Politik Curiga, Saatnya Jokowi Ungkap Hubungan dengan Etnis China dan Pemerintah RRT

0
475
Presiden Jokowi (tengah) berfoto bersama Delegasi Universitas Tsinghua Cina yang dipimpin Presiden Tsinghua University Qiu Yong (ketiga kanan) disela-sela kunjungan menghadiri KTT Belt and Road Forum For International Cooperation di Beijing, Cina, Minggu (14/5). Jokowi yang didampingi Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menperin Airlangga Hartarto dan Menteri Sekneg Pratikno mengapresiasi peran Universitas Tsinghua sebagai perguruan tinggi tertua RRT yang telah berhasil menjadi lembaga ternama dalam pengembangan teknologi, riset di bidang industri, termasuk kerjasamanya dengan Kementerian Perindustrian RI dalam rangka penerapan konsep Industry 4.0. ANTARA FOTO/HO/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Sebagian orang menafsirkan bahwa  kecurigaan yang mewarnai jagat politik Indonesia hari ini dilatarbelakangi oleh isu SARA. Isu SARA memang ada, tapi itu adalah imbas atau asap dari pangkal masalahnya yang  dicurigai terkait dengan hubungan Presiden Jokowi dengan konglomerat China perantauan yang sudah menjadi warga negara Indonesia, dan hubungan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Kecurigaan Politik

Kecurigaan politik saat ini terwujud melalui munculnya penyebutan kelompok bela NKRI di satu sisi dan kelompok bela Islam dan bela ulama di sisi lain. Kelompok bela NKRI diasosiasikan dengan pemerintah, sementara kelompok bela Islam diasosiasikan kelompok yang berada di luar pemerintah.

Penyebutan dua istilah ini cenderung merupakan bentuk penghalusan dua istilah yang lebih radikal. Sebelumnya yang muncul adalah kelompok komunis di satu sisi dan kelompok kilafah di sisi lain. Kelompok komunis diasosiasikan sebagai kelompok Jokowi-Ahok yang berada di pemerintahan, sedang kelompok kilafah diasosiasikan sebagai kelompok yang menentang Ahok terkait penodaan agama di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Kedua kelompok ini sekarang sudah dijewer oleh pemerintah. Terhadap kelompok komunis, tidak kurang Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan, kalau nongol akan digebuk. Sedang kelompok kilafah dijewer dengan rencana pememrintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahir Indonesia (HTI).

Kedua kutub ekstrim sudah dijewer, mengapa saling curiga tidak kunjung berakhir? Karena kedua kelompok yang disebut-sebut tadi bukan inti masalah yang sebenarnya. Keduanya tidak merepresentasikan kelompok yang sesunggunya sedang bertarung di indonesia.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan, apa yang disebut sebagai kelompok kilafah dan kelompok komunis hanya sekadar dijadikan kambing hitam oleh masing-masing kubu. Istilah ekstrim itu digunakan sebagai senjata untuk menakut-nakuti masyarakat seolah-olah ideologi komunis dan Islam hidup lagi di Indopnesia dan sedang berkelahi satu sama lain.

Kelompok komunis tentu saja masih ada di Indonesia. Tetapi setelah pentolannya ditangkap, dan sisa-sisa pengikutnya  diburu, dimiskinkan dan diisolasi dari masyarakat selama 32 tahun oleh Pemerintah Orde Baru, maka keberadaannya diperkirakan tak lagi sebesar yang diisukan.

Memang ada muncul di media sosial bahwa aktivis komunis ada di PDIP. Kalau pun dia sebagai cikal bakal, apakah mereka mampu berhadapan dan mengkomuniskan kaum nasionalis yang menjadi inti PDIP?

Kalaupun mereka lolos dari benteng banteng PDIP, apakah mereka bisa lolos dari benteng TNI yang jati dirinya adalah tentara perjuangan, tentara  revolusioner, yang kadar nasionalismenya terpatri kuat seiring dengan tumpahnya darah anak bangsa memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Demikian juga, katakanlah ada HTI yang ingin memperjuangkan ideologi kilafah. Apakah skalanya sebesar yang diisukan? Apakah HTI mampu mempengaruhi Muhamddiyah dan Nahdlatul Ulama yang menjadi flatform sekaligus fondamen kokoh Islam Indonesia?

Sedemikian rupa, apa yang disebut kelompok komunis dan kilafah cenderung dijadikan kambing hitam, yang isunya terus diproduksi melalui berbagai macam cara sebagai komoditas politik, tetapi penetrasinya di tingkat arus bawah terbatas.

Sikap peserta aksi bela Islam yang memayungi pengantin yang kehujanan di gereja Katedral beberapa waktu lalu, adalah satu indikasi sederhana, sekaligus indikasi tidak mengakarnya isu kilafah di tingkat arus bawah.

Demikian juga, isu komunis tidak terlihat misalnya ada upaya mengorganisir kaum buruh untuk  melakukan aksi-aksi yang  mengkhawatirkan di masyarakat. Juga tidak ada manuver politik yang mendukung atau yang menentang terutama di DPR dan kampus sebagaimana terjadi pada masa orde baru.

