PKS dan PAN Ikut Bicara Bakal Cawapres Jokowi

0
220

Nusantara.news, Jakarta –  Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang tampaknya akan menjadi pilpres paling unik sepanjang sejarah. Karena wacana tentang siapa wakil presiden lebih heboh ketimbang calon presiden. Fenomena apa? Apakah karena mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pilpres, atau Indonesia mengalami krisis capres, atau karena tokoh yang ada tidak berani menantang dua capres yang popularitasnya sangat tinggi yakni Prabowo Subianto dan Jokowi?

Cawapres Jokowi

Sampai saat ini hanya ada dua nama calon presiden yang muncul secara kuat, yakni Prabowo Subianto dan Jokowi. Sempat muncul nama mantan Panglima TNI Jenderal (TNI) Purn Gatot Nurmantyo.  Belakangan juga muncul nama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tetapi penyebutan kedua nama ini meredup lagi.

Yang terus menggeliat dinamis adalah kemunculan nama bakal calon wakil presiden untuk Jokowi. Nama bakal calon wapres untuk Prabowo belum muncul.

Jumlah nama bakal calon wakil untuk Jokowi bahkan terus bertambah. Sampai saat ini nama-nama yang tercatat dianggap pantas jadi calon wakil Jokowi adalah Ka BIN Budi Gunawan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, mantan Panglima TNI Jenderal (TNI) Purn Gatot Nurmantyo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, politisi Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono, dan mantan Gubernur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Belakangan muncul lagi nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua DPD Osman Sapta Odang dan beberapa tokoh lainnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyebut bahwa PKS juga berminat menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi. “Saya merasa malu mendengar pidato Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman,” kata  Fahri lewat akun Twitter @Fahrihamzah pada Sabtu 17 Februari 2018 pagi.

Sohibul sendiri memang menyinggung soal calon wakil presiden untuk Jokowi. Sohibul mengatakan, ada dua tokoh capres 2019 yang muncul belakangan ini, yakni Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Lalu, ada nama anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang belakangan masuk dalam sejumlah lembaga survei.

“Kalau yang dua (Jokowi dan Prabowo), sudah pasti targetnya capres. Kalau AHY ini, memang kalau mujur ingin jadi capres, tapi setidak-tidaknya jadi cawapreslah,” kata Sohibul.

Setelah membahas capres 2019, Sohibul menyinggung soal cawapres untuk Jokowi. Sohibul menjelaskan, PDIP selaku partai pengusung Jokowi sedang mencari cawapres untuk mendampingi Jokowi. Ia mengklaim ada beberapa orang mengantre untuk digandeng Jokowi. Menurut koran Harian Terbit, ucap Sohibul, 17 orang mengantre menjadi pendamping Jokowi.

Jumlah cawapres untuk Jokowi bertambah lagi bila PKS turut menyodorkan nama kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Nah, kalau kita masuk jadi cawapresnya Pak Jokowi, kita berarti di urutan ke-18. Tapi jangan pesimistis. Siapa tahu Pak Jokowi melihat ini PKS kayaknya potensial paling atas,” ujarnya.

Sohibul belum menyebut nama, siapa kader PKS yang akan disodorkan. Namun, nama yang kemungkinan akan disodorkan oleh PKS adalah Gubvernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Alasannya, selain mulus memimpin Jabar dua periode, Heryawan juga dianggap potensial mendongkrak perolehan suara Jokowi di dapil Jabar pada pilpres 2019 mendatang.  Suara Jabar ini penting bagi Jokowi, karena pada pilpres 2014 lalu, perolehan suara Jokowi – JK jauh di bawah perolehan suara Prabowo -Hatta.  Selisihnya sekitar 5 juta suara.

Hasil Pilkada Menentukan

Pertanyananya adalah mengapa hanya dua calon capres yang muncul? Apakah hal ini dapat disebut sebagai krisis capres?

Hal ini tampaknya lebih terkait dengan popularitas Prabowo dan Jokowi yang sangat tinggi. Popularitas keduanya secara politis dianggap sudah sangat sulit untuk dikalahkan.

Selain itu, pilpres itu berbiaya mahal. Berapa kira-kira biaya untuk pilpres? Ambil contoh di jabar. KPU Jabar membatasi biaya maksimal kampanye Pilgub Jabar sebesar Rp470 miliar. Namun Ridwan Kamil  mengatakan dirinya tidak akan menghabiskan dana sebesar itu. Menurut Ridwan Kamil dana kampanyenya sekitar Rp270 miliar, dengan catatan Rp10 miliar untuk satu kabupaten kota yang ada di Jabar.

Jabar memang dapil terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu angka dana kampanye di daerah lain bisa lebih kecil. Seandainya satu propinsi dirata-ratakan membutuhkan dana kampanye sekitar Rp200 miliar, maka dana kampanye pilpres yang dibutuhkan oleh satu pasang capres untuk seluruh Indonesia yang mencapai 34 propinsi adalah sebesar Rp6,8 triliun. Itu hanya untuk dana kampanye. Belum dana lain-lain. Di tengah tingginya popularitas Prabowo dan Jokowi, masuk akal jika calon lain berpikir beberapa kali untuk  mencalonkan diri.

Pertanyaan lain adalah mengapa hanya cawapres untuk Jokowi yang berkembang? Mengapa kubu Prabowo belum mewacanakan bakal cawapres? Apakah ini tanda-tanda Prabowo tidak mencalonkan diri?

Prabowo memang sudah dua kali kalah dalam pilpres. Yakni saat menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarpoputri pada pilpres 2009, dan saat melawan Jokowi pada pilpres 2014.

Politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon menepis wacana Prabowo tidak akan maju pada pilpres 2019 mendatang. Dan sampai sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri.

Memang dinamika politik terkait capres sampai saat ini lebih hidup di kubu Jokowi. PDIP misalnya akan menggelar Rapat Kerja Nasional PDIP Ke-3 di Bali pada 23-25 Februari 2018 mendatanh. PDIP akan membahas langkah-langkah strategis untuk memenangi pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Sejumlah partai yang sebelumnya sudah menyatakan mendukung Jokowi, masih tetap konsisten seperti Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, juga PPP.

Partai Golkar bahkan mulai mewacanakan partai partai pendukung Jokowi untuk lebih intens bertemu guna mendiskusikan mekanisme penentuan bakal cawapres.

“Dengan mekanisme yang nanti disepakati itulah kita bisa mulai dengan menginventarisasi calon-calon, baik itu yang berasal dari pimpinan atau kader masing-masing partai politik atau usulan dari masyarakat,” kata Korbid Pemilu Golkar Wilayah Sumatera, Ahmad Doli Kurnia, Selasa (20/2/2018).

Setelah nama-nama bakal cawapres masuk, kata Doli, akan dilakukan penjaringan melalui proses seleksi untuk menentukan satu orang yang dianggap paling pas.

Korbid Pemenangan Pemilu DPP Golkar, Nusron Wahid juga angkat bicara dengan menyebut empat hal yang harus dipenuhi bakal cawapres Jokowi, yakni harus orang Islam, mengerti ekonomi,  diterima oleh pasar dan dunia internasional, dan harus mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Islam.

Tidak kurang PAN yang dianggap sudah membentuk satu kubu tersendiri bersama Gerindra dan PKS, juga menyatakan harapannya bisa segera membahas rencana pembentukan koalisi di Pilpres 2019 bersama Golkar dan PDIP. “Saya ingin juga jumpa dengan teman-teman partai lain, Golkar dan PDIP, untuk komunikasi apa yang terbaik untuk Indonesia,” kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (19/2/2018).

Zulkifli pun menyebut ada kemungkinan PAN mendukung Jokowi di Pilpres 2019. “Kalau dengan pak presiden (Jokowi), kita koalisi sekarang, gabung dengan pemerintah. Artinya kalau mau gabung tinggal melanjutkan, atau bagaimana. Pada saatnya kami akan rakernas lagi,” kata Zulkifli.

Dinamika politik yang lebih hidup di kubu Jokowi ini, berpotensi berubah arah ke kubu Prabowo. Setidaknya ada dua faktor yang berpotensi mengubah arah ini. Pertama konsolidasi 212 dan kedatangan kembali Rizieq Shihab. Kedua tentu saja hasil pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2019 mendatang atau sekitar 47 hari jelang penutupan pendaftaran capres tanggal 14 Agustus 2019.

Dalam 47 hari itu bisa terjadi banyak hal. Seandainya calon yang diusung Gerindra, PKS dan PAN lebih banyak memenangi pilkada terutama di daerah-daerah seperti Jabar, Jatim, Jateng, Sumut dan lainnya, maka dukungan yang saat ini mengarah ke kubu Jokowi berpotensi besar berbelok ke kubu Prabowo Subianto. Ditambah dengan konsolidasi 212 maka dinamika cawapres yang saat ini lebih hidup di kubu Jokowi akan berubah dan partai partai akan sibuk membicarakan  bakal calon wakil presiden untuk Prabowo. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here