Musim Merger Bersemi Kembali (5)

Polemik Masuknya Investor Asing di Perbankan Nasional

0
47
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) berencana melakukan merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) dalam tahun 2019.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak awal kepemilikan asing dalam kelembagaan di Indonesia kerap menjadi polemik. Tidak hanya untuk sektor perbankan saja, tapi untuk seluruh sektor dalam perekonomian. Kasus Indosat dan Semen Gresik, misalnya, merupakan contoh bagaimana dominasi asing dalam kelembagaan di Indonesia mendapat penolakan yang masif.

Bahkan, pada waktu itu eksesnya meluas ke dimensi politik. Partai politik utama pengusung pemerintah yang melakukan kebijakan privatisasi tidak dipilih oleh masyarakat. Perolehan suaranya menurun sangat drastis jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Terkait hal ini, calon presiden yang diusung oleh partai tersebut juga kalah dari pasangan lain. Seketika itu juga kebijakan menjual Indosat dan terkait Semen Gresik kepada pihak asing—Temasek dan Cemex–menjadi bumerang bagi pemerintah yang menjalankan kebijakan tersebut. Mereka dianggap inkonstitusional karena menggadaikan pengelolaan ekonomi nasional ke pihak asing. Kasus ini mengindikasikan bahwa faktor kepemilikan asing dalam kelembagaan di Indonesia menjadi persoalan yang problematis.

Muara dari problematisnya masalah kepemilikan asing adalah karena paham nasionalisme ekonomi yangjadi filosofi pengelolaan ekonomi Indonesia. Filosofi pengelolaan ekonomi yang diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia mengidealkan peran pelaku usaha domestik yang dominan. Sehingga, pengelolaan lembaga oleh asing, terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti bank, dianggap sebagai sinyal ketidakmampuan atau kegagalan negara mengelola perekonomian negara.

Masyarakat menganggap dominannya asing dalam perekonomian memiliki dampak yang buruk terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat atau publik lebih berkeinginan agar perekonomian dikuasai oleh kelompok domestik, dalam konteks perbankan berarti dikuasai oleh bank domestik (domestic banks). Dorongan ini yang kemudian menjadi landasan filosofis atas semua diskursus yang mengarah pada kebijakan pembatasan kepemilikan pihak asing, termasuk industri perbankan nasional.

Pertanyaannya adalah apakah dengan membatasi kepemilikan asing dan lebih mendahulukan kepemilikan domestik, atau bahkan negara (state), akan lebih dapat meningkatkan kinerja perbankan nasional? Inilah masalah pelik yang menyertainya.

Merujuk pada UU Perbankan, suatu bank dapat dikelompokkan sebagai bank asing kalau sedikitnya 25% dari total saham bank dimiliki oleh pihak asing. Jadi, persentasenya tidak harus lebih dari 50%. Kendati demikian, ada beberapa pakar yang tetap mendefinisikan bank asing sebagai bank yang porsi kepemilikan saham kelompok asing lebih dari 50%.

Secara teoretis, hipotesisnya adalah global advantage dan home field advantage hyphothesis. Global advantage hyphothesis menyatakan bahwa bank asing mungkin lebih diuntungkan dari keunggulan kompetitif yang dimilikinya daripada bank domestik. Bank asing memakai teknologi yang lebih maju karena adanya tekanan kompetisi pasar yang lebih ketat di negara asal.

Bank asing lebih kompetitif daripada bank domestik karena situasi pasar yang aktif mengawasi korporasi di negara asal (home country), dan lebih memiliki akses terhadap tenaga kerja berketerampilan. Dalam hal pengawasan soft information nasabah, bank domestik lebih baik dibanding bank asing. Sementara itu, home field advantage hyphothesis memprediksi bahwa bank asing berada dalam situasi yang tidak diuntungkan daripada bank domestik.

Bank asing diasumsikan berkinerja lebih rendah dibanding bank domestik karena biaya yang mereka keluarkan lebih besar untuk penyediaan jenis layanan yang sama, atau karena pendapatannya yang lebih rendah. Dengan demikian, berdasarkan home field advantage hyphothesis, posisi bank domestik lebih kuat daripada bank asing.

Kritik terhadap kebijakan liberalisasi sektor keuangan yang dilakukan pemerintah perlu dilihat kontekstualisasinya. Maksudnya, dalam analisis kritik, situasi yang berkembang pada saat kebijakan itu dibuat perlu dijadikan bahan pertimbangan. Ini dimaksudkan agar kritik tidak terlepas dari konteks. Karena setiap kebijakan, termasuk kebijakan pelonggaran sektor keuangan, tidak muncul di ruang sosial ekonomi yang vakum (vacuum space).

