Polemik Utang, Warisan Anak Cucu Nanti

0
87
Ekonom senior Rizal Ramli menilai risiko makro ekonomi telah berdampak serius terhadap pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar AS.

Nusantara.news, Jakarta – Persoalan utang pemerintah memang tak ada habisnya. Sudut pandang, pendekatan, sumber dan penggunaan utang sangat menyita perhatian publik. Kini giliran penggunaan utang untuk apa, jadi perdebatan yang berkepanjangan.

Polemik ini berawal dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan per 31 Januari 2018, posisi utang pemerintah Indonesia sebesar Rp3.958,66 triliun. Dengan begitu, rasio utang pemerintah tercatat 29,1% terhadap produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17/2003, level tersebut masih berada pada kondisi aman, yakni maksimum 60% dari PDB.

Menurut Menkeu, pihak-pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat dengan isu naiknya utang Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak melihat konteks ekonomi secara utuh. Bahkan Sri menyetarakan para provokator itu sebagai penyebar hoax utang.

Pengelolaan keuangan negara, menurut Menkeu, selalu dengan prinsip Undang-Undang, mampu menjadi instrumen menyejahterakan rakyat. APBN itu instrumen, bukan tujuan, utang itu adalah instrumen, alat. Kalau sekarang ada yang mengatakan utang meningkat secara nominal disebutkan mendekati Rp4.000 triliun (kini sudah Rp4.950 triliun), Indonesia sudah akan runtuh.

“Padahal kalau bandingkan utang, secara nominal tertinggi seperti Jepang dan Amerika,” kata Sri.

Hujan kritik

Tentu saja pernyataan sinis Menkeu tersebut mendapat respon negatif dan penjelasan lebih jauh soal apa dan bagaimana utang tersebut. Termasuk risiko dan kemampuan bayar.

Mantan Menkeu Fuad Bawazier, salah satu yang mengingatkan Sri Mulyani bahwa kondisi utang Indonesia sudah dalam taraf berbahaya. Kalau menggunakan logika yang dibangun Sri, mungkin sudah benar. Tapi kalau menengok lebih detil variabel, selain variabel, yang disodorkan Sri Mulyani, situasi mengkhawatirkan itu terang-benderang nampak.

Fuad mengingatkan, utang pemerintah selama tiga tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp1.200 triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang. Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp4.965 triliun atau sekitar 29,2% dari PDB adalah masih jauh dibawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB.

Jumlah utang itu juga jauh pula dibawah ratio utang negara-negara lain. Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh diatas 200%. Tapi Sri, menurut Fuad, lupa bahwa utang Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Pertama, utang Jepang kepada rakyatnya sendiri dan kepada Bank Sentral Jepang (Bank of Japan—BOJ) dengan ratio masing-masing sekitar 50%. Sedangkan utang Indonesia belakangan didominasi oleh asing, terutama Surat Berharga Negara (SBN) .

Kedua, utang Jepang diterbitkan dalam denominasi mata uangnya sendiri yaitu Yen. Sementara utang Indonesia selain dengan denominasi rupiah, juga banyak dalam denominasi dolar AS, ada potensi rugi selisilh kurs akibat melemahnya rupiah.

 Ketiga, bunga utang Jepang sangat rendah hanya sedikit diatas 1%. Bandingkan dengan bunga utang Indonesia yang tertinggi di Asia dan bahkan sebagiannya
masih ada yang menggunakan bunga dua digit.

Keempat, peringkat kredit utang Jepang adalah A+, alias sangat secure sementara peringkat utang Indonesia hanya BBB. 

Kelima, meskipun utang Jepang tinggi tetapi dari kaca mata riil ekonomi Jepang
mempunyai net international investment positions sebesar US$2,8 triliun yang berarti memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor. Berbeda dengan Indonesia yang net international investment position-nya negatif lebih dari US$400 miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca net external assets negatif, atau sebagai negara debitor.

Keenam, Sri Mulyani tidak membandingkan tax ratio Jepang yang 31% dari PDB, sementara tax ratio Indonesia kurang hanya 8,8%. Tax ratio ini praktis yang terendah di dunia dan terendah sepanjang sejarah Indonesia.

Ketuhuh, Sri juga tidak membandingkan dengan rasio APBN terhadap PDB di Indonesia yang amat rendah dibandingkan dengan rasio yang sama dari negara- negara lain yang sering dijadikan pembanding. Begitu pula dengan debt service ratio (kemampuan membayar utang) di Indonesia yang 40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%.

Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity sembilan tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) lima tahun sebesar 40%-nya, akan menjadi beban berat APBN dalam lima tahun kedepan.

Kekhawatiran lain adalah membengkaknya utang pemerintah karena kurs rupiah yang cenderung melemah sehingga diperlukan uang dari pendapatan pajak yang lebih banyak lagi untuk pembayaran utang dalam valas.

Kritik juga datang dari ekonom Faisal Basri yang menilai utang Indonesia sudah mengkhawatirkan. Selain jumlahnya yang terus membengkak, utang tersebut bukan dipakai untuk pembangunan infrastruktur tetapi mayoritas untuk belanja pegawai.

