Politik dalam Kopi

0
403

Nusantara.news, Jakarta – “Kopi tanpa narasi, hanyalah air berwarna hitam,” begitu kata Pepeng, pemilik Klinik Kopi di Yogyakarta. Ucapan Pepeng benar, sebab kopi memiliki banyak aspek yang tidak hanya menyangkut urusan kuliner atau sekadar menyesap kafein. Ada relasi sosial, sejarah, budaya, dan gaya hidup. Ada pula urusan politik. Pendek kata, secangkir kopi mengandung beribu cerita tergantung bagaimana kita memaknainya.

Dalam urusan politik, secangkir kopi bisa menjadi awal diplomasi dari yang semula alot menjadi lunak. Karena itu, kopi, dengan segala anak turunannya, seperti “kopi darat”, coffee break, atau “ngopi-ngopi”, adalah kata lain untuk menawan seseorang demi memuluskan urusan dan tujuan. Kopi, ketika menemukan dimensi sosialnya, ia menjadi wadah perekat dan pemantik diskusi-kritis, tempat menyeduh perlawanan sekaligus menyeruput perkawanan.

Di berbagai kepingan sejarah dunia, bahkan banyak rencana revolusi yang hadir di kedai kopi. Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, Michel Gerbachev (Mantan Presiden Uni Soviet), Juan Peron (mantan Presiden Argentina), Roberto Fujimori (Peru), para kaum borjuis penggerak Revolusi Prancis, dan sederet nama besar lainnya, menghabiskan waktunya meneguk kopi untuk mengalirkan gagasan kebangsaan mereka sekalipun harus ditemani cerutu dan gulungan tembakau.

Di zaman Orde Lama dan Orde Baru, kebebasan berekspresi dan berdikusi dibredel dan komunitas-komunitas kritis dibungkam dengan tuduhan subversif. Situasi demikian membuat para agen perubahan tidak bebas mencipta perubahan, tak ada ruang untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Tak ada edukasi, advokasi, dan mobilisasi massa.

Mereka yang sadar perubahan, mencari “jalan lain”. Tokoh-tokoh perlawanan seperti Hariman Siregar dan kawan-kawannya sering ngopi di kawasan Tanah Abang Jakarta. Mereka merumuskan perlawanan terhadap penanaman modal asing. Yang kemudian melahirkan peristiwa Malari 1974, penentangan terhadap penanaman modal asing. Tokoh-tokoh mahasiswa lainnya juga melakukan hal yang sama, mereka menyusun rencana dan diskusi kritis sesaat sebelum gerakan reformasi 1998 pecah.

Lebih purba lagi, konon Ken Arok menggalang kekuatan politiknya dari kedai-kedai kopi para begal. Ia bahkan sukses menjadikan warung kopi sebagai medium pembelajaran politik waktu itu sebagai siasat merebut Kerajaan Kediri dan membunuh Tunggul Ametung.

Kopi, Pemicu Revolusi di Eropa

Sekiatar abad XVI, kopi pernah menyita polemik berkepanjangan di Eropa. Kronik sejarah “benua biru” itu memang banyak melibatkan kopi sebagai bagian unik kehidupan mereka. Kopi dipuja, tetapi juga kadang dituduh durjana. Mulanya, kopi dilihat sebagai bahan medis sejak pedagang Venezia, Italia, membawa pulang kopi dari Timur Tengah, pada 1615. Toh, pada akhirnya, kopi mendedah kisah lain yang sebagian dimensinya berkaitan dengan isu sosial, politik, budaya.

Linda Civitello dalam Cuisine and Culture: A History of Food and People menuliskan kehadiran kedai kopi di Eropa membuat orang-orang Eropa untuk kali pertama memiliki alasan berkumpul di ruang publik tanpa melibatkan alkohol. Kegiatan ini pun berkembang menjadi rutinitas sosial yang bersifat politis. Sebagaimana ditulis situs The Economist pada 7 Juli 2011, “Back to the coffee house”, pada era tersebut konsep media massa belum lagi dikenal. Berita tersebar dari mulut ke mulut di kedai-kedai kopi, melalui proses dialogis.

