PMK 70 Direvisi , Saldo Wajib Lapor Naik dari Rp200 Juta Menjadi Rp1 Miliar

0
160
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi PMK 70/PMK.03/2017 yang menetapkan batas minimal pelaporan pajak dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar

Nusantara.news, Jakarta – Sindiran Yusril Ihza Mahendra bahwa pemerintah ini dikelola dengan manajemen warteg, yang maksudnya jauh dari manajemen profesional, seperti ada benarnya. Hal itu terlihat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Batas Minimum Saldo Wajib Lapor Pajak yang direvisi dalam usia dua hari.

Ada kesan yang sangat kuat, bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memiliki standar kebijakan yang komprehensif, kokoh, dan mendasar. PMK No. 70/PMK.03/2017 diberlakukan Senin (5/6), tetapi pada Rabu (7/6) PMK tersebut direvisi.

PMK 70 merupakan turunan atau petunjuk teknis atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam PMK 70 disebutkan bahwa batas saldo minimal untuk wajib lapor ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diputuskan sebesar Rp200 juta. Namun jumlahnya direvisi menjadi minimal Rp1 miliar.

Pertimbangan revisi PMK tersebut, menurut rilis Kementerian Keuangan, dilakukan menyusul adanya masukan dari masyarakat yang meminta pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap industri mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pertimbangan lain, adalah untuk memudahkan aspek administrasi bagi lembaga jasa keuangan melaksanakan peraturan baru tersebut.

Alasan ini sebenarnya tak perlu terjadi, karena sejatinya sebuah regulasi sebelum dibelakukan dilakukan uji publik. Sebagai pihak yang terkena peraturan, sebaiknya diberi kesempatan memberi masukan, ada debat publik, ada perdebatan ide, ada sumbang saran. Setelah itu ditarik argumentasi yang paling kuat, baru diundangkan.

Sequence-nya terbalik, Menteri Keuangan dengan percaya diri menetapkan PMK, setelah dikritik, kemudian direvisi. Ini sequence yang tidak biasa sehingga mengundang tanya, ada apa dengan Menteri Keuangan?

Apakah karena Menteri Keuangan gerogi target pajak tak tercapai pada 2016 sehingga terdapat selisih antara target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak (shortfall). Dan shortall itu diperkirakan semakin melebar pada 2017, sehingga laku kebijakannya ragu-ragu. Ketika kebijakan sudah ditandatangani, mendapat protes lalu direvisi.

Ini perilaku yang tidak biasa dalam sebuah kebijakan yang kredibel dan komprehensif. Itu sebabnya ke depan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, harus mantab dalam mengambil keputusan. Setelah mengkaji, mendiskusikan, melakukan uji publik, baru diputuskanlah kebijakan yang komprehensif.

Mengenai angka Rp1 miliar, sebenarnya angka yang moderat. Jauh lebih baik jika dibandingkan angka minimal sebelumnya sebesar Rp200 juta. Namun best practice di negara-negara maju menetapkan batas saldo minimal yang dilaporkan ke otoritas pajak sekitar Rp3,3 miliar.

Ini menunjukkan ada motif implisit bahwa pemerintah memerlukan penerimaan pajak lebih besar, yakni lewat PMK 70 soal saldo minimal wajib lapor pajak sebesar Rp200 juta. Lalu untuk menghindari kesan itu, PMK 70 direvisi menjadi minimal Rp1 miliar.

Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jika batas saldo minimal Rp200 juta wajib lapor pajak maka terdapat 2,3 rekening dengan nilai dana nasabah sebesar Rp417,8 triliun. Dengan dinaikkan Rp1 miliar, maka terdapat 257.500 nasabah dengan total dana nasabah sebesar Rp366,4 triliun.

Angka ini berbeda dengan data DJP, dengan saldo minimal Rp200 juta terdapat 2,3 rekening dengan nilai dana nasabah sebesar Rp460 triliun. Tapi jika dinaikkan menjadi Rp1 miliar, paling tidak ada 496.000 nasabah dengan nilai dana nasabah mencapai Rp496 triliun.

Jika dana nasabah itu mendapat bunga rerata 5% per tahun, maka pendapatan bunga nasabah yang dikenakan pajak sebesar Rp24,8 triliun. Dengan pajak penghasilan (PPh) 35%, maka dana yang berpotensi masuk ke kas negara sebesar Rp8,68 triliun.

Apakah revisi ini bisa diterima oleh pasar? Ternyata tidak juga. Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) berpendapat, pengusaha UMKM masih resah dengan ketentuan itu. Sebab batas minimum yang ditetapkan Menteri Keuangan masih menyasar kerangka usaha UMKM.

“Terutama untuk usaha yang menengah iya,” ujar Ketua Akumindo M. Ikhsan Ingratubun.

Menurut Ikhsan, pelaku usaha menengah pasti ada yang memiliki saldo rekening Rp 1 miliar. Artinya, rekening para pelaku usaha tersebut masuk ke dalam daftar 496.000 rekening yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak.

Meski mendukung perubahan batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan, Akumindo tetap berpandangan seharusnya ketentuan itu mengikuti aturan (best practice) internasional yakni Rp3,3 miliar.

Akumindo juga sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo terkait keberatan para pelaku usaha UMKM terhadap batas minimal pelaporan saldo ke Ditjen Pajak.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani, mengatakan bahwa penyusunan dan penerbitan PMK menjadi kewenangan menteri sepenuhnya, termasuk merevisi subtansi PMK tersebut.

Menurutnya, sekalipun suatu PMK direvisi hanya berselang beberapa hari dari tanggal diundangkan atau waktu sosialiasi, hal itu tidak berdampak apapun terhadap status PMK secara umum. Itu berarti, PMK 70 secara formal tetap sah.

Meski demikian, terkait revisi besaran nilai saldo minimum yang sangat singkat prosesnya itu, Ismail memberikan sejumlah catatan. Bisa diasumsikan, proses penyusunan PMK 70 sebelumnya tidak dilakukan kajian secara mendalam oleh pemerintah.

Jika mengacu pada UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memang tidak diatur secara detil proses penyusunan Permen. Namun, dilihat dari proses legislasi secara umum, Ismail berpendapat proses perubahan yang singkat ini menunjukkan keganjilan.

Ia menduga, pemerintah tidak memiliki kajian yang komprehensif dalam menyusun regulasi di bidang keuangan ini yang minimal mengacu pada kajian sosiologis, analisa ekonomi, hingga dampak secara sosial lainnya mengingat regulasi di bidang keuangan ini punya implikasi multidimensional.

Ke depan, tidak boleh ada lagi kebijakan yang diterbitkan di atas keraguan, ketidaksiapan konsepsional, maupun penolakan oleh publik. Caranya, sebuah kebijakan sebelum diterbitkan, harus melewati uji publik, kemudian disarikan pesan inti dari diskusi publik, kemudian diterbitkan. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here