Polemik UU MD3, Jokowi akan Lawan PDIP?

0
147

Nusantara.news, Jakarta – Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang kontroversial, sudah jelas, yakni setuju dan sudah menyatakan agar Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu MD3. Sikap ini membuat posisi Presiden Jokowi ibarat buah simalakama. Menandatangani UU MD3 , sama dengan melawan aspirasi arus bawah, mengeluarkan Perppu berarti melawan PDIP. Solusinya, PDIP mengalah dan menjadi motor di DPR untuk tidak ngotot mempertahankan UU itu. Akankah PDIP mengalah atau mengambil posisi yang kemungkinan dilawan Jokowi?

Komedi Putar UU MD3

UU MD3 itu berpotensi seperti komedi putar  yang tidak berujung pangkal. Sebab, DPR menabrak rambu bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat yang terlihat dari dimasukkannya kembali pasal imunitas DPR yang semula sudah dibatalkan oleh MK.

Secara keseluruhan ada tiga cara menyelesaikan sengketa RUU MD3. Pertama, presiden Jokowi  membubuhkan tanda tangan setuju. Kedua, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu menolak. Ketiga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, menolak atau menerima.

Ketiga cara ini kini sedang berproses. Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK)‎ misalnya sudah menggugat UU MD3 itu MK. Irman Putera Sidin sebagai kuasa hukum FKHK mengatakan, FKHK mempersoalkan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1). Seperti apa hasilnya, masih harus ditunggu.

Presiden Jokowi bahkan sudah mememperlihatkan sikapnya, yakni tidak atau belum membubuhkan tanda tangan.  Namun sikap ini belum final.  Untuk itu Jokowi sudah mengeluarkan perintah untuk melakukan kajian, di mana hasilnya akan dijadikan acuan dalam mementukan sikap final.

Seperti apa sikap final yang akan diambil Jokowi? Ada tiga kemungkinan. Yakni, membubuhkan tanda tangan, tidak membubuhkan tanda tangan, atau menerbitkan Perppu untuk membatalkannya.

Jika pada akhirnya jokowi tidak menandatangani UU MD3, maka UU itu akan tetap berlaku. Tetapi jika Jokowi ingin membatalkannya maka akan dikeluarkan Perppu MD3.

Lalu apakah apabila Jokowi mengeluarkan Perppu MD3 lalu dapat dikatakan bahwa riwayat Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1) yang kontroversial itu sudah tamat?

Belum tentu. Sebab, pembatalan melalui Perppu dapat dilawan oleh DPR dengan menolak Perppu. Sebab Perppu yang membatalkan sebuah UU akan diuji dalam sidang DPR pada sidang berikutnya. Opsinya hanya dua, menerima Perppu atau menolak. Jika DPR  menerima maka pasal kontroversial dalam UU itu dicopot. Sebaliknya, jika DPR menolak, maka DPR bisa kembali mengajukan UU menjadi RUU yang baru.

Demikian juga apabila UU itu nantinya dibatalkan MK, DPR tetap bisa mengajukan pasal sama, dengan sedikit revisi dalam kata-kata agar tampak berbeda.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu DPR seharusnya tidak bisa lagi mengajukan hal sama. Tetapi, DPR periode 2014-2019 ini agak istimewa. Hanya dengan sedikit revisi dalam  kata-kata, maka pasal tentang imunitas DPR yang semula sudah dibatalkan MK, akhirnya diajukan kembali.

Terobosan aneh dari DPR yang kembali mengakukan pasal imunitas itulah yang menjadi biang persoalan, sehingga UU MD3 itu nantinya bisa berkembang menjadi sepertin komedi putar yang tidak ada ujung pangkalnya. Artinya, jika UU itu dibatalkan melalui Perppu, DPR menolak. Penolakan itu ditolak lagi oleh presiden dengan kembali mengeluarkan Perppu penolakan. Demikian juga jika MK membatalkan, DPR membuat ajuan baru dengan sedikit perubahan. Ajuan baru itu ditolak lagi oleh presiden melalui Perppu. Perppu penolakan itu ditolak lagi oleh DPR dengan mengajukannya sebagai RUU baru dengan substansi yang sama. Jika MK membatalkannya lagi, DPR bisa mengajukan RUU baru lagi cengan sedikit perubahan kata-kata. Demikian seterusnya dan seterusnya seperti komedi putar.

