Polemik Perundang-Undangan Memprihatinkan

0
61

Nusantara.news, Jakarta – Selain polemik UU MD3,  dasar hukum bagi beroperasinya ojek oline juga masih menjadi  persoalan. Polemik yang terjadi di dunia hukum atau perundang-undangan ini memprihatinkan dan oleh sebab itu tidak bisa dianggap remeh. Hukum tidak hanya acuan ketertiban, keteraturan tetapi juga peubah atau pemacu atau pengendali perubahan sosial. Persoalan yang terjadi di bidang hukum tidak hanya berpotensi melahirkan kekacauan tetapi juga menghambat perubahan.

Kasus Perundang-undangan

Cukup panjang daftar hukum atau perundang-undangan yang tidak beres, baik karena salah, tidak sinkron, tumpang tindih, kualitasnya rendah dan lain sebagainya.

Yang masih hangat adalah soal polemik pasal 427A UU MD3 tentang  penambahan Wakil Ketua MPR. Bagaimana bisa organisasi sebesar DPR dan pemerintah bisa kompak melahirkan pasal salah seperti pasal 427A huruf c dalam UU MD3? Bagaimana bisa terjadi yang dimaksud “A” tetapi yang terealisasi “B”, yang dimaksud adalah “suara terbanyak” tetapi yang terealisasi adalah “kursi terbanyak?” Bagaimana bisa terjadi yang seharusnya dilantik menjadi Wakil Ketua MPR adalah kader Partai Amanat Nasional  (PAN) tetapi yang terealisasi dilantik adalah Iskandar Muhaimin yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bunyi pasal 427A huruf c itu adalah sebagai berikut,  penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2O14 urutan ke-1 (satu).

Yang berkembang menjadi polemik terkait urutan ke enam suara terbanyak. Berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2014, urutan suara terbanyak ke enam adalah PAN. Oleh sebab itu, yang mendapat jatah tambahan Wakil Pimpinan MPR seharusnya adalah PAN. Tetapi yang dilantik adalah kader PKB yakni Iskandar Muhaimin yang memperoleh suara ke kelima terbesar pada Pemilu 2014. Rupanya yang dimaksud oleh pasal 427A huruf c itu bukan perolehan suara melainkan perolehan kursi. PKB memang merupakan partai memiliki kursi terbanyak urutan ke enam di DPR.

Dalam bagian penjelasan UU tersebut, bunyi pasal 427A ini dinyatakan “cukup jelas.” Penegasan di bagian penjelasan ini membutikan  bahwa UU ini dan seluruh pasal-pasalnya sebelumnya diasumsikan sudah melalui proses check and recheck. Bahwa faktanya menunjukkan lain, mengindikasikan rendahnya kualitas UU itu.

Masih ada tiga pasal lagi yang berkembang menjadi polemik dalam UU MD3 itu. Yakni  Pasal 122 huruf k, Pasal 245 dan Pasal 73.

Undang-undang 8 Tahun 2015 tentang Pilkada sebelumnya juga tidak beres. Terhadap hal ini, tidak kurang Presiden Joko Widodo meminta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tak hanya untuk jangka pendek, revisi harus bersifat permanen dan tidak tambal sulam.

“Perhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. Jangan setelah disepakati bersama dengan DPR, berubah lagi karena putusan MK,” kata Jokowi ketika itu.

Sebelumnya juga terjadi ketidaksinkronan antarta UU Advokat dengan UU Mahkamah Agung. Dalam UU Advokat dijelaskan bahwa pengawasan advokad dilakukan oleh organisasi advokat. Namun dalam perubahan UU MA yang muncul belakangan disebutkan bahwa pengawasan advokat dilakukan oleh MA. Kasusnya sudah diajukan judicial review di Mahkamah konstitusi, dan pasal dalam UU MA dihapus

Kualitas legislasi ini sangat patut menjadi perhatian karena cukup banyak UU yang mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan uji materi, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (pengujian formil).

Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama.

Dari tahun ke tahun, perkara pengujian undang-undang (PUU) yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2003 – 2010 perkara PUU masih di kisaran 24-86 perkara. Tahun 2012 – 2015, perkara cenderung mengalami peningkatan.

Pada 2012, perkara PUU yang diregistrasi meningkat signifikan, yaitu sebanyak 118 perkara. Kemudian pada 2013, menurun menjadi sebanyak 109 perkara, dan pada 2014 dan 2015 kembali meningkat masing-masing menjadi 140 perkara. Sementara, pada 2016, terdapat penurunan perkara pengujian undangundang yang diregistrasi menjadi sebanyak 111 perkara. Terakhir pada 2017, terdapat penurunan perkara pengujian undangundang yang diregistrasi yakni sebanyak 102 perkara. Jumlah perkara pengujian UU yang diregistrasi sejak 2003 – 2017 sebanyak 1.134 perkara.

Total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2017 sebanyak 1.134 perkara dan telah diputus sebanyak 1.085 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 244 perkara dikabulkan, 379 perkara ditolak, 325 perkara tidak diterima, 20 perkara gugur, 110 perkara ditarik kembali, dan terhadap 7 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 49 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2018

Dalam kasus ojek dan taksi daring (dalam jaringan) keadaanya agak berbeda. Kasusnya lebih terkait dengan ketiadaan hukum.  Awalnya ojek online dibiarkan beroperasi. Ketika sudah menjamur, muncul persoalan baru terkait izin. Sampai saat ini, tidak tuntas di atas aturan apa ojek daring beroperasi.

Ketiadaan hukum itu membuat keberadaan ojek daring bergerak di atas ketentuan yang tidak jelas. Tidak heran kalau terjadi sejumlah konflik yang menelan korban jiwa.

