Polisi Distrust, TGPF Novel Baswedan Tak Bisa Ditawar

0
76
Genap setahun kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan belum terungkap. Sejumlah pihak mendesak presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Nusantara.news, Jakarta – Sudah genap setahun kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum berhasil terungkap. Jangankan menyeret otak kejahatan, pelaku penyiraman pada 11 April 2017 hingga kini belum diketahui identitasnya. Disebutkan polisi memang sengaja tidak mau mengungkap kasus tersebut, bahkan sampai Novel beberapa kali operasi dan hampir pulih kedua matanya.

Ditegaskan berkali-kali oleh Novel, alasan polisi tidak mau mengungkap kasus teror sebab pelakunya adalah oknum Polri berpangkat jenderal yang memiliki keterlibatan dengan kekuasaan.

“Saya sudah menyampaikan sejak awal. terkait dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Saya menduga adanya oknum Polri juga yang terlibat di sini, sehingga saya ingin sampaikan bahwa saya menduga itu yang terjadi. Bahkan seingat saya lima bulan setelah saya (dirawat) di Singapura, saya menyampaikan bila saya meyakini ini tak akan diungkap. Apakah itu adalah keengganan atau memang ada suatu kesengajaan, saya tidak tahu,” kata Novel Baswedan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persasda, Jakarta Selatan, Rabu, (11/4/2018).

Bahkan saking frustasinya, Novel telah melaporkan sosok jenderal tersebut ke Komnas HAM. Mantan Kasatgas e-KTP itu pun berharap tim khusus yang dibentuk Komnas HAM dapat mengungkap kasus tersebut. Sayangnya, Novel tidak bersedia mengungkap sosok jenderal yang disebutnya terlibat dalam kasus teror yang menimpanya. Dia beralasan tidak pada posisi yang menyebutkan di forum-forum publik. Namun dia bersikeras orang-orang dicurigainya itulah yang terlibat penyiraman air keras yang melukai kedua matanya.

“Saya tidak ingin menyampaikan lebih jauh karena Komnas HAM sekarang sudah bekerja. Tentunya kita berharap apa yang dilakukan Komnas HAM ke depan menjadi kekuatan juga untuk mendukung agar tidak ada lagi teror-teror kepada orang-orang yang memberantas korupsi,” ujarnya.

Tim Gabungan Pencari Fakta

Melihat kasus Novel yang tidak ada titik terangnya, publik mulai meragukan keseriusan polisi menangani kasus tersebut. Apalagi dalam pengungkapan kasus tersebut, ditemukan banyak kejanggalan. Di antaranya pengusutan kasus Novel gelap dan tidak jelas arahnya. Bahkan, pengungkapan kasusnya mandek karena polisi beralasan Novel tidak kooperatif saat diperiksa. Keterangan Novel, menurut polisi, tidak lengkap. Ini semakin aneh, padahal Novel adalah korban, mengapa dia malah disebut tidak kooperatif.

Sebagai korban, Novel tidak tahu siapa penyerangnya. Dia disiram air keras oleh dua orang pengendara sepeda motor saat berjalan pulang dari menunaikan salat Subuh di Masjid Al-Ikhsan di dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Kalau dikatakan Novel tidak kooperatif, bukankah selama ini penyidik KPK itu telah memberikan keterangan cukup ketika polisi memeriksanya di Singapura pada 14 Agustus 2017. Justru yang dipertanyakan publik, apakah orang-orang yang disebut oleh Novel dalam BAP sudah seluruhnya diperiksa kepolisian.

Kejanggalan lain muncul dari para saksi mata. Banyak saksi mata yang ragu pada komitmen polisi. Mereka mempertanyakan mengapa kasus Novel tidak juga ditingkatkan menjadi penyidikan setelah mendapatkan sejumlah bukti dan keterangan yang cukup.

