'Robohnya BUMN Kami' (2)

PLN Limbung Digelayuti Beban Utang Yang Akut

1
220
Beban utang PLN yang sangat besar setiap saat dapat meledak dan mengganggu risiko keuangan Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa, yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Garuda Indonesia Tbk, sedang dililit utang. Akankah ketiga BUMN tersebut collapse?

Tentu saja sebagai anak bangsa tak ada yang menginginkan ketiga BUMN raksasa itu roboh. Sebagaimana karya sastra Ali Akbar Navis, Robohnya Surau Kami, mungkinkah akan ada cerita Robohnya BUMN Kami?

 

Tapi itulah kenyataannya, ketiga BUMN basah tersebut digerogoti utang ratusan triliun. Dibebani penugasan, bahkan tak jarang digerogoti pesanan bisnis, bahkan yang lebih menyedihkan dijadikan sapi perah para pemburu rente dengan berbagai cara.

 

Itu sebabnya tugas pemerintah adalah mencegah agar semua ini terjadi, bukannya menambah situasi semakin parah. Tapi apa bolehbuat, nasi telah menjadi bubur, utang ratusan triliun telah memenggal potensi ketiga BUMN kebanggaan menjadi pemain global yang disegani.

 

Inilah kisah pilu ketiga BUMN raksasa tersebut, produk dari salah urus, ketamakan, dan penggerogotan para pemburu rente.

 

PLN keberatan utang

Siapa menyangka kinerja keuangan PLN belakangan ini limbung? PLN yang merupakan BUMN energi raksasa itu ternyata dililit utang yang sangat besar. Bukan LSM, bukan pula aktivis, apalagi mahasiswa, justru beratnya beban PLN diungkap langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertengahan tahun lalu.

Kisah ini berawal ketika Sri Mulyani menyurati Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno soal kondisi keuangan PLN. Dalam surat itu, Sri menjelaskan kekhawatiran terhadap besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.

Kondisi tersebut berpotensi memburuk karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah. Bagaimana kondisi utang PLN saat itu?

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menyebutkan ada potensi gagal bayar utang PLN akibat kondisi keuangan yang terus menurun.

Mengutip laporan keuangan (unaudited) semester I-2017 PT PLN (Persero), total utang (liabilitas) PLN mencapai Rp420,518 triliun atau membengkak dibanding total utang di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp393,778 triliun.

Sementara berdasarkan laporan keuangan triwulan II-2017 (unaudited), yang dikutip dari situs http://www.pln.co.id, jumlah utang jangka panjang PLN sebesar Rp299,364 triliun. Rinciannya, kewajiban pajak tangguhan-bersih Rp116,912 miliar, utang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun penerusan pinjaman) Rp29,995 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank Rp6,785 triliun.

Kemudian, utang sewa pembiayaan Rp17,309 triliun, utang bank Rp101,231 triliun, utang obligasi dan sukuk ijarah Rp94,675 triliun, utang listrik swasta Rp7,081 triliun.

Selanjutnya, utang pihak berelasi Rp2,712 miliar, kewajiban imbalan kerja Rp42,049 triliun, dan utang lain-lain sebesar Rp115,728 miliar.

PLN dalam porsi korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan di antaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progres kemajuan proyek.

Kondisi likuiditas PLN harus mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan.

Sementara bagaimana kinerja PLN sampai kuartal I/2018? Selain harus menjalankan Public Service Obligation (PSO) penugasan Pemerintah dalam pencapaian 100% elektrifikasi dan Proyek 35.000 MW, karateristik bisnis PLN berbeda dengan umumnya bisnis BUMN lainnya. Di sektor hulu dalam pengadaan energi primer dibutuhkan: BBM, Solar, Gas, dan Batubara, harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

Sedangkan di sektor hilir, penetapan tarif listrik ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Bak “Kaki di Lepas, Leher diikat”

Dalam kondisi tersebut, PLN tidak mempunyai keleluasaan untuk melakukan corporate actions, termasuk menurunkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik dan beban usaha untuk menekan kerugian tahun berjalan. Pasalnya, variabel HPP listrik, terdiri: harga energi primer, inflasi, dan kurs rupiah, merupakan variabel eksternal yang tidak bisa dikontrol (uncontrollable) oleh Manajemen PLN.

Kerugian pada kuartal I/2018 itu lebih disebabkan oleh kenaikkan ketiga variabel itu dalam waktu yang hampir bersamaan. Sedangkan tarif listrik sudah diputuskan oleh Pemerintah untuk tidak dinaikkan hingga 2019, termasuk penghapusan penyesuaian tarif otomatis (automatic adjustment) sejak awal Januari 2018. Padahal, PLN harus membeli Batubara, yang dibutuhkan pembangkit listrik dengan proporsi 57%, sesuai dengan harga pasar yang mencapai sebesar US$96 per ton hingga Maret 2018.

Risiko keuangan PLN

Dalam situasi pasar yang semakin liar, kondisi keuangan PLN dapat memberikan pengaruh buruk bagi investment grade dan rating obligasi pemerintah. Karena itu risiko keuangan PLN saat ini naik karena adanya kekhawatiran gagal bayar.

Risiko keuangan PLN terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama karena harga energi primer dalam enam bulan, khususnya batu bara mulai merangkak naik. Demikian pula harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik di atas US$79 per barel. Padahal, kedua energi primer ini masih menyumbang 40% dari kebutuhan PLN.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan bahwa tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan sampai dengan akhir tahun, bahkan akan berlanjut di tahun depan. Penyesuaian tarif 900 VA pun dinilai terlambat, sedangkan 450 VA tidak akan dijalankan karena 2018 sudah memasuki tahun politik.

Dengan demikian, ruang untuk menekan beban usaha yakni Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN semakin menipis. Sedangkan, margin yang diterima pun juga akan menipis. Dengan kondisi ini, kewajiban membayar utang dan melakukan investasi menjadi terbatas

Ada benarnya Sri Mulyani mengkhawatirkan rasio utang PLN yang semakin tinggi akan membuat pemegang obligasi (bond holder) berpresepsi bahwa PLN tidak akan bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Jika PLN dianggap tidak dapat membayar utang atau gagal memenuhi kewajiban financing-nya,  investment grade-nya pemerintah atau surat utang pemerintah yang akan terpengaruh. Mengingat PLN dijamin pemerintah.

Persepsi risiko terhadap surat utang pemerintah yang naik akan membuat semakin berat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Faktor kedua, kinerja keuangan PLN semakin terbebani dengan menjalankan proyek pembangunan pembangkit listrik 35 GW, khususnya di pembangunan transmisi. Namun, proyek ini memang harus dilakukan.

Kemampuan internal PLN membiayai proyek tersebut hanya Rp35 triliun pertahun, sedangkan kebutuhannya adalah Rp100 triliun hingga Rp110 triliun per tahun. Akibatnya, terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar Rp75 triliun pertahun yang harus dibiayai dari pendanaan eksternal yakni perbankan domestik, internasional, dan pasar modal. Utang PLN pun lambat laun semakin membengkak.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu jalan yang bisa diambil PLN dan pemerintah yaitu harus membedah faktor penyebab BPP yang tinggi. Pemicunya adalah, pertama, harga energi primer yang tinggi. Seharusnya, Jonan bisa mengeluarkan kebijakan untuk menekan harga energi primer ini, khususnya batu bara.

Kedua, yang membebani BPP PLN itu adalah capacity payment yang dulu telah dituangkan dalam perjanjian take or pay dengan Independent Power Producer (IPP). Oleh karena itu, di dalam penyaluran listrik, PLN akan memprioritaskan dari IPP itu. Sementara, pembangkit PLN yang lebih murah tidak optimal. Ini harus diatasi PLN dan pemerintah. Harga energi primernya harus ditekan. Capacity payment-nya juga harus ditekan.

Kedua, PLN juga harus melakukan efisiensi internal. Beban administrasi PLN sudah berada dilevel 7%. Padahal, dulu, beban administrasi ini dijaga di bawah 5%. Beban ini diduga meningkat karena kenaikan jumlah pegawai, khususnya jajaran direksi.

Selain itu, PLN dan pemerintah juga harus bisa meningkatkan penjualan listriknya, atau paling tidak mencapai target yang telah dipatok sebelumnya yakni 232 tera watt hour (TWH). Karena, hingga, bulan Agustus 2017 ini, permintaan masih minim sehingga Faby menduga, jika tidak ada terobosan maka penjualan listrik PLN ini bisa-bisa hanya mencapai 225 TWH paling besar.

Dari ilustrasi di atas terlihat jelas, lilitan utang PLN pada saatnya bakal menjadi bom waktu yang menakutkan. Kecuali Pemerintah Jokowi mampu mengatasi dengan komitmen yang kuat. Sehingga kekhawatiran ‘Robohnya BUMN Kami’ tidak perlu terjadi.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here