Polemik Doktor Kehormatan, Perguruan Tinggi Dinilai ‘Gampangan’

0
174

Nusantara.news, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, akhirnya menerima gelar Doktor Honoris Causa (DHC) atau Doktor Kehormatan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Selasa (3/10/2017). Namun, gelar itu ditentang Forum Komunikasi Dosen FISIP Unair, sejumlah perwakilan mahasiswa, BEM, alumni, hingga pengamat. Mereka meminta penganugerahan gelar tersebut dibatalkan. Alasannya, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu belum memiliki sumbangsih nyata kepada masyarakat dari perannya sebagai politisi.

“Sebagai calon penerima gelar doktor honoris causa bidang sosiologi politik, belum ada sepak terjang Muhaimin yang konkret dan bermanfaat untuk masyarakat umum, maupun dunia pendidikan,” kata Ketua Forum Komunikasi Dosen FISIP Unair, Airlangga Pribadi.

Ia juga mengungkapkan, pemberian DHC ini menunjukkan adanya permainan kebijakan di Unair. Di luar itu, pemberian gelar DHC kepada Muhaimin ini sulit dilepaskan dari spekulasi karena adanya hubungan keluarga: Menristek Dikti M. Nasir adalah iparnya Muhaimin.

Sebelumnya, polemik juga mengemuka saat Universitas Negeri Padang (UNP) menganugerahi gelar DHC untuk Megawati di bidang politik pendidikan. Penganugerahan gelar itu berlangsung di Auditorium UNP, pada Rabu 27 September 2017. Mei tahun lalu, presiden kelima ini juga mendapat gelar serupa dari Universitas Padjajaran (UNPAD) di bidamg politik dan pemerintahan.

Megawati saat menerima Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang (UNP), 27 September 2017

Pemberian gelar DHC dari kedua kampus negeri itu diwarnai penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari internal kampus masing-masing hingga melalui petisi di media sosial. Alasannya sama, Megawati dianggap tak punya jasa signifikan terhadap bidang yang diembannya dalam DHC. Namun tak sedikit pula yang menilai DHC untuk Ketua Umum PDIP tersebut layak. Sebab, selain mantan presiden yang tentu saja punya sumabangsih besar terhadap negara, ia juga pernah menerima gelar DHC dari beberapa kampus di luar negeri untuk bidang yang sama.

Tokoh lain penerima DHC yang dianggap tak layak di antaranya Menpora Imam Nahrawi dari UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) pada 14 September 2017, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 3 Desember 2016.

Menpora Imam Nahrawi mendapat Doktor Honoris Causa dari UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) pada 14 September 2017

Apa sebab? Khusus Megawati dan Susi Pudjiastuti, mereka dianggap tak memenuhi syarat pendidikan minimal. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Pasal 4(b), disebutkan salah satu persyaratan penerima DHC minimal telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1). Sehingga, gelar Doktor Kehormatan jika mengacu ke peraturan ini tidak sah karena Megawati tak tamat kuliah dan Susi yang hanya lulusan SMP. Sedangkan Muhaimin dan Imam Nahrawi, dinilai tak punya sumbangsih luar biasa bagi keilmuan, kemasyarakatan, dan dunia pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud.

Berikut Permendikbud  No. 21 tahun 2013 Tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan. Pada pasal 4 disebutkan, Perguruan tinggi dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada warga negara Indonesia maupun asing, yang:

  1. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
  2. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
  3. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
  4. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

Selain syarat di atas, calon penerima gelar Doktor Kehormatan juga harus:

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  3. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
  4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

Tak bisa dihindari, tudingan dari beberapa pihak akhirnya mengemuka. Universitas dianggap telah menerapkan praktik transaksional di bidang akademik. Tak hanya itu, universitas juga dinilai telah menurunkan derajatnya dengan mengambil jalan penghambaan kepada kekuasaan.

Tentu saja tudingan ini perlu direspons serius oleh perguruan tinggi, mengingat akhir-akhir ini banyak kampus yang memang terkesan “gampangan” memberikan DHC kepada tokoh politik, pejabat tinggi, hingga pengusaha, meski tak sesuai aturan Permendikbud 2013.

Perguruan tinggi ke depan perlu lebih selektif dalam menentukan kualifikasi calon penerima gelar DHC. Penilaian harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik, utamanya di internal universitas. Tak ada lagi pemberian DHC karena pertimbangan politis, kedekatan pejabat kampus dengan penerima gelar beserta kolegaya, keuntungan secara ekonomi, tekanan dari penguasa, dan sebagainya.

Dan yang terpenting, pihak universitas harus menaati segala aturan dalam Permendikbud soal pemberian gelar DHC. Jika kita tinjau dari aturan tersebut, ternyata universitas banyak yang mengabaikan Permendikbud. Selama ini, pemangku di universitas (terutama rektor sebagai pengambil keputusan), sangat subjektif dalam menentukan siapa orang yang akan menerima gelar DHC.

Berbeda dengan dulu, kampus benar-benar memberikan DHC kepada orang yang memang menjadi ‘dewa’ di bidangnya, seperti ahli teknik, ahli hukum, ahli filasafat, sastra, politik, serta jejak rekamnya diakui publik.

Namun kini, standar kualifikasi dan profil penerima gelar Doktor Kehormatan tampaknya makin terdegradasi. Dampaknya, gengsi atau reputasi universitas pemberi gelar akan ikut terpuruk. Karena itu,  jangan sekali-kali menurunkan bobot kualifikasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here