Polda Jatim Siapkan 27.840 Personel Hadapi Pilkada 2018

0
6
Personel TNI-Polri diharap bersinergi demi keamanan dan kenyamanan selama Pilkada serentak. ANTARA FOTO

Nusantara.news, Surabaya – Tahun 2018 bisa menjadi tahun-tahun rawan di Jawa Timur. Kendati tidak sepanas pesta demokrasi di DKI Jakarta, namun Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang berbarengan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 18 kota/kabupaten, bakal memforsir perhatian institusi Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban.

Usai rapat peningkatan ketertiban dan keamanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (13/11/2017) malam, Kapolda Irjen Pol Machmud Arifin kepada media mengatakan, Polda Jawa Timur dan jajaran menyiapkan 27.840 personel pengamanan selama masa tahapan Pilgub maupun Pilkada. Jumlah itu bertambah empat kali lipat pada tahap pemungutan dan penghitungan suara.

“Pada dua tahapan terakhir itu akan kami terjunkan tim gabungan hingga 120.999 personel. Terdiri dari Polri, TNI, serta Linmas masing-masing daerah. Besarnya personel ini memang berdasarkan hasil analisa Polda Jatim. Termasuk dalam pemetaan daerah rawan potensi konflik selama Pilkada,” terangnya.

Kapolda dalam penjabarannya, menyebutkan daerah berpotensi rawan itu antara lain Madura, Tapal Kuda (Probolinggo-Pasuruan), Bondowoso dan Mojokerto. Luasnya kawasan itu menjadi salah satu pertimbangan Polda Jatim siagakan puluhan ribu personel agar terlaksana Pilkada yang aman, tertib dan lancar dengan melakukan cipta kondisi melalui sinergi tiga pilar plus, dari provinsi hingga kecamatan.

Di tingkat kecamatan, tiga pilar plus yang dimaksud adalah camat, kapolsek, danramil dan tokoh masyarakat. “Ini sesuai dengan gagasan Gubernur Pakde Karwo bahwa Pilkada Jawa Timur ini untuk Jawa Timur. Selain itu, analisa juga mempertimbangkan hasil evaluasi sejak 2013. Saya juga berpesan kepada setiap elemen agar tidak membawa persoalan Pilkada daerah lain ke Jawa Timur,” tegasnya.

Meski demikian, kepolisian mengaku hingga saat ini belum mencium indikasi timbulnya konflik. Namun pihaknya tetap melakukan kesiapan sebagai langkah antisipasi sambil berkoordinasi bersama pihak terkait. “Nanti sama-sama, terus intens kita komunikasi untuk bersinergi, berkolaborasi untuk suksesnya Pilkada,” lanjutnya.

Jumlah personel yang disiapkan merupakan 2/3 kekuatan Polda Jawa Timur. Tak heran, dalam persiapannya anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar. Mencapai Rp181 miliar. “Tetapi ingat, kekuatan Polda Jawa Timur bukan pada personel dan peralatannya melainkan bersama seluruh masyarakat merupakan komponen yang paling kuat dalam menjaga ketertiban di Jawa Timur,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dengan Deputi V Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkoplhukam) RI, Irjen Pol Carlos B Tewu (8/11/2017), disebutkan ada 5 pemicu terjadinya konflik.

Namun untuk konflik di Pilkada, netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri selama ini yang mengemuka. “Termasuk manuver dari tim sukses pasangan calon,” terang Carlos. Untuk mengantisipasi, pihak kabupaten dan kota akan membentuk tim terpadu penanganan konflik, “Agar tidak menjadi konflik yang mengganggu jalannya Pilkada,” tambahnya.

Dalam rakor juga dijelaskan bahwa pihaknya bersama stake holder tidak hanya fokus membahas masalah konflik sebagai efek Pilkada melainkan secara menyeluruh. “Kami juga melihat sejauh mana penanganan konflik oleh kepolisian, pemerintah dan Kodam (Komando Daerah Militer). Bagaimana mereka bersinergi untuk menangani agar tidak menjadi konflik yang bisa merugikan kita bersama,” tutupnya.

Seluruh pihak memang wajib mengantisipasi pesta demokrasi lima tahunan ini. Kendati banyak intrik kotor yang kerap terjadi, jangan sampai kepentingan rakyat jadi korban. Hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta yang sudah menghasilkan pemenang namun masih panas hingga kini, menjadi cerminan jika ruh demokrasi yang diharapkan masih belum membuai benak sebagian bangsa Indonesia.

Apalagi dampak yang terjadi hingga kini menjurus pada perpecahan yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Selain itu, konflik seperti agraria, SARA (Suku Agama Ras dan Adat), pertambangan dan batas wilayah bisa memuncak jika ditumpangi kepentingan politik sesaat hanya untuk memenangkan pertarungan di Pilkada.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here