Polemik Utang, Warisan Anak Cucu Nanti

0
69
Sepanjang sejarah Indonesia memang gemar berutang, belakangan kegemaran itu makin mencolok dengan jumlah utang yang semakin meningkat.

Nusantara.news, Jakarta – Jika melihat begitu getolnya pemerintah mencetak utang, seperti seolah-olah pemerintah hari ini akan berkuasa selamanya. Padahal kekuasaan mereka maksimum 10 tahun kalau beruntung, kalau tak beruntung cuma 5 tahun. Lantas siapa yang akan menanggun beban utang yang habis puluhan tahun?

Pertanyaan mendasar tersebut sering mengemuka karena memang ada fakta yang menggelitik. Rerata utang jangka panjang dan utang jangka pendek sejak zaman Soekarno hingga Jokowi sekitar 9,5 tahun. Artinya, seorang penguasa yang getol mencetak utang harus dipastikan kekuasaannya setidaknya dua periode atau 10 tahun.

Masalahnya adalah, penguasa itu tak dipercaya lagi dan hanya berkesempatan memimpin 5 tahun, lantas siapa yang akan menanggung beban utang tersebut? Belum lagi jika menengok utang secara keseluruhan, ternyata ada utang yang akan jatuh tempo pada 2032 bahkan 2045. Sementara si pembuat utang mungkin pada saat itu telah wafat.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), total utang luar negeri Indonesia baik utang pemerintah maupun swasta sampai Februari 2018 telah mencapai Rp4.849 triliun. Dimana dari jumlah tersebut 49%-nya adalah utang luar negeri milik swasta.

Kita tahu, pada 1998, ketika utang swasta tidak terkontrol telah menyebabkan krisis moneter dan melemahkan sendi perekonomian bangsa. Nilai tukar rupiah terperosok hingga Rp17.000 per dolar AS, IHSG tertekan sampai di level 2500. Puncaknya terjadi chaos dan kerusuhan yang berujung pada pergantian kepala negara.

Kali ini utang luar negeri pemerintah dan swasta relatif terkelola, namun melihat jumlahnya yang terus membengkak tetap saja membuat kekhawatiran banyak kalangan.

Adalah Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Ketua Umum Partai Berkarya, pada Rapimnas 3 di Solo bulan lalu, dia mempersoalkan jumlah utang yang terus menumpuk.

Menurutnya, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.

“Kalau pemerintah hari ini sudah selesai, lantas siapa yang harus membayar? Itu jadi warisan anak cucu kita,” kata Tommy.

Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, disinggung oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Ia menilai pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita.

Meskipun begitu, dia melihat penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita.

Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya.

Hal senada disampaikan Josua Pardede. Menurutnya, beban utang ke masyarakat kita itu tak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur.”

“Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal.”

Pemicu krisis

Meskipun demikian Josua mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati terhadap ULN swasta. ULN swasta berpotensi menciptakan krisis (ekonomi), seperti yang terjadi pada 1997-1998.

Dari total Rp4.849 triliun ULN pemerintah Indonesia, belum termasuk ULN milik swasta yang jika ditotal menjadi Rp7.000 triliun. Indef mencatat total ULN pemerintah dan swasta mencapai Rp7.000 triliun.

ULN swasta bisa ‘berbahaya’ karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri.

Khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang tidak melakukan hedgingatau lindung nilai (sejenis penjaminan). Misalnya dia berutang dalam dollar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, sehingga terjadi missmatch, kondisi inilah yang memicu krisis 1997-1998.

Enny mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menyatakan total utang Pemerintah hanya mencapai Rp4.772 triliun. Namun jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp3.128 triliun dan posisi utang Luar Negeri Pemerintah 2017 telah mencapai US$177 miliar atau Rp2.389 triliun (kurs Rp13.500).

Selanjutnya, untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar US4172 miliar atau sekitar Rp2.322 triliun (kurs Rp13.500).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati langsung menanggapi pemberitaan terkait utang yang saat ini menjadi diskusi publik. Dia hanya ingin memastikan bahwa utang Indonesia masih well managable dan sangat bermanfaat buat pembangunan dan biaya APBN.

Menkeu menegaskan semakin sehat meski jumlah utang tetap mengalami kenaikan. Untuk itu, maka utang yang telah mencapai Rp4.034,80 triliun perlu dilihat dari keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian.

Bila diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto, defisit APBN dan posisi utang Pemerintah terus dikendalikan jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tidak perlu khawatir dengan utang pemerintah Indonesia yang melampaui Rp4.000 triliun. Utang Indonesia jangan dilihat hanya dari angkanya, namun kemampuan dari utang tersebut yang produktif untuk pembangunan di dalam negeri.

“Utang kita itu, jangan sebut angkanya, karena hasilnya juga banyak dari utang itu. Produktif dia, tidak konsumtif,” ujar Darmin.

Berbeda dengan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, yang melihat posisi utang Indonesia sudah lampu kuning. Terutama jika dilihat dari rasio debt service to export ratio (DSER) yang telah mencampai 39,6%. Batas treshold atas yang aman buat DSER menurut IMF dan Bank Dunia hanya 25%.

Lepas dari plus minus soal utang, termasuk tafsir dan pendekatan ekonomi yang digunakan, utang tetap lah utang yang sudah dapat dipastikan tak dapat diselesaikan oleh si pembuat utang.

Mau tidak mau beban pokok dan bunga utang harus ditanggung menjadi warisan anak cucu kita nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here