Jokowi vs PDIP                   

Sudah barang tentu kondisi berputar-putar itu tidak akan terjadi. Selain memalukan, juga tidak produktif. Lalu, bagaimana tarik-menarik antara DPR dan Presiden akan diselesaikan? Melalui kompromi. Siapa yang mengalah? Antara Jokowi atau PDIP.

Dikatakan demikian karena PDIP adalah salah satu dari 8 fraksi yang menyetujui UU MD3. Peran PDIP cukup besar dalam hal ini, karena PDIP adalah fraksi terbesar di DPR. Sebagai fraksi terbesar dan partai penguasa, PDIP, dapat dikatakan, bisa menentukan hitam putihnya DPR. Ini sudah terbukti. Contohnya, perdebatan kasus presidential threshold dalam UU Pemilu.

Dalam kasus ini, pemerintah dan PDIP mengusung angka presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Angka presidential threshold sebesar 20 persen itu awalnya mendapat penentangan mengingat pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan serentak, sehingga presidential threshold seharusnya nol persen.

Penentangan tidak hanya datang dari fraksi-fraksi lain di DPR, tetapi juga dari kalangan akademisi. Kalangan akademisi berpendapat, apabila pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan serentak, maka Presidential threshold 20 persen dikatakan tidak memiliki logika pembenaran.

Tetapi dengan alasan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, maka pemerintah dan PDIP ngotot pada pendiriannya.

Awalnya hanya PDIP dan Golkar yang kukuh pada presidential threshold 20 persen tersebut.  Sementara fraksi lain ngotot presidential threshold nol persen.

Tetapi dalam perkembangannya, sebagian fraksi mengajukan angka presidential threshold alternatif, mulai dari 5-10 persen dan beberapa fraksi tetap ngotot nol persen.

Setelah pengambilan keputusan sempat ditunda, PDIP akhirnya berhasil “membujuk” Fraksi Nasdem, PPP, Hanura, dan PKB. Dengan kesepakatan enam fraksi tersebut, maka Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN kalah voting di paripurna.

Kasus ini memperlihatkan, Fraksi PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR sekaligus fraksi penguasa bisa menentukan “hitam putihnya”  DPR.

Demikian juga kasus pembentukan Pansus KPK. Jika PDIP ketika itu menyatakan pembentukan pansus tidak sah karena tidak dihadiri semua fraksi sesuai perintah UU, maka pembentukan Pansus KPK yang bertendensi melemahkan KPK itu, mungkin batal. Namun karena PDIP tidak menyatakan seperti itu, maka Pansus KPK tetap bekerja walau dengan hasil yang tidak memuaskan.

Berbeda dengan kasus presidential threshold, dal;am kasus Pansus KPK itu, hampir terjadi pergeseran pertarungan antara Jokowi dengan Pansus KPK menjadi pertarungan antara Jokowi dengan PDIP.

Pertarungan itu bahkan nyaris terjadi dengan keluarnya pernyataan anggota Fraksi PDIP yang juga anggota Pansus KPK, Hendry Josodiningrat yang intinya mengatakan, Pansus KPK akan merekomendasikan revisi UU KPK dan untuk sementara KPK dibekukan. Menurut Hendri Yoisodiningrat wacana KPK dibekukan mencuat karena Pansus KPK menemukan banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. Contohnya, barang bukti yang didapat KPK tidak pernah dibawa ke pengadilan dan saksi dalam perkara yang diusut KPK ditekan oleh penyidik.

Jokowi ketika itu langsung menanggapi pernyataan Hendry Josodiningrat. Dengan tegas Jokowi mengatakan, tidak akan membiarkan KPK dilemahkan.

