Politik Identitas (2)

Politik Dinasti Ekses Oligarki

0
193
ilustrasi

Nusantara.news – Proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ‘politik dinasti’ belum menjadi keputusan. Namun jelas, bagi masyarakat sipil banyak ekses akibat politik dinasti, salah satunya kerap menjadi “sistem” perlindungan bagi para koruptor. Kepemimpinan di suatu daerah secara berkelanjutan, yakni berlanjut pada keluarga seperti istri, anak, adik, saudara, buruk untuk perkembangan demokrasi. Seolah-olah kekuasaan dapat diwariskan turun-temurun seperti sistem kerajaan, atau yang disebut juga dengan ‘politik kekerabatan’ (neopatrimonial). Politik dinasti memprioritaskan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis (keluarga), bedanya dulu diwariskan, sekarang melalui demokrasi prosedural.

Gejalanya lebih pada hasrat suatu keluarga dalam memegang kekuasaan, yang menjadi indikasi bahwa pengkaderan di partai politik tidak berjalan. Biasanya terjadi kolaborasi antara pengusaha dan penguasa serta rawan tindak pidana korupsi.

Keluarga Atut (Banten)

Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten) tersangkut kasus korupsi dan akhirnya masuk penjara bersama sang adik (Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan) yang juga seorang pengusaha. Selain menjadi Bendahara Umum Partai Golkar periode kepemimpinan Aburizal Bakrie, Partai Golkar Banten juga dipimpin almarhum suaminya. Walaupun di penjara, kekuasaan di Banten masih dipegang keluarga Atut. Sebut saja, Andika Hazrumy (Wakil Gubernur Banten) adalah anak Atut; Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Banten merupakan adik kandungnya; Tubagus Haerul Jaman Walikota Serang adalah adik tirinya; Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, adalah adik iparnya (istri Wawan); Tanto Warsono Arban, Wakil Bupati Pandeglang adalah menantunya. Tubagus Iman Ariyadi, Wali Kota Cilegon adalah kerabat. Dari 7 Daerah Tingkat II kabupaten/kota di Banten hanya tiga orang yang bukan keluarga Atut, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Lebak.

Politik dinasti berekses, banyak orang tidak kompeten menjadi Kepala Daerah. Politik dinasti adalah ekses yang memilih pemimpin berdasarkan keturunannya, akan menjadi benalu dalam demokrasi. Saat ini di beberapa daerah marak terjadi, selain melanggengkan kekuasaan keluarga juga sekaligus melindungi pejabat lama (keluarga) dari korupsi.

Di dunia kita mengenal keluarga Bush, Kennedy, Clinton (AS), Bhutto (Pakistan), Nehru dan Gandhi (India). Di Indonesia ada keluarga Soekarno, Soeharto, Prabowo Subianto, tapi semua ujung-ujungnya tetaplah kapasitas dan kapabilitas yang diprioritaskan, bukan sekadar faktor keturunan. Di Asia, ada Servillano Aquino, anak dari Benigno Aquino dan Corazon Aquino, lalu ada Lee Hsien Loong anak dari Lee Kuan Yew.

Jika diteruskan, politik dinasti akan mengebiri demokrasi dan proses pengkaderan partai politik tidak mengarah pada merit system (sistem kepatutan) tapi berdasarkan garis keturunan dan sarat KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Faktanya, lebih banyak ekses negatif ketimbang positifnya. Sekarang MK sedang menguji pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, apakah bertentangan dengan Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Perlindungan atas pejabat korupsi

Ada keinginan bahwa pejabat yang dihukum tidak lagi memperbolehkan keluarganya untuk maju di Pilkada. Dari sisi normatif, undang-undang (yuridis formal) memang tidak memungkinkan mengatur secara detil berbagai kondisi di atas, namun dari sisi etika dan kepantasan politik, politik dinasti dinilai ibarat duri dalam daging bagi kualitas demokrasi.

Dalam konteks membangun demokrasi yang berkelanjutan seharusnya kita bisa mengedepankan demokrasi dengan baik, jangan selalu mencari “celah” untuk dimainkan. Namun sayangnya, moral obligasi politisi kita memang bermasalah, khususnya terkait  biaya demokrasi di Pilkada yang semakin mahal. Hal ini marak ditemukan setelah tahun 2005.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi kritik masyarakat atas berbagai fakta di lapangan yang mengarah pada terciptanya sebuah dinasti politik di daerah. Caranya, dengan melanggengkan kekuasaan keluarga melalui keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Meskipun cara seperti itu tidak dapat disalahkan, baik secara aturan (sebelum UU No. 8 tahun 2015 lahir) maupun secara proses demokrasi, faktanya persoalan politik dinasti tersebut telah mencederai prinsip demokrasi itu sendiri. Ari Dwipayana pernah menyatakan bahwa tren politik kekerabatan atau politik dinasti itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurut dia, kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama, tetapi dengan strategi baru. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Dengan kondisi tersebut, harus menjadi perhatian semua bahwa meskipun aturan dibuat seketat apa pun tetap berpotensi untuk diabaikan melalui cara-cara atau siasat yang dianggap tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Akhirnya pengganti (keluarga) dikendalikan sang bupati/walikota sebelumnya karena anak, istri, adik, paman, dan kerabat yang disiapkan sebagai pengganti.

Tercatat 9 dari 171 kandidat Kepala Daerah yang memiliki relasi keluarga dengan petahana di tahun 2018. Adapun yang paling sensasional di kota Padang karena yang mendaftar suami istri, yakni Syamsuar Syam – Misliza, maju melalui perseorangan. Jika lolos bisa menjadi preseden dalam politik elektoral pada masa mendatang.

Alasan pasangan ini adalah karena banyaknya pasangan walikota dan wakilnya berseteru di tengah jalan, jika suami istri bebas konflik dan bisa diselesaikan di tempat tidur, ujar Syam yang juga pensiunan