PMII Tuntut DPRD Situbondo Serius Usut Kasus Dana SPM RSUD

0
115

Nusantara.news, Situbondo –Puluhan aktifis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Situbondo, berunjukrasa ke kantor DPRD, Senin (20/3/2017).  Mahasiswa menuding DPRD tidak serius dalam menyelesaikan dugaan penyimpangan dana pasien yang menggunakan SPM (Surat Pernyataan Miskin)  di RSUD dr. Abdoerrahem Situbondo.

Ketua Cabang PMII Situbondo, Muhammad Hasan,  menuding DPRD terkesan setengah hati menyelesaikan dugaan penyimpangan pasien SPM. Terbukti hingga ini DPRD belum menindaklanjuti rekomendasi Panja, terkait dana SPM di RSUD Situbondo.

“Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah jelas, ditemukan sampel 88 data pasien SPM fiktif. Kami meminta Ketua Komisi IV DPRD, agar mempelajari lampiran data pasien fiktif pengguna SPM ke rumah sakit ke BPK. Data lampiran pasien fiktif tersebut sebagai bukti memanjarakan, pihak-pihak yang terlibat kasus SPM,” ungkap Hasan.

Pada aksi demonstrasi ini, mahasiswa memberi tenggat satu minggu bagi DPRD untuk bertindak. Mereka mengancam jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada sikap serius, mahasiswa akan melakukan demonstrasi yang lebih besar.

Aksi demonstrasi kali ini sempat memanas ketika demonstran hanya ditemui oleh Ketua DPRD, Bashori Shanhaji. Beberapa mahasiswa sempat menerobos masuk ke ruangan Komisi IV. Terjadi ketegangan antara mahasiswa dan staf DPRD di dalam ruangan, karena mahasiswa ngotot ingin bertemu Komisi IV.

Kepada mahasiswa Bashori Shanhaji berujar jika mahasiswa harus mengirim surat dulu jika ingin melaksanakan hearing dengan DPRD. “Kami siap menerima aspirasi mahasiswa, asal sesuai dengan prosedur yang ada,” tegasnya.

Pihak DPRD juga berjanji akan segera melakukan tindakan pengusutan terkait dana SPM Rumah Sakit Abdurrahman Saleh.

Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Jawa Timur, mengungkap indikasi kebocoran penggunaan dana pasien SPM di RSUD tersebut yang berpotensi merugikan keuangan negara. Selisih pembayaran pasien tersebut disebabkan karena adanya perubahan pembiayaan. Sebelumnya RSUD Abdoer Rahem, menggunakan tarif pasien SPM sesuai ketentuan INA CBG’s sebagaimana ditetapkan Kementerian Kesehatan. Namun sejak 2016 pembayaran tariff pasien SPM diganti  menggukan Perda Nomor 1 Tahun 2015, Tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas III, serta Perbub Nomor 33 tahun 2015, Tentang retribusi pelayanan kesehatan non kelas III.

Padahal Perda tersebut tak dapat dipergunakan lagi. Sebab  berdasarkan kajian hukum Pemkab Situbondo, di dalam Perda tersebut belum diatur pola tarif pembayaran kesehatan masyakat miskin. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here