya, Indolakto yang berdiri tahun 1997 dan belum punya pangsa pasar yang luas justru mampu meraih margin 26,2%. Dicurigai, pemilik lama telah melakukan penggembosan dengan membebankan sebagian biaya Indolakto ke Indomilk. Cara ini, menurut seorang analis kondang, dipakai untuk membuat Indomilk kurang menarik di mata investor sehingga tidak laku dijual. Padahal, Indomilk termasuk dalam daftar prioritas penjualan aset-aset Holdiko.

Disamping juga QAF Limitted, yang sahamnya dipegang 20% oleh BPPN, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan keluarga Salim untuk mengakuisisi 70% saham Yinfu International Co. Ltd dan 89,49% saham Shanghai Yinfu Oils & Fats Industries Co. Ltd. Di kedua perusahaan yang akan dibeli QAF tersebut, Salim menguasai sebagian kepemilikan. Menurut perjanjian yang berlaku efektif 21 Juli di bursa efek Singapura, QAF berencana menerbitkan irredeemable convertible bonds (ICB) alias obligasi konversi yang tidak dapat ditukarkan lagi. Jadi, ICB ini nantinya akan ditukar dengan saham baru sehingga mengakibatkan kepemilikan saham lama terdilusi. Dengan langkah ini, rencana penjualan QAF oleh BPPN jadi terhambat. (Lin Che Wei, 2001)

Pendek kata, kelemahan-kelemahan struktural PKPS ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang sangat lemah. Bahkan hal itu diakui Ketua BPPN I Putu Gde Ary Suta. “Secara total posisi pemerintah lemah sekali,” ungkapnya ketika awal menjabat Kepala BPPN.

Itu sebabnya pemerintah, c.q. BPPN, meminta praktisi hukum senior Kartini Mulyadi melakukan kajian terhadap MSAA Sjamsul Nursalim, Bob Hasan dan Usman Atmadjaja, sedangkan Fred Tumbuan melakukan kajian pelaksanaan MSAA terhadap Salim Group.

Hasil kajian Kartini Mulyadi, MSAA justru memiliki beberapa kelemahan. Sebab, MSAA sendiri malah akan membuat konglomerat mudah lolos dari jeratan hukum. Sedang hasil audit BPK, pada Oktober 1999, menyimpulkan bahwa MSAA tidak mengatur sanksi tegas, jika suatu hari para konglomerat ingkar janji.

Karena itu ada dugaan kuat, dalam penandatanganan MSAA, sebenarnya hasil dari sebuah konspirasi politik antara pejabat tinggi negara, konglomerat dan pihak asing. Sebab, diketahui konsep MSAA sendiri disusun dalam bahasa Inggris oleh konsultan asing. Sementara para ketua BPPN hanya tinggal melaksanakan kebijakan yang telah disusun tersebut. Yang paling mengherankan lagi, ternyata konsep MSAA sudah ada sejak Februari 1999.

Lebih jauh hasil kajian Kartini Muljadi dan Fred Tumbuan menyimpulkan, MSAA sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Indonesia. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa penyelewengan dana bank untuk kepentingan pemilik bank masuk kategori pidana. Jadi tindakan pidana tidak bisa diselesaikan dengan perjanjian perdata seperti MSAA.

Mendapat masukan yang maha penting itu, Pemerintah bukannya langsung melakukan legal action justru memperpanjang MSAA dari semula empat tahun menjadi 10 tahun. Alasan pemerintah ketika itu untuk memungkinkan terjadinya pengembalian aset yang lebih besar, karena itu MSAA dibenahi dalam banyak hal.

Yang sangat menonjol dalam revisi MSAA disebutkan kriteria pemegang saham yang kooperatif. Pertama, harus memberi jaminan pribadi. Kedua, asset disclosure yakni memberi pernyataan tentang harta mereka sampai sedetil-detilnya. Ketiga, menyetorkan dana segar pada tahun pertama dan kedua. Semua itu bagian dari persyaratan penting menyangkut perlunya menyerahkan personal guarantee yang penilaiannya melalui auditor independen, selain menyerahkan daftar seluruh kekayaan itu. Daftar tersebut bukan saja milik para pemegang saham, tapi juga pihak terkait dengan pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung.

Lewat PKPS baru, para obligor bandel yang jumlahnya hanya 10 orang itu, diberikan perpanjangan waktu sampai 10 tahun, terhitung mulai tahun 2002. Mereka juga mendapat tingkat suku bunga lebih menarik, yaitu minimal 9%, dan maksimal sesuai bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Dibanding MSAA dan MRNIA, PKPS baru lebih berprospek. Pasalnya, “perjanjian baru” itu lebih menjamin pemasukan BPPN atau pemerintah, karena untuk tahun pertama (Maret 2001), setidaknya para pengutang BLBI itu harus membayar minimal 5% dari total Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS). Seperti kita ketahui, dalam MSAA dan MRNIA, tidak ada jaminan pribadi, juga tak ada perincian seperti PKPS baru tersebut. Dalam keputusan KKSK yang mendasari pelaksanaan PKPS baru itu, memang jelas disebutkan soal perlunya persyaratan personal guarantee yang mengharuskan sampai 150%. Lalu, setiap tahun ada hitung-hitungan berapa persen dari nilai utang yang harus dibayar, sampai selesai dalam 10 tahun.

Jadi, kalau dalam tahun pertama dipastikan ada pemasukan minimal 5% dari tiap-tiap debitur kakap tersebut, rasanya BPPN bisa memenuhi kewajibannya memasukkan dana untuk kas negara. Ya, katakanlah dari sekian obligor tersebut utangnya mencapai Rp144,54 triliun, lalu dikalikan 5%, dengan mudah pemasukan negara bisa dihitung. Demikian seterusnya tahun kedua, ketiga, sampai kesepuluh.

Di luar itu, kebijakan PKPS baru dilatari keprihatinan akibat krisis multidimensi sepanjang lima tahun terakhir ini, tidak bisa dipisahkan dari keputusan tidak tepat pemerintah. Dari situ diharapkan kondisi yang merupakan kesalahan semua pihak itu, tidak terulang kembali.

Intinya, pemerintah menginginkan adanya kepastian usaha bagi kalangan pengusaha, utamanya yang bergerak di sektor riil. Dan kalau itu tercapai, upaya pemulihan ekonomi dapat dipercepat, sementara masalah-masalah sosial, yang tidak mustahil timbul akibat dampak krisis juga terselesaikan dengan baik.

Pada tahun 2002 ada angkatan kerja sejumlah 40-an juta orang, yang masih menganggur dan berpotensi menimbulkan kerusakan di semua lini. Termasuk di dalamnya lebih dari 60% rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu, ada data tentang sekitar 500-an ribu pekerja yang mengabdi pada satu konglomerasi. Kalau rata-rata pekerja tersebut memiliki tanggungan empat orang, bisa disebutkan ada sebanyak 2 jutaan manusia bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Begitulah riwayat PKPS, yang tak lebih sekadar Pepesan Kosong Pemegang Saham. Dimana pada akhirnya tingkat recovery rate BLBI sebesar Rp144,54 triliun secara keseluruhan hanyalah 18,34% atau hanya Rp26,51 triliun, atau lebih rendah dibandingkan tingkat recovery rate aset yang dikelola BPPN sebesar 28% atau Rp180 triliun dari keseluruhan aset kelolaan BPPN Rp650 triliun.

Lepas dari ironi yang mengemuka seputar PKPS, sebagian besar konglomerat yang sebenarnya bermasalah tetap mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL), ada yang diberhentikan penyidikkannya, ada yang diajukan ke pengadilan, dan ada juga yang ditutup kasusnya. Pemberian SKL juga disertai dengan penyerahan R & D atau pembebasan dari tuntutan pidana di kemudian hari.

Disinilah peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus mampu menelisik lebih detil dan melihat celah hukum yang bisa dikenakan terhadap para obligor, maupun terhadap para birokrat yang mengelola PKPS. Itu sebabnya penetapan mantan Kepala BPPN Sjafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka adalah tepat dalam rangka menguak kasus BLBI yang sesungguhnya.

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here