Kejanggalan-kejanggalan berikutnya, dalam pengusutan kasus Novel, tidak ditemukannya sidik jari di gagang cangkir yang diduga digunakan untuk menyiramkan air keras ke wajah Novel. Sebelumnya polisi menyatakan tak ada sidik jari di gagang cangkir karena gelasnya kecil. Padahal pelaku secara khusus dan terarah menyiram muka Novel, sehingga memerlukan konsentrasi, tenaga, dan genggaman tangan kuat pada gagang cangkir.

Tidak hanya itu, selama pengungkapan kasus, polisi tidak bersedia mempublikasikan rekaman kamera pengawas yang berkaitan dengan kasus Novel. Padahal dengan begitu polisi bisa mendapatkan informasi dari masyarakat. Sementara itu ada beberapa CCTV (Closed Circuit Television) di dekat rumah Novel tidak diperiksa polisi. Jadi ada beberapa CCTV yang bisa dibilang autentik, tapi belum diambil polisi.

Namun keterangan polisi tentu berbeda. Pihak kepolisian telah memeriksa 38 kamera pengawas. Cuma ada dua yang bisa dianalisis lantaran resolusi kamera kurang baik, bahkan ada yang tidak merekam.

Adanya banyak kejanggalan ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel Baswedan. Permintaan itu sudah muncul sejak pertengahan tahun lalu. Namun hingga kini Jokowi menyatakan belum akan membentuk TGPF. Sebaliknya Jokowi bersedia membentuk TGPF jika Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah angkat tangan. Sebab menurut Jokowi, pihak kepolisian masih bekerja keras dan bersemangat untuk mengungkap kasus Novel Baswedan.

Seberapa mendesaknya TGPF Novel Baswedan? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sekaligus anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Yati Andriyani menuturkan dukungan dari Jokowi itu sudah semestinya diwujudkan dalam keputusan pembentukan TGPF. “TGPF mendesak karena satu tahun tidak ada kemajuan dalam kasus ini, jangankan menemukan pelaku intelektual, menemukan pelaku lapangan saja belum berhasil,” kata Yati.

Kasus Novel saat ini, katanya, sudah menjadi perhatian publik karena lamanya waktu pengusutan. Jika Jokowi menyetujui TGPF, maka pengusutan kasus ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya, jika tindakan teror semacam ini dibiarkan, pelaku tetap berkeliaran, maka yang dipertaruhkan adalah sikap negara yang acuh terhadap pemberantasan korupsi.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ( ICW) Lalola Easter mengatakan, desakan TGPF kepada Presiden Jokowi tidak bisa ditawar. Pasalnya jika dibiarkan berlarut-larut, justru hal ini akan menjadi preseden buruk. Bukan cuma untuk Novel, tapi juga penegakan hukum di Indonesia. “Jadi bayangkan kalau Novel Baswedan yang notabene penegak hukum saja bisa diperlakukan seenaknya begini, kemudian bagaimana dengan masyarakat sipil? Suatu hari, mungkin kita bisa menjadi korban dan kita tidak bisa menuntut keadilan,” kata dia.

Kewenangan Presiden

Tidak hanya komitmen polisi saja yang dipertanyakan, komitmen pemerintah untuk penegakan hukum juga diragukan. Belum adanya keputusan Presiden Jokowi menyetujui pembentukan TGPF, menunjukkan bahwa pemerintah terkesan abai. Padahal TGPF Novel Baswedan dapat dibentuk atas kewenangan presiden.

Meski Presiden Jokowi dikritik kesana kemari, namun dia tetap asyik dengan pencitraan mengendarai motor chopper. Sementara ada ada hal mendesak yang perlu ditangani sesegera mungkin.

Kuasa Hukum Novel Baswedan, Haris Azhar, menyebut permintaan masyarakat untuk membentuk TGPF tidak berlebihan. Tujuannya ingin membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus Novel. Sayangnya Jokowi kurang memberikan perhatian lebih kepada pengungkapan kasus penyerangan Novel Baswedan. “Kalau Presiden masih sibuk di atas motor (chopper-nya), bilang masih tunggu polisi, saya pikir itu salah,” ujar Haris.

