POJK Mutual, Maju Selangkah Mundur Tiga Langkah

0
330
Setelah lebih dari setahun aspek mutual tak diperhatikan, akirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama

Nusantara.news, Jakarta – Setelah setahun tak ada kejelasan nasib perusahaan asuransi berbasis mutual (usaha bersama), termasuk tak ada kejelasan mengenai nasib restrukturisasi AJB Bumiputera 1912, akhir Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan mutual.

Aturan itu ditampung dalam Peraturan OJK (POJK) No. 1/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Aturan ini dinisbahkan menjadi acuan untuk penanganan satu satunya perusahaan asuransi berbadan hukum mutual di Indonesia yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.

POJK itu ditetapkan pada 27 Februari 2018 oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh D. Santoso dan diundangkan Kementerian Hukum dan HAM pada 28 Februari 2018. Benar-benar masih hangat.

POJK No. 1/2018 tersebut merupakan regulasi teknis yang terdiri dari sebelas bab dan 57 pasal, merupakan turunan langsung dari Undang-undang No. 40/2014 tentang Perasuransian.  Pasalnya, hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah (PP) yang merupakan amanah undang-undang tersebut. Pasal 6, ayat 3, UU Perasuransian menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama diatur dalam PP.

Wimboh sebelumnya menegaskan komitmen OJK untuk melakukan program penyehatan yang menyeluruh terhadap AJB Bumiputera, satu-satunya perusahaan berbentuk mutual atau usaha bersama di Indonesia.

Langkah itu akan direalisasikan dengan menyentuh pesoalan mendasar yang harus segera diperbaiki, antara lain menyangkut struktur kelembagaan beserta aturan pelaksanaannya, manajemen dan sumber daya manusia, tata kelola dan manjamen risiko, sistem dan teknologi informasi hingga strategi dan saluran distribusi pemasaran.

Wimboh menyatakan bahwa PP dan Peraturan OJK bakal direalisasikan untuk memberikan landasan hukum bagi bentuk usaha asuransi tersebut.

“Akan ada aturan tentang mutual insurance. PP ada, POJK ada,” ungkapnya beberapa waktu lalu. Dan benar, Wimboh menerbitkan POJK Mutual tersebut.

Peraturan OJK No. 1/2018 baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Februari 2018.

Maju mundur

Harus diakui, hadirnya POJK Mutual tersebut terbilang langkah maju, walaupun selangkah. Karena peraturan teknis itu memang dibutuhkan untuk menerjemahkan peraturan yang ada di atasnya.

Hanya saja sequences atau urut-urutannya yang keliru. Seharusnya sesuai amanat UU harus dibuat dulu UU Mutual, baru kemudian dibuat Peraturan Pemerintah, setelah itu baru dibuat POJK.

“Jadi, hadirnya POJK ini harus diakui sebagai sebuah kemajuan regulasi walaupun selangkah. Tapi esensinya kita mundur tiga langkah ke belakang,” ungkap Jaka Irwanta, Ketua Tim Advokasi Penyelamatan AJB Bumiputera 1912 (TPAB) kepada Nusantara.news hari ini.

Jaka mengatakan, bisa saja PP atau UU Mutual yang dibuat nantinya bertentangan dengan isi POJK. Dalam urut-urutan ketatanegaraan harusnya dihadirkan dulu UU Mutual, berdasarkan undang-undang itu baru dibuat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengacu pada UU Mutual.

“POJK itu harus mengacu pada UU Mutual dan PP. Nah kenapa POJK-nya hadir duluan, aturan yang di atasnya belakangan?” jelasnya.

Meskipun demikian Jaka tetap memuji kehadiran POJK sebagai sebuah langkah maju. Mungkin saja PP dan UU Mutualnya sudah disiapkan dan sudah senafas dengan POJK. Hanya saja OJK lebih siap dan lebih dulu mengumumkan.

Pengamat asuransi Irvan Raharjo berpendapat agak aneh POJK Mutual ditetapkan lebih dahulu ketimbang PP yang menjadi amanah UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian.

Selain itu, ada juga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.32 /PUU-XI /2013 atas Perkara Uji Materi UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yakni regulasi sebelum hadirnya UU 40/2014, yang ditetapkan pada 3 April 2014 dan menyatakan bahwa bentuk usaha bersama perlu diatur dalam UU khusus.

“POJK Mutual mendahului PP yang menjadi amanat UU 40/2014, ini sequence-nya keliru,” ungkapnya kepada media.

Irvan berpendapat tata cara pengaturan asuransi berbentuk usaha bersama mestinya diatur dalam PP tersebut. Salah satunya terkait dengan opsi demutualisasi yang juga ditetapkan dalam POJK No.1/2018 ini.

Di samping itu, Irvan juga mengkritisi penyusunan POJK Mutual terkesan mengesampingkan partisipasi masyarakat. Pasalnya, rancangan peraturan tersebut tidak pernah dipublikasikan secara umum untuk dimintai tanggapan masyarakat, termasuk pelaku industri.

“POJK ini tidak disertai dengan proses rule making rule melalui Rancangan POJK sebagai cara untuk menerima masukan masyarakat yang biasa ditempuh OJK,” demikian Irvan.

Mengakomodasi mutual

Meski demikian, dari segi isi aturan, mantan Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 itu melihat beberapa ketentuan dalam POJK telah mencoba mengakomodir karakter asuransi mutual. Misalnya, tidak ada ketentuan tentang besaran ekuitas minimum seperti pada asuransi berbentuk perseroan terbatas (PT), besaran dana jaminan ditetapkan berdasarkan cadangan premi bukan ekuitas.

Selain itu, tingkat solvabilitas ditetapkan dari Dana Minimal Berbasis Risiko (DMBR), bukan modal sebagaimana PT. Tingkat solvabilitas ditetapkan 100% dari DMBR. Adapun besaran DMBR ditetapkan dengan menghitung berbagai risiko, seperti risiko kredit, likuiditas, pasar, asuransi dan operasional.

Menurut Irvan, jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Bukan Badan Hukum Berbentuk PT, POJK mutual juga lebih rileks dan realistis dengan karakter Bumiputera.

Dalam KMK tersebut ditetapkan likuiditas harus mencapai 200% mulai 2006, deposito jaminan 400 juta ditambah 3% dari cadangan premi, perbandingan kekayaan dan kewajiban 100% mulai 2010. Jika tak memenuhi ketentuan ini, Menteri dapat memerintahkan kepada perusahaan asuransi non-PT untuk memindahkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi lain.

Hanya saja, Irvan mengingatkan, menyebut POJK mutual berpotensi menyandera Bumiputera. Sebab, tanah yang diagunkan atau dalam sengketa tidak masuk dalam perhitungan solvabilitas. Selain itu, adanya larangan pengalihan aset kecuali melalui transaksi yang wajar.

“Kedua hal tersebut saat ini dialami AJB Bumiputera pasca kerja sama dengan PT Evergreen berakhir gagal. Status agunan dan pengalihan aset-nya belum jelas pasca berakhirnya kerja sama,” tegasnya.

Ketentuan lain dalam POJK yang disoroti Irvan adalah soal opsi demutualisasi sebagai bagian dari rencana penyehatan keuangan perusahaan. Ia menyarankan agar tata cara demutualisasi diatur dalam PP.

Memang ada negara yang berhasil melakukan demutualisasi, namun banyak juga negara yang sukses dengan mengembangkan bisnis berasaskan mutual.

Dengan demikian, sebenarnya POJK ini harus diharga sebagai sebuah keberanian menerobos kebuntuan dan kekosongan regulasi mutual. Itu sebabnya fenomena ini patut kita beri applause, meskipun ada kemajuan selangkah, tapi mundur tiga langkah ke belakang

Mengapa dikatakan mundur? Kalau isi PP dan UU Mutual ternyata bertentangan dengan isi POJK atau tidak senafas, maka POJK itu harus direvisi. Karena tidak mungkin POJK gagah-gagahan melawan PP atau bahkan UU Mutual kelak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here