Perubahan Paradigma

Sebagian orang menganggap bahwa menyusun peraturan perundang-undangan adalah pekerjaan mudah. Apabila sudah tersusun pasal-pasal dan ayat-ayat, maka selesailah pekerjaan menyusun peraturan perundang-undangan itu.

Pembuatan perundang-undangan tidak semudah itu. Sebab peraturan perundang-undangan bukanlah opini atau artikel akademis yang dibuat berdasarkan pendapat atau teori semata. Opini dan artikel tidak memiliki daya paksa atas orang lain untuk berbuat atau untuk tidak berbuat. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur. Peraturan perundang-undangan juga merupakan dokumen politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak.

Apabila seseorang ingin menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, maka seseorang itu perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyusunnya. Ketrampilan yang dibutuhkan itu meliputi teori perundang-undangan, proses pembuatan peraturan perundang-undangan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangannya.

Selain itu juga harus memiliki pengetahuan terhadap hal-hal khusus dan hal-hal umum. Hal hal khusus meliputi pendelegasian wewenang di mana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, kemudian mengerti tentang penyidikan apabila menyusun undang-undang yang mengatur sanksi pidana dan lain sebagainya.

Sedang hal-hal umum meliputi naskah akademik berupa hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalm penyebarluasan untuk menerima masukan dari masyarakat.

Yang tidak kurang pentingnya adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa sangat penting, sebab bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat, karena dengan dengan bahasa yang dapat dimengerti maka dapat diharapkan peraturan perundang-undangan akan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, apabila bahasa tidak dapat dimengerti maka akan sulit mengharapkan tujuan dari peraturan perundang-undangan akan tercapai. Bahasa yang dapat dimengerti dalam hal ini adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum (ordinary person), tidak hanya oleh pembuatnya, atau hanya dimengerti oleh sarjana hukum, atau praktisi hukum saja.

Bahasa dalam perundang-undangan tidak hanya harus tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia, akan tetapi di dalamnya terkandung ciri-ciri khusus yaitu, adanya sifat keresmian, kejelasan makna, dan kelugasan.

Sifat keresmian menunjukkan adanya situasi kedinasan. Sifat kejelasan makna dimaksudkan agar kalimat-kalimat yang dirumuskan menunjukkan dengan jelas mana subyek, predikat, obyek, pelengkap, atau keterangan yang lainnya.

Sedang sifat kelugasan menuntut agar setiap perumusannya disusun secara wajar, sehingga tidak berkesan berlebihan atau berandai-andai.

Prof Dr Mr Sutan Takdir Alisjahbana yang juga tokoh pujangga baru mengemukakan, bahasa yang dipergunakan untuk hukum adalah bahasa Indonesia yang sublim, yaitu jernih dan murni.

Sedang ahli bahasa Anton M. Moeliono mengatakan bahasa dalam undang – undang harus jelas, tepat dan tidak boleh bermakna ganda, serta tidak menyapa orang secara pribadi. Itu dari segi teknis pembuatan hukum.

Sejak zaman modern atau zaman kiwari yang ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, politik , dan teknologi pola dasar pemikiran manusia mengalami perkembangan pesat. Hal ini berpengaruh pada pemikiran hukum.

Hukum kemudian dimaknai sebagai sebagai instrumen perubahan sosial. Hukum digadang-gadang sebagai instrumen perubahan.  Hukum mempengaruhi perubahan sosial secara langsung maupun tidak langsung.  Hukum mendefinisikan kembali aturan normatif, memperluas hak-hak formal, dan digunakan untuk maksud-maksud perencanaan.

Sejak lahirnya internet, zaman modern yang berawal dari sekitar tahun 1500 dapat dikatakan mulai berakhir. Mengacu pada istilah iternet, maka zaman modern mulai disebut sebagai zaman manual. Sementara zaman yang segala sesuatunya menggunakan intenret disebut zaman digital. Generasinya disebut sebagai generasi milenial.

Seperti zaman modern yang mengubah pola pikir atau paradigma masayarakat, maka zaman digital sekarang ini juga mengubah poila pikir atau paradigma. Sekarang memang masih dalam proses awal. Tetapi cepat atau lambat, internet akan mengubah sepenuhnya pola pikir atau paradigma masyarakat.

Tidak tertutup kemungkinan, fungsi jalan raya yang merupakan kebutuhan manusia untuk mempermudah pergerakan, pada saatnya fungsinya mungkin akan berkurang sangat drastis karena dengan smartphone, setiap orang bisa melakukan komunikasi tatap muka tanpa harus bertemu. Dengan taksi udara yang sekarang dalam rancangan sejumlah negara untuk menghindari kemacetan, akan membuat fungsi jalan tol tak seurgen sekarang.

Demikian juga peran dokter, mungkin akan sangat menurun, karena sistem internet mampu membuat setiap orang menjadi dokter bagi dirinya sendiri.

Masih banyak perubahan yang akan terjadi di era digital sehingga cepat atau lambat akan diikuti perubaan paradigma secara seluruhnya.

Dalam perspektif ini, peroslan-persoalan yang terus muncul di bidang hukum menjadi keprihatinan.

Perubahan paradigma tidak saja menuntut pembuatan undang-udang tidak bisa salah, tetapi juga menuntut kreatifitas dan kecepatan, tidak saja untuk mereduksi potensi kekacauan dalam masyarakat ssperti ojek onlinem tetapi juga untuk mengarahkan atau menuntun perubahan sosial ke arah kemajuan yang diharapkan.. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here