Menurut Haris, Presiden Jokowi harus segera membentuk TGPF Novel Baswedan. Dengan demikian, penanganan kasus ini tak hanya menunggu respons kepolisian. Apalagi penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan tidak mengalami perkembangan berarti. Bahkan semakin menimbulkan masalah serius, yakni ketidakpercayaan (distrust) sejumlah saksi terhadap polisi yang menangani kasus Novel Baswedan.

Dibentuknya TGPF untuk melampaui distrust itu. Karena selama distrust tidak dijawab, maka saksi-saksi penting dan informasi-informasi penting itu tidak keluar. Dengan kehadiran TGPF justru akan membantu menyelesaikan penyelidikan perkara penyerangan Novel Baswedan. Orang-orang yang mengisi TGPF bisa terdiri dari empat anggota masyarakat, satu dari polisi, satu dari KPK, dan satu dari Sekretariat Negara. Bisa saja yang memimpin Buya Syafii Maarif.

Terkait tugas yang akan dijalani oleh TGPF ini, ada empat poin, yakni mengulas penanganan kasus Novel Baswedan selama ini, mendengar atau memanggil sejumlah saksi, membuat laporan perkembangan dan disampaikan ke Presiden dan masyarakat, serta menyusun rekomendasi ke Presiden terkait proses hukum lanjutan.

Sementara KPK masih lebih memilih proses hukum yang saat ini ditangani Polri, kendati juga mulai meragukan. KPK berharap kasus penyiraman air keras terhadap Novel ditangani sejalan dengan hukum acara pidana ketimbang membentuk tata kelola penegakan hukum di luar KUHAP.

Disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pihaknya lebih memilih membantu kepolisian mengungkap pelaku penyerangan Novel. Lembaga antirasuah itu sudah mengirimkan tim untuk membantu Polri, meski terbatas. Tim yang diperbantukan juga bekerja sebagai penyidik tindak pidana korupsi di KPK setiap harinya. Namun apabila TGPF Novel Baswedan dibentuk, KPK tidak berwenang untuk menyetujui atau menolak dibentuknya TPGF.

“Ada upaya-upaya lain tidak ada cara yang tunggal untuk mencari penjahat Pak Novel ya, banyak cara. TGPF apapun bentuknya tinggal komitmen kita dan kesepakatan kita,” ucapnya.

Adanya TGPF, kata Saut, ada kemungkinan ada informasi dapat digali yang luput dari pantauan polisi. “Saya selalu mengatakan potongan-potongan informasi kecil pun dari sekitar tetangga bisa jadi menjadi hal yang vital nanti. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bekerja,” terangnya.

Desakan pembentukan TGPF Novel Baswedan juga disuarakan koalisi masyarakat sipil, salah satunya melalui petisi online. Petisi berjudul “Pak Jokowi, Bentuk Tim Independen untuk Ungkap Kasus Novel” itu mendesak Jokowi segera mengambil sikap tegas terhadap upaya-upaya kekerasan pada penegak hukum dan melindungi semua personel dalam upaya membongkar dan memberantas korupsi. Saat ini petisi dalam situs Change.org tersebut sudah ditandatangani lebih dari 107 ribu orang.

Seperti dikatakan Saut, ada banyak cara mengungkap kasus Novel. Memang benar. Pembentukan TGPF Novel Baswedan sudah mendesak. Tidak ada alasan bagi presiden untuk tidak menyetujui. Sebab masalah ini tidak cukup ditangani oleh polisi. Keberadaan TGPF bukan untuk melemahkan institusi kepolisian, melainkan untuk membantu menampung, menggali dan mengumpulkan informasi yang tercecer dan luput dari pantauan polisi. Harapan banyak orang, TGPF dapat mengungkap kebobrokan di balik kejahatan keji terhadap Novel.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here