Faisal memaparkan, selama periode 2014-2017, belanja barang pemerintah meningkat sampai 58%, sedangkan belanja modal pemeirntah hanya tumbuh 36%. Selain itu pertumbuhan utang pemerintah rata-rata tumbuh 14%, sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hanya 5% per tahun.

Selain itu, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli berpendapat Menteri Keuangan jangan hanya membandingkan utang Indonesia hanya dengan GDP, memang lebih rendah dari Amerika dan Jepang. Tapi Amerika mempunyai net international income yang besar.

Amerika juga satu-satunya negara yang kalau defisit bisa nyetak dolar AS, ongkos cetak pecahan US$100 hanya US$2. Jadi nyaris tidak ada masalah dengan Amerika,

Juga tidak cocok dibandingkan dengan Jepang karena memiliki net international incomeyang tinggi sekali. Yang paling obyektif dalam mengukur pengelolaan utang kita, menurut dia, menggunakan debt service to export ratio (DSER), utang pokok dan bunga dibandingka dengan ekspor. Rasio DSER Indonesia sudah tembus 39% pada 2017.

“Sudah lampu kuning buat Indonesia,” tegas Rizal.

DSER adalah rasio antara total bunga dan cicilan pokok utang suatu negara  dibagi dengan total ekspor suatu negara. Rasio ini menggambarkan kesanggupan suatu negara melunasi kewajiban utangnya setiap tahun berbasis pada pendapatan ekspor negara tersebut. Rasio ini jauh lebih masuk akal dan lebih jujur dalam membandingkan kemampuan bayar utang suatu negara dibandingkan dengan rasio yang umum digunakan, yaitu rasio total utang suatu negara terhadap PDB.

Bagi negara-negara berkembang, berdasarkan debt services framework (DSF) IMF dan Bank Dunia ditetapkan batas (threshold) atas yang aman untuk rasio debt servicesterhadap ekspor adalah sebesar  25%.

Indonesia memiliki rasio debt services terhadap ekspor yang tertinggi, mencapai 39.6%. Nilai ini jauh melewati batas aman rasio berdasarkan DSF IMF dan Bank Dunia yang sebesar 25%. Dengan kata lain sebenarnya Indonesia sudah masuk lampu kuning, sedangkan  tujuh negara peer lainnya (Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, Laos, Malaysia, dan Vietnam) masih sangat aman, alias lampu hijau.

Mengapa dikatakan lampu kuning? Rizal menjelaskan tahun ini cicilan pokok dan bunga utang sudah Rp840 triliun, dua kali lipat dari anggaran proyek infrastruktur. Karena pemerintah gagal mengelola utang secara  inovatif. Memang ada pejabat (Menkeu) yang mengatakan, ”Kita hati-hati kok, kita prudent,” tuturnya.

Pertanyannya, lanjut Rizal, kalau memang pengelolaan utang itu prudent, mengapa defisit perdagangan negatif hampir empat bulan berturut-turut, current account negatif, keseimbangan primer juga negatif, utang tumbuh 15%, sementara ekonomi hanya tumbuh 5%.

“Ini adalah bukti bahwa pengelolaan utang tidak dikelola secara hati-hati,” tegas Rizal.

Jawaban sumir

Sebelumnya Menkeu Sri sempat menulis panjang lebar tulisan soal utang, intinya bahwa pemerintah memerlukan utang untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, mengejar ketertinggalan infrasrtuktur, memperdalam pasar keuangan, membayar pegawai.

Pada bagian lain pemanfaatan utang juga untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dana alokasi khusus (DAK) fisik, hingga dana desa.

Pada bagian lain Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan efektivitas utang oleh pemerintah dapat dilihat dari bagaimana struktur belanja negara. Tentu pemerintah ingin belanja yang berkualitas dan produktif.

Upaya meningkatkan kualitas belanja negara dilakukan melalui pengurangan subsidi BBM sejak 2015, karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran, penerimanya pengguna kendaraan yang masuk orang mampu. Sedangkan belanja prioritas pemerintah sekarang ini adalah sektor infrastruktur dan pembanguna sumber daya manusia.

Kelihatannya antara persoalan-persoalan yang disampaikan para ekonom, mantan Menteri Keuangan dan matan Menko Kemaritiman tak sepenuhnya terjawab oleh Menkeu dan Dirjen yang bersangkutan. Jawaban Kemenkeu terkesan sumir karena sama sekali tidak menyentuh persoalan yang diangkat para pengkritik.

Yang jelas, persoalan utang Indonesia intinya tak akan selesai oleh si pembuat utang. Itu sebabnya utang pemerintah yang terus menumpuk akan menjadi beban anak cucu nanti, tanpa harus mereka memahami apa sesungguhnya yang telah terjadi.

Yang harus mereka pahami adalah membayar beban pokok dan bunga utang hasil dari karya besar pemimpin negara hari ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here