Hubungan dengan China Perantauan dan Pemerintah RRT

Diduga sangat kuat bahwa eksisten isu komunis dan kilafah, yang kelompok bela NKRI dan kelompok bela Islam, kelompok toleran dan kelompok intoleran, tidak sehebat yang diopinikan. Mereka ada tetapi lebih karena dibesar-besarkan. Untuk apa?

Ditarik ke belakang, pembelahan masyarakat Indonesia menjadi dua kelompok sudah terjadi saat Pemilihan Presiden Tahun 2014, ketika pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla bertarung dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa.

Masyarakat ketika itu memang terbelah menyusul pertarungan kedua kubu, yakni kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk pendukung pasangan Jokowi-JK dan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) untuk pendukung Prabowo-Hatta. Isu-isu SARA ketika itu muncul tetapi kecil.

Poros dari kedua kubu ini kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Kubu Partai Gerindra yang berintikan Prabowo Subianto (eks KMP) mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-sandi), sementara kubu PDIP (eks KIH) yang berintikan kader PDIP termasuk Presiden Jokowi, – walau tidak disebutkan eksplisit,- mendukung pasangan basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

Berbeda dengan pertarungan saat pilpres, pada pertarungan jilid dua di Pilkda DKI Jakarta, isu isu SARA sangat mendominasi. Memasuki putaran kedua, isu-isu SARA malah mencekam.

Namun harus dikemukakan bahwa dominasi isu SARA itu bukan sebagai lanjutan isu pilpres, melainkan lebih karena pernyataan Ahok yang menyinggung Surat Al-Maida 51 di Kepulauan Seribu. Pernyataan itu yang memicu munculnya isu SARA. Itulah yang menjadi pangkal munculnya isu SARA.

Pernyataan di Kepulauan Seribu itu kemudian ditangkap oleh  Front Pembela Islam (FPI). Patut diketahui, antara Ahok dan Habib Rizieq memang sudah ribut sejak Ahok menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ribut ribut keduanya ketika itu ditandai dengan aksi demo FPI yang dilakukan secara massif dan beruntun di Kantor DKI Jakarta. Namun demo FPI yang beruntun itu tak berhasil menggoyahkan Ahok. Sebaliknya, Ahok malah mendapat simpati publik dan ingin membubarkan FPI Jakarta.

Seiring perjalanan waktu, kans Ahok untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta semakin besar. Apalagi sempat memperoleh satu juta tanda tangan yang dikumpulkan oleh Ahoker sebagai bekal maju melalui jalur independen.

Setelah Ahok ngelantur di Kepulauan Seribu, FPI kembali turun. Entah ada komunikasi dan koordinasi atau tidak dengan kubu Anies-Sandi, yang jelas pernyataan Ahok yang menghina agama Islam di Kepulauan Seribu, dijawab dengan gelar aksi bela Islam yang dimotori oleh FPI dengan hasil luar biasa sukses.

Sejak saat itulah muncul segala macam penyebutan yang seolah-olah membelah masyarakat ke dalam dua kubu, yakni kelompok bela NKRI vs bela Islam, kelompok toleran vs kelompok intoleran dan lain sebagainya. Pada titik ini isu SARA muncul kian mencekam.

Namun harus dikemukakan, bahwa isu SARA itu pada dasarnya bukan merupakan perwujudan isu yang berkembang di arus bawah, melainkan lebih karena dieksploitasi untuk mengalahkan Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kata lain, isu SARA tidak muncul dari bawah, melainkan dipicu dari atas untuk kepentingan mengalahkan Ahok-Djarot..

Ahok ketika ketika itu memang sangat perkasa, selain kareba karena sejuta tanda tangan juga karena keberanian dan keterbukaannya. Ahom diasumsikan hanya  bisa dikalahkan dengan perlawanan keras melalui isu SARA karena tepat menohok statusnya yang minoritas ganda, yakni etnis Chna dan Kristen.

Mengapa Ahok sangat diinginkan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017? Mengapa perlawanan terhadapnya tidak sekeras ketika dia maju bersama Jokowi pada Pilkada DKI 2012?

Selain karena faktor monirotias gandanya, juga dan terutama diduga karena dilatarbelakang oleh satu isu pokok, yakni kedekatan Ahok dan Jokowi dengan sejumlah konglomerat China Perantauan yang sudah menjadi warga negara Indonesia, juga dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

Ini yang diduga menjadi sumber api kecurigaan yang berlangsung sampai sekarang. Ahok sudah selesai. Tetapi kecurigaan itu masih terus berkembang, karena Ahok dan Jokowi diisukan dibackup oleh orang yang sama.

Apa kecurigaan masayarakat terhadap Presiden Jokowi dalam kaitannya dengan etnis China perantauan dan Pemerintah RRT? Jokowi dicurigai akan memberikan jalan kepada Ahok untuk menjadi wakil dan selanjutnya menjadi presiden.