Aroma kopi yang tampak seperti disebut penyair Inggris Sir George Sandys “sehitam jelaga dengan rasa tak biasa” itu, telah memiliki talian aksiologis dengan masyarakat waktu itu. Tukar ide di kedai kopi itulah yang kelak menjembatani pecahnya peristiwa Revolusi Perancis 1789.

Di Perancis ketika itu, kaum intelektual seperti Voltaire, JJ Rousseau, Montesquieu, dan Denis Diderot kerap nongkrong di Café d’Alexandre untuk mendiskusikan ide-ide mereka. Filsuf D’Holbach juga sering hadir di warung kopi itu untuk memaparkan filsafatnya. Dari sini, gagasan pencerahan (enlightenment) Perancis dikembangkan dan diperdalam maknanya. Antoine François Prévost mengatakan bahwa kopi memiliki kebebasan untuk mendukung atau menentang pemerintah; sehingga menjadi cikal bakal lahirnya kesetaraan dan republikanisme. Sejak masa itu, ngopi menjadi tradisi yang berdampingan dengan pemikiran.

Di Inggris, saat kedai-kedai kopi bermunculan, perlahan kopi mulai menemukan dimensi sosialnya yakni dikonsumsi sembari berbincang-bincang: kopi tak lagi sekadar minuman yang rutin dikonsumsi tapi juga terlibat dalam banyak perubahan sosial-politik.

Kedai Kopi di London pada abad ke-17

Tak ayal, perkembangan dan dimensi politik kedai-kedai kopi di Inggris saat itu membuat Raja Inggris Charles II pada 29 Desember 1675 mengeluarkan pernyataan tentang pelarangan kedai kopi, dengan alasan membuat orang mengabaikan tanggung jawab sosial serta mengganggu stabilitas kerajaan. Suara-suara protes pun bermunculan di London. Klimaksnya, dua hari sebelum aturan itu berlaku, raja mengundurkan diri.

Di Jerman, popularitas kopi mengganggu penguasanya, Frederick the Great. Pada 1777, dia mengeluarkan manifesto yang mendukung minuman tradisional Jerman, bir: “Menjijikkan melihat meningkatnya kuantitas kopi yang dikonsumsi rakyatku, dan implikasinya, jumlah uang yang keluar dari negara kita. Rakyatku harus minum bir. Sejak nenek moyang, kemuliaan kita dibesarkan oleh bir.”

Di masa kolonial Amerika, minum kopi menjadi simbol kesetiaan pada revolusi. Kopi menjadi simbol perlawanan terhadap naiknya pajak teh oleh pemerintah Inggris. Hal ini juga memicu pembuangan teh besar-besaran di pelabuhan Boston.

Di Turki, lewat catatan seorang penyair asal Inggris, Sir George Sandys menyebut pada 1610  orang-orang Turki bisa ngobrol hampir sepanjang hari sambil menyeruput kopi. Penulis sejarah Ottoman, Ibrahim Pecevi juga melaporkan dalam tulisannya (1642-1649) tentang pembukaan kedai kopi pertama di Istanbul pada 1530.

Jejak sejarah kopi di Turki juga bisa kita saksikan dalam drama berseri Turki berjudul “Abad Kejayaan.” Sosok Sumul Aga yang merupakan ajudan dari Permaisuri Raja Ottoman yang diusir dari kerajaan membuat sebuah warung kopi. Akibatnya, warung kopi yang diawali oleh Sumul Aga merambah dan bertambah banyak. Bahkan, sejak kematian Pangeran Mahkota, Mustafa, warung kopi dijadikan rakyat untuk memperbincangkan suhu politik kerajaan dan membuat keresahan. Akibatnya, Raja Sulaiman membuat aturan yang melarang rakyatnya mendirikan warung kopi.

Di luar Eropa, kedai kopi di Mekah juga menjadi perhatian sebagai tempat untuk pertemuan-pertemuan politik.Tak ayal, Khair-Beg, Gubernur Muda Makkah, pada 1511 M melarang pendirian kedai kopi akibat bermunculannya nada-nada kritis dan satir terhadap dirinya.

Begitulah, kopi dalam ranah politik mengisahkan sebuah penaklukan (conquest) dan kegigihan (persistence). Di warung kopi, yang terberai akan menjadi padu. Kopi menawarkan prinsip kebersamaan dan egaliter, simbol keguyuban sekaligus perlawanan terhadap kesewenangan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here