Polemik Uang Zakat ASN

0
161

Nusantara.news, Jakarta – Belum reda kritik publik akibat rencana Mendagri menunjuk ‘Pejabat Gubernur’ dari Jenderal aktif polisi, juga kegaduhan Permendagri soal penelitian yang harus berizin, kini giliran Menteri Agama menuai polemik. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Agama berencana memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) 2,5 persen untuk memaksimalkan potensi zakat Indonesia yang sangat besar. Untuk itu pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur zakat atas gaji pokok ASN.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, diperkirakan potensi zakat dari ASN Muslim bisa mencapai Rp 10 triliun per tahun. Berdasarkan data dari Baznas, ia mengatakan potensi zakat ini bahkan mencapai hingga Rp 270 triliun. Menurutnya, dana zakat yang berasal dari gaji ASN Muslim akan disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat, baik di bidang sosial, pendidikan, kesehatan hingga bencana alam. Terpenting, dana tersebut tidak sebatas kepentingan umat Muslim saja.

Mengenai apakah dana ini nantinya akan digunakan dalam membangun infrastruktur, Lukman menegaskan hal itu adalah kewenangan dari lembaga dan atau badan penghimpunan dana zakat. “Sangat tergantung dari lembaga itu, dalam menerjemahkan kemaslahatan itu maknanya sangat luas. Intinya meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Namun, ketika rencana ini menuai kritik, Menag berdalih, pungutan zakat tersebut bukan merupakan paksaan dari pemerintah, melainkan imbauan kepada ASN Muslim. Menag kemudian meminta ASN yang berkeberatan adanya pungutan zakat sebesar 2,5 persen tersebut dapat mengajukan ataupun menyampaikan permohonannya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Pernyataan Menag ini sesungguhnya agak janggal, sebab zakat memiliki “sifat memaksa” bagi yang memenuhi nisab dan haulnya. Khalifah Abu Bakar bahkan sampai memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat pada masa pemerintahannya.

Selain itu, aturan zakat bagi ASN yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres), mengandung ambiguitas. Kita tahu, yang namanya undang-undang atau aturan (termasuk Perpres) punya sifat “memaksa” dan mengikat, ada aturan main dan sanksi jika melanggar. Namun ternyata dalam praktiknya nanti akan dilakukan secara sukarela seperti halnya sumbangan. Jika memang sukarela, sebaiknya tak perlu dibuat dalam Perpres. Cukup surat himbauan saja.

Rencana kebijakan penarikan zakat ASN juga menyisakan sejumlah pertanyaan. Bagaimana pemerintah menghitung jumlah pendapatan ASN setelah dipotong semua pengeluaran kebutuhan dasarnya, utangnya, dan pengeluaran dengan biaya operasional dalam bekerja, sehingga negara bisa menetapkan yang bersangkutan telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat profesinya. Sementara untuk memvalidasi si wajib zakat tentu bukan perkara mudah dan menghabiskan energi besar Kemenag di tengah banyaknya tupoksi lain.

Tak hanya itu, secara syariat Islam, penerapan kebijakan itu bakal sulit. Karena minimal ada 2 syarat zakat menjadi wajib, pertama jika sudah nisab (batas minimal tertentu), dan kedua kalau sudah tersimpan setahun atau haul. Dan menurut Imam Syafii, nisab itu hitungannya harus sempurna satu tahun, bukan dihitung per bulan seperti keinginan pemerintah.

Terkait ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD turut mengkritisi wacana kebijakan menarik zakat 2,5 persen bagi ASN muslim. Menurutnya, peraturan gaji pokok pegawai negeri sipil (PGPS) yang berlaku saat ini kadang tak mencukupi kehidupan para ANS.

“Taruhlah, kalau emas 85 gram setara dengan uang senilai Rp 42 juta. Coba, apakah PNS sekarang punya 85 gram dalam setahun? Kan gajinya mengalir terus. Anda punya gaji Rp 5 juta, itu kan tersimpan mungkin tabungan hanya sejuta. Kan kalau setahun itu tidak sampai nisab, tak sampai 85 gram emas,” tuturnya, Rabu (7/2/2018).

Belum lagi muncul pertanyaan dengan syak wasangka: apakah memotong gaji ASN muslim untuk zakat adalah cara pemerintah menutupi biaya infrastruktur? Pertanyaan ini mengingatkan kita pada upaya yang sama (tahun2017) saat pemerintah menyasar dana haji untuk diinvsetasikan guna pembiayaan infrastruktur. Meski kebijakan ini kemudian disahkan, namun hingga kini kritik dan kecurigaan sebagian publik belum sirna, termasuk dari oposisi.

Politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, misalnya, menyesalkan beberapa tindakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang hanya merugikan umat Islam, tetapi begitu menemui kendala ekonomi, kontribusi umat Islam dilibatkan. “Dalam kebijakan [Jokowi-JK] kurang menaruh perhatian pada umat Islam, tapi begitu masalah uang, langsung uangnya diambil untuk janji dan program,”kata Sodik, beberapa waktu silam.

Jika melihat gelagat pemerintah belakangan ini, yang mana postur APBN banyak dihabiskan untuk pengeluaran di sektor infrastruktur, maka kecurigaan itu cukup beralasan. Pemerintah memang tampak sedang mencari sumber pendanaan besar untuk sektor infrastruktur dan bayar utang. Bisa saja pemerintah memanfaatkan dana umat ini untuk menyiasati pembiayaan tersebut. Pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan juga bisa saja dikurangi untuk mengisi pos pengeluaran infrastruktur. Dana zakat kemudian hadir untuk menambal kewajiban pemerintah untuk mengucurkan dana di bidang pengentasan kemiskinan.

Lepas dari polemik, niat baik pemerintah menarik zakat ASN untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan perlu diapresiasi. Sayangnya, rencana tersebut tidak didukung dengan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang kuat. Hambatan juga muncul manakala kepercayaan umat terhadap pemerintah tergerus karena selama ini kekuasaan Jokowi yang didukung PDIP kerap dipersepsikan tak berpihak pada umat Islam.

Karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan potensi pemasukan lain (di luar dana haji dan zakat), agar program pengentasan kemiskinan berjalan dengan maksimal. Dana umat jangan sampai menjadi solusi bagi negara untuk mengalokasikan dana kesejahteraan masyarakat untuk urusan lain seperti belanja infrastruktur atau membayar utang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here