Dari awal pembentukan Pansus KPK, Jokowi memang aktif menyatakan sikap tidak akan membiarkan KPK dilemahkan.

Pertarungan Jokowi vs PDIP tidak terjadi, karena pernyataan tegas Jokowi tersebut, kemudian diikuti  sikap PDIP yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang intinya mengatakan pernyataan Hendry Josodiningrat bukan sikap resmi PDIP. Hasto ketika itu bahkan mengatakan akan menjatuhkan sanksi bagi anggota Fraksi PDIP yang mengusulkan pembekuan KPK, walaupun sanksi itu tidak jelas realisasinya. Ketegasan Jokowi dan pernyataan Hasto ketika itu membuat nasib Pansus KPK berkebang tidak jelas, dan upaya melemahkan KPK gagal.

Dalam kasus UU MD3 ini, Jokowi juga berpotensi berhadapan dengan PDIP seperti kasus Pansus KPK.

Tanda-tanda ke arah sana bahkan sudah terlihat. Hal ini terlihat dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto  yang mengatakan, pemerintah tak perlu membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menggantikan beberapa pasal kontroversial dalam UU MD3.

Pernyataan  itu dkemukakan Hasto di tengah rapat kerja PDIP di Bali yang salah satu hasilnya adalah memutuskan mencalonkan kembali Jokowi menjadi calon presiden 2019-2024. “Emangnya kita sedang darurat?” ujar Hasto di Prime Plaza Hotel, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

Hasto juga mengatakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly  yang menjadi utusan presiden dalam pembahasan RUU MD3, dikatakan hasto sudah menjalankan fungsinya dengan baik, menjalankan dialog-dialog dengan setiap fraksi di DPR.

Awalnya pernyataan Hasto itu tidak ditanggapi oleh Jokowi. Jokowi lebih banyak menjawab pertanyaan soal keputusan PDIP yang mencalonakannya maju kembali pada ajang Pilpres 2019 mendatang.

Sebagai kader PDIP maka sikap PDIP terhadap UU MD3 seperti yang dikemukakan Hasto, seyogianya juga menjadi sikap Jokowi.

Awalnya Jokowi memang memperlihatkan sikap sama. Pada Rabu 21 Februari 2018 dalam sebuah acara di Asrama haji Pondok Gede, Jakarta, Jokowi mengatakan, bagi yang tidak setuju UU MD3 silakan berbondong-bondong ke MK.

Namun,  dalam perkembangannya, Jokowi memperlihatkan sikap agak berbeda. Jokowi mulai bicara soal Perppu MD3. “Saya sudah perintahkan untuk mengkaji apakah tandatangan atau tidak tandatangan, ataukah dengan Perppu,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3/2018).

Belum diketahui apa hasil kajian yang sedang dilakukan. Tetapi dapat diduga bermuara pada tiga opsi. Yakni, menandatangani UU MD3, tidak mandatangani, atau menolak dengan mengerluarkan Perppu.

Pada titik ini polemik UU MD3 beroptensi menjadi buah simalakama bagi Jokowi. Jika ditandatangai berarti melawan aspira arus bawah, sementara kalau menolak dengan mengelaurkan Perppu berarti melawan sikap PDIP.

Ini tidak mudah bagi Jokowi, karena aspirasi arus bawah yang menentang UU MD3 sudah mulai bergulir menjadi gerakan yang dimotori mahasiswa yang saat ini sudah muncul secara sporadis seperti di Malang , Jawa Timur. Melawan aspirasi arus bawah sama dengan menurunkan elektabilitasnya sehinga membuka jalan kalah pada Pilpres 2019 mendatang

Sebaliknya, jika Jokowi melawan sikap PDIP, maka berpotensi mengancam pencalonannya, Jokowi memang sudah memiliki sekoci yang bisa mengusungnya pada Pilpres 2019 mendatang seperti Partai Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura. Tetapi diusung oleh sekoci, akan memanaskah suhu politik, karena Jokowi akan berhadapan dengan PDIP. Cara paling aman adalah, PDIP mengalah,seperti dalam kasus Pansus KPK. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here