Rumusan dan pelaksanaan Paket Kebijakan deregulasi yang pertama, yaitu Pakjun 1983, dimaksudkan untuk mengatasi tantangan internal yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Tantangan yang paling nyata adalah berkurangnya pendapatan negara akibat krisis harga minyak bumi di pasar internasional. Padahal sejak dekade 1970-an, pendapatan negara sangat bergantung pada minyak bumi. Makanya, penurunan harga jual minyak mentah sangat memukul perekonomian.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti. Untuk memacu investasi,  yang tidak lagi mampu didorong oleh sektor publik, pemerintah mengapus aturan pagu bunga dan kredit. Pengapusan ini dimaksudkan agar bank lebih mudah menentukan tingkat suku bunga dan kredit berdasarkan mekanisme pasar. Harapannya supaya akumulasi tabungan yang terdapat di perbankan meningkat sebagai akibat naiknya suku bunga riil.

Membajirnya likuiditas di perbankan berimbas dengan turunnya tingkat suku bunga kredit. Hal ini akan memicu investasi, terutama oleh sektor privat, tetap tumbuh dan berkembang di tengah kesulitan fiskal pemerintah. Faktanya setelah liberalisasi keuangan yang pertama lewat Pakjun 1983, arus masuk modal asing (capital inflow) meningkat bahkan hingga dua kali lipat pada 1985. Arus masuk modal asing yang pesat ini semata-mata didorong oleh tingkat suku bunga riil di Indonesia yang menarik.

Artinya, kebijakan Pakjun 1983 pada waktu itu relatif tepat karena dapat mengatasi eskalasi negatif penurunan kemampuan fiskal pemerintah terhadap pembagunan ekonomi. Meski tingkat suku bunga bank yang tinggi kemudian menekan perkembangan pasar modal, Pakjun 1983 cukup menjadi solusi atas masalah perekonomian pada masa itu.

Analisis yang serupa perlu dilakukan dalam analisis kritik Paket Kebijakan yang lain. Kondisinya akan relatif serupa untuk semua Paket Kebijakan. Khusus untuk Pakto 1988 dan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, termasuk PP No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang salah satu aturannya memungkinkan pihak asing memiliki saham bank umum hingga 99%, dalam analisis kritiknya juga tidak boleh dilepaskan dari konteks.

Sehingga, menyalahkan kebijakan ini semata-mata karena memperbolehkan asing mendominasi kepemilikan bank adalah keliru. Perlu untuk diketahui bahwa kemunculan Pakto 1988 dan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dimaksudkan untuk mengatasi tantangan ekonomi pada masa itu.

Pakto 1988, misalnya, dilaksanakan untuk mendukung pembentukan konglomerasi di Indonesia. Konglomerasi didukung karena kompetitif dari sisi economy of scale. Untuk itu, pendirian bank dipermudah. Tujuannya agar setiap perusahaan besar di Indonesia mampu mendirikan banknya sendiri. Selain itu, bank asing diizinkan beroperasi agar memperkuat kapasitas perbankan nasional, terutama dari sisi likuiditas pembiayaan kredit usaha. Paket Kebijakan ini berhasil mencapai prestasi yang baik dalam mendukung proses pendalaman finansial (financial deepening) di Indonesia.

Sama halnya dengan PP No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Aturan pelaksanaan UU Perbankan ini dimaksudkan untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang chaos akibat terjangan krisis moneter. Pada waktu itu bank-bank di Indonesia bangkrut. Bukan cuma bank kecil, tapi juga termasuk bank-bank besar, seperti BCA dan Bank Lippo. Bantuan likuiditas sebesar Rp650 triliun yang diberikan oleh BI tidak cukup memulihkan kapasitas perbankan nasional. Nyatanya tetap terjadi rush atau penarikan uang secara besar-besaran oleh publik.

Artinya, berapa pun suntikan BI tidak akan pernah cukup membiayai likuiditas bank. Untuk itu, langkah yang harus dilakukan adalah merevitalisasi kepercayaan publik terhadap perbankan, yang salah satunya dengan mengundang pihak asing beroperasi. Pihak asing diundang untuk memperkuat permodalan perbankan nasional yang sebelumnya telah porak-poranda. Agar pihak asing tertarik, maka insentif yang ditawarkan juga harus besar.

Di tengah situasi krisis, tentu pemerintah tidak punya banyak pilihan. Akhirnya, insentif yang ditawarkan adalah dari sisi kepemilikan saham bank umum, bahwa pihak asing dapat memiliki saham hingga 99%. Faktanya kehadiran pihak asing telah terbukti membantu sektor keuangan, khususnya sektor perbankan Indonesia, pulih kembali [bersambung]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here