Skenarionya, jika Ahok ketika itu menang dalam Pilkada DKI 2017, maka ia bakal menjadi calon wakil presiden bersama Jokowi pada Pilpres 2019. Setelah itu Ahok tampil sendiri menjadi capres meneruskan Jokowi pada Pilpres 2028.

Kemudian Isu reklamasi Teluk Jakarta yang kontroversial yang dimiliki oleh para taipan China perantauan. Megaproyek ini dicurigai sebagai bagian dari imbalan membiayai pencalonan Jokowi dan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012, pencalonan Jokowi ketika maju pada Pilres 2014, juga imbalan membiayai Ahok-Djarot pada Pilkada DKI 2017.

Di balik China perantauan yang terdiri dari para konglomerat yang uang-nya dikatakan tak berseri itu, diisukan pula ada pemerintah China atau Pemerintah RRT yang berhaluan komunis.

China perantauan dan Pemerintah RRT dicurigai bersinergi hendak menguasai pemerintahan Indonesia dengan target ekonomi terkait keberadaan Indonesia sebagai pasar besar untuk produk China, sumber daya alam Indonesia yang kaya, dan lain sebagainya.

Isu ini masuk logika seiring munculnya sejumlah pemberitaan tentang masuknya  tenaga kerja China dalam jumlah yang besar ke Indonesia yang sebagiannya ilegal. Juga masuk akal ketika dikaitkan dengan Presiden Jokowi yang pernah mengatakan akan mematok mata uang rupiah dengan mata uang China, Yuan.

Kecurigaan utama dalam kaitan ini adalah, bahwa China perantauan yang sudah menguasai ekonomi indonesia, ingin memperdalam penetrasinya dengan juga menguasai politik Indonesia atas dukungan dan juga untuk kepentingan Pemerintah RRT.

Isu kedekatan Pemerintah Jokowi dengan Pemerintah RRT itu melahirkan isu lain. Misalnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diisukan akan dipecat oleh Presiden Jokowi.

Analisa yang berkembang, isu pemecatan itu terkait dengan pernyataan Panglima TNI di sebuah acara di televisi swasta tentang perang asimetris yang sudah di depan mata, karena antek antek sudah banyak diciptakan serta pembangunan infratruktur dengan melakukan utang luar negeri yang luar biasa meningkat dan mengikat ke depannya.

Isu tentang Kapolri Tito Karnavian juga ada. Yakni dicurigai tidak netral dan menjadi perpanjangan tangan Presiden Jokowi dalam membela etnis China, terutama ketika dikaitkan dengan penetapan status tersangka Habib Rizieq Shihab.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini juga sedang diterpa isu. Hal ini terindikasi melalui terbentuknya Panitia Angket KPK yang cacat hukum tetapi terus bekerja.

Belum adanya penegasan dari Presiden Jokowi sebagai kepala negara, dicurigai sebagai indikasi dari skenario pembubaran KPK karena berbagai alasan, antara lain mengutak-atik kembali terutama kasus BLBI dan kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Saat ini, publik sedang menunggu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI jakarta terpilih Anies-Sandi Oktober 2017 mendatang. Penantian ini terutama terkait dengan kebijakan Anies-sandi terhadap kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Sikap Anies-Sandi sudah jelas, yakni akan membatalkan megaproyek bernilai ratusan triliun itu. Tetapi ada kecurigaan, presiden Jokowi akan melakukan pembelaan dengan cara tertentu.

Bukan hanya itu, megaproyek perumahan yang dikembangkan Lippo Grup yang dikenal dengan nama Maikarta, juga mulai diwarnai kecurigaan.

Salah satunya dicurigai sebagai pengganti megaproyek Teluk Jakarta apabila betul betul dihentikan oleh Anies-Sandi.

Kecurigaan lebih ekstrim adalah bahwa proyek property Maikarta di Karawang, yang dikhabarkan belum memiliki izin dari Pemerintah Jawa Barat tetapi sudah dilaunching itu, dicurigai akan dijadikan sebagai pertarungan baru antara kelompok etnis china perantauan yang akan mendukung calon tertentu dengan calon lain.

Sedemkian rupa kecurigaan terhadap hubungan Jokowi dengan China perantauan dan Pemerintah RRT ini-lah yang dinilai melahirkan isu SARA. Oleh sebab itu jelas tidak cukup bila dijawab dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Ibarat api, isu SARA adalah asapnya, sementara sumber apinya adalah kecurigaan di sekitar hubungan Presiden Jokowi dengan China perantauan dan Pemerintah RRT.

Kecurigaan ini seyogyanya tidak dibiarkan berlarut-larut, sebab pada akhirnya bisa benar-bernar bemuara pada kekembangnya konflik SARA secara riil.

Alangkah elok jika Presiden Jokowi memberikan penjelasan kepada publik mau dibawa kemana Republik Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan Pemerintah Jokowi dengan China perantauan dan hubungan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi dengan Pemerintah RRT. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here