PKS dan Demokrat Tolak Wacana Revisi UU MD3 Soal Pembentukan Pansus Angket

0
74
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berjabat tangan dengan sejumlah anggota Pansus Hak Angket KPK sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Nusantara.news, JAKARTA – Badan Legislasi DPR mewacanakan merevisi Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Wacana revisi itu diduga terkait dengan pembentukan Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai cacat hukum karena hanya dibentuk 7 dari 10 fraksi yang ada di DPR.

Bunyi lengkap Pasal 201 ayat (2) adalah sebagai berikut, “Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR”.

Wanca merevisi terutama menambahkan kata ” wewajibkan” semua fraksi mengirimkan perwakilannya untuk membentuk pansus. Dengan demikian, maka jika paripurna DPR sudah menyetujui usul penggunaan hak angket, maka setiap fraksi wajib mengirimkan perwakilannya.

Setelah direvisi, bunyi Pasal 201 ayat (2) itu nantinya mungkin berbunyi, “Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket dan semua unsur fraksi wajib mengirimkan perwakilannya.”

Wacana revisi pasal 201 aya (2) UU MD3 tersebut muncul dari Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mengklaim menerima usulan dari sejumlah fraksi. Sejumlah fraksi itu dikhabarkan meminta penambahan frasa “mewajibkan” bagi fraksi untuk mengirim anggotanya ke dalam pansus, dan bagi fraksi yang tidak mengirimkan wakilnya ke pansus akan dikenakan sanksi.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo (Fraksi Golkar) mengklaim rencana revisi Pasal 201 ayat (2) UU MD3 tersebut merupakan usulan dari semua fraksi. Tujuannya, untuk mempertegas bahwa jika paripurna DPR sudah menyetujui usul hak angket maka kewajiban semua fraksi untuk membentuk pansus hak angket.

“Hika usul hak angket sudah disetujui oleh paripurna DPR maka maka konsekuensinya fraksi wajib mengirim perwakilannya untuk memebntuk pansus. Soal ini tidak tegas diatur dalam UU MD3. Makanya, ini mau dipertegas lewat revisi yang sebenarnya diusulkan oleh fraksi-fraksi di Baleg DPR dalam sebuah rapat,” jelas Firman Soebagyo.

Ditolak

Namun demikian, wacana merevisi Pasal 201 ayat (2) UU MD3 langsung ditolah oleh Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat, dua  fraksi yang terang-terangan mneolak pembentukan pansus hak angket KPK. Alasan penolakan adalah karena usulah revisi itu dicurigai sarat kepentingan politik tertentu.

Fraksi PKS dengan tegas mengatakan mencurigai rencana revisi tersebut hanya untuk kepentingan jangka pendek yang menguntungkan kelompok tertentu.

“Harusnya aturan itu dibuat untuk kepentingan umum, bukan kepentingan jangka pendek. Karena itu, harus dipikirkan dalam-dalam ketika membuatnya,” tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Hidayat Nurwahid juga mengaku aneh dengan rencana revisi yang tiba-tiba muncul setelah ada Pansus Angket KPK yang dibentuk 7 fraksi pada Rabu (7/6/2017), diketuai Agun Gunandjar Sudarsa (Fraksi Partai Golkar) dengan tiga wakil maing-masing Risa Mariska (Fraksi PDI-P), Dossy Iskandar (Hanura) dan Taufiqulhadi (Nasdem).

Hidayat Nurwahid menegasakan tafsir Pasal 201 ayat (2) itu sudah sangat jelas yakni Pansus Angket tidak boleh terbentuk jika ada fraksi yang abstain atau tak mengirim perwakilannya.

“Tafsir teksnya sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Pertanyaannya, Kenapa bukan itu yang dijadikan rujukan. Buat apa lagi, direvisi teks yang sudah terang benderang,” imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Waca revisi juga ditolak oleh Fraksi Partai Demokrat. Melalui Agus Hermanto yang juga Wakil Ketua DPR, Fraksi Demokrat menyatakan  menolak wacana revisi tersebut.

Agus memaklumi pasal yang akan direvisi tersebut memang multitafsir. Namun, setiap fraksi seharusnya lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan. “Demokrat tetap tak akan mengirim wakilnya ke pansus” kata Agus.

Sebelumnya,  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan, pihaknya akan mengundang sejumlah pakar hukum untuk membahas keabsahan Pansus Angket KPK yang dibentuk sejumlah fraksi di DPR.

Menurutnya, pendapat ahli hukum dibutuhkan untuk menentukan sikap KPK apakah akan memenuhi panggilan Pansus Angket KPK.

“Kami belum menentukan sikap. Karena itu kami akan mengundang beberapa ahli untuk dimintai masukannya sebagai salah satu rujukan apa yang harus kami lakukan apabila adalah panggilan dari Pansus KPK,” jelas Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, kemarin.

namun, imbuh Basaria, sampai sekarang sikap KPK mengacu pada UU MD3 pasal 201 ayat (2) yang mengharuskan semua fraksi mengirim wakilnya untuk membentuk pansus. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here