Pemilu Inggris

PM Inggris Gagal Raih Kursi Mayoritas, Negosiasi Brexit Terancam Molor

0
56
PM Inggris Theresa May, Foto: AP

Nusantara.news, London Kegagalan Partai Konservatif meraih kursi mayoritas di parlemen telah membuat ketidakpastian politik di Inggris. PM Inggris Theresa May, yang juga pemimpin Partai Korservatif terpaksa harus membentuk pemerintahan minoritas. May telah bersepakat dengan Partai Unionis Demokrat (DUP) untuk membentuk pemerintahan. May telah pergi ke Istana Buckingham menghadap Ratu Elizabeth untuk meminta izin membentuk pemerintahan. Kini, Inggris berkejaran dengan waktu, karena kurang dari 10 hari lagi ke depan, tepatnya tanggal 19 Juni harus memulai proses negosiasi Brexit dengan Uni Eropa. Namun para petinggi UE ragu Inggris bisa tepat waktu.

Presiden Dewan Uni Eropa Donald Trusk mengingatkan bahwa Inggris berkejaran dengan waktu. “Kami tidak tahu kapan negosiasi Brexit dimulai, tapi kami tahu kapan waktu negosiasi ini berakhir,” kata Tusk.

Tusk mewanti-wanti agar Inggris melakukan yang terbaik dan menghindari “tanpa kesepakatan” akibat “tanpa negosiasi” karena Inggris tidak siap akibat permasalahan politik dalam negerinya.

Hasil pemilu Inggris yang dilaksanakan pada Kamis, 8 Juni lalu menampatkan Partai Konservatif sebagai peraih suara terbanyak, hanya saja dilihat dari perolehan kursi turun dari 331 pada tahun 2015 menjadi 318. Hal ini sekaligus membuat Konservatif gagal meraih kursi mayoritas di parlemen, yaitu harus 326 kursi dari total 650 kursi.

Partai Buruh, rival utama Konservatif memperoleh 261 kursi, naik sekitar 29 kursi dari pemilu sebelumnya. Sebuah kejutan yang tidak diduga-duga bagi partai di bawah pemimpin sayap kiri, Jeremy Corbyn, ini. Hasil ini hampir memberi Corbyn kesempatan untuk menjadi Perdana Menteri jika Konservatif gagal membentuk pemerintahan minoritas, suatu hal yang tidak pernah terprediksi sebelumnya oleh sejumlah jajak pendapat di Inggris.

Namun, Theresa May masih beruntung, tertolong oleh DUP, yang merupakan kepanjangan Partai Konservatif di Irlandia Utara dan Skontlandia yang memperoleh 10 kursi. Meski begitu secara politik pemerintahan Inggris sekarang menjadi lemah karena pemerintahan dibentuk oleh minoritas. Dengan demikian, apa yang diinginkan PM May mempercepat pemilu tahun ini untuk memperkuat pemerintahan, tidak tercapai. Kursi Konservatif justru melorot yang membuat pemerintahan menjadi lemah. Tentu, ini akan berpengaruh terhadap negosiasi Inggris dengan Uni Eropa terkait Brexit.

Di sisi lain, pemimpin Partai Buruh yang memperoleh tambahan kursi juga merongrong wibawa pemerintah dengan mendesak PM May untuk mengundurkan diri.

“Perdana menteri menginginkan pemilihan tersebut dipercepat karena dia ingin sebuah mandat,” kata Jeremy Corbyn dalam sebuah pernyataan setelah memenangkan pemilihan di distrik London Utara, sebagaimana dilansir The Washington Post.

“Nah, mandat dia dapatkan adalah kehilangan kursi Konservatif, kehilangan suara, kehilangan dukungan dan kehilangan kepercayaan diri. Kupikir itu cukup baginya untuk mundur, sebenarnya,” kata Corbyn.

Sementara itu, May dengan suara tertekan, juga menyampaikan pernyataan. Dia mengatakan bahwa selama Partai Konservatif tetap menjadi partai terbesar, mereka harus diizinkan untuk memerintah.

“Negara membutuhkan masa stabilitas,” kata May.

Di internal partai, para anggota Partai Konservatif merasa terkejut dengan perolehan sauara pada pemilu Kamis lalu. Hasil ini dapat mendorong pergantian pemimpin baru di partai tersebut.

“Ini adalah hasil yang mengerikan,” Anna Soubry, anggota parlemen Tory (sebutan bagi Konservatif) mengatakan kepada BBC.

Ditanya apakah May bisa mengundurkan diri, Soubry menjawab, “Ini buruk. Dia berada di tempat yang sangat sulit,” katanya.

Anggota Tory papan atas lainnya menolak untuk tampil di televisi membahas nasib May di tengah diskusi internal berbagai pihak mengenai apakah Menteri Luar Negeri Boris Johnson atau tokoh senior lainnya harus menggantikannya (Theresa May).

Hasil pemilu Inggris dikenal dengan parlemen menggantung, karena tidak ada satu partai pun yang memenangkan mayoritas perolehan kursi. Dengan demikian harus terbentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan, beruntung Konservatif mendapatkan kesepakatan koalisi dengan DUP, jika tidak Inggris terancam kekosongan pemerintahan menjelang negosiasi Brexit.

Kondisi terakhir politik Inggris membuat nilai mata uang Inggris Poundsterling jatuh ke level terbawah (turun 2% terhadap dollar), dan membuat khawatir komunitas bisnis dan keuangan.

Eropa prediksi ketidakstabilan masa depan Inggris

Sejumlah kalangan di Eropa memprediksi masa depan Inggris yang bakal dihadapkan dengan ketidakstabilan.

“Bisa berantakan untuk Inggris di tahun-tahun mendatang,” kata mantan Perdana Menteri Swedia Carl Bildt, sebagaimana dikutip The Washington Post.

“Satu kekacauan beresiko mengikuti yang lain. Harga yang harus dibayar karena kurangnya kepemimpinan sejati,” tambah dia.

Pilihan May untuk mempercepat pemilu yang seharusnya dilaksanakan 2020, membuat May seperti pemimpin yang kalah bertaruh.

Pada bulan April lalu, dimana popularitas Theresa May tengah melonjak, May mengejutkan Inggris dengan keinginan untuk mempercepat pemilu yang menurutnya akan memberinya mandat yang lebih kuat daripada sebelumnya sebelum proses negosiasi Brexit dimulai. Dalam melakukan negosiasi dengan Uni Eropa memang May selalu mendapat “gangguan” dari Partai Buruh yang sejak awal kurang setuju dengan Brexit.

Pada saat May mengambil keputusan mempercepat pemilu, pengamat di Inggris memuji langkah May tersebut sebagai strategi politik yang “cantik” dan memperkirakan bahwa May akan mendapatkan  mayoritas kursi di parlemen lebih tinggi dari pemilu sebelumnya. Tapi rupanya semua tidak berjalan sesuai rencana.

Pemilu Inggris tanpa diduga diganggu oleh dua serangan teroris yang mengejutkan di Manchester dan di London Bridge yang menewaskan hingga puluhan korban. Hal ini tentu saja membuat kepercayaan warga Inggris terhadap pemerintah May menurun, apalagi di harai-hari terakhir kampanye Jeremy Corbyn dari Partai Buruh memanfaatkannya dengan isu pemotongan anggaran keamanan oleh pemerintah Theresa May. Jajak pendapat juga sudah menunjukkan penurunan elektabilitas May karena sejumlah peristiwa teror.

Pelajaran dari demokrasi “kebablasan”

Inggris dianggap pelopor sistem demokrasi di dunia selain Prancis, tapi pemilu pada beberapa hari yang lalu telah memberikan pelajaran bahwa tidak semua isu bisa diselesaikan dengan sistem demokrasi. Misalnya, isu tentang pemisahan diri Inggris dari Uni Eropa, pada awalnya ketika dilakukan referendum pada Juni 2016 lalu, lebih dari 50% warga Inggris memilih Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). Tapi ketika diminta untuk memperkuat pemerintah (Partai Konservatif) yang sedang bernegosiasi Brexit, dukungan justru menurun.

Bisa jadi, hal ini karena warga Inggris melihat proses Brexit telah membuat kehidupan mereka memburuk selama berbulan-bulan, dan mereka baru menyadari pilhan untuk pergi dari Uni Eropa kurang tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, isu-isu tertentu mungkin tidak bisa langsung diminta rakyat untuk memilih (referendum), karena bisa jadi rakyat kurang informasi atau pengetahuan yang cukup. Untuk isu seperti ini perlu diputuskan secara terbatas, misalnya lewat parlemen.

Fakta demokrasi “kebablasan” di Inggris dengan membiarkan rakyat memilih Brexit dalam referendum tahun lalu menunjukkan, bahwa sekarang negosiasi Inggris dengan 27 anggota Uni Eropa justru terancam ketidakpastian. Masa depan Inggris pun sekarang sulit diprediksi. Hal ini hendaknya, menjadi pelajaran bagi negara lain yang mengagungkan demokrasi langsung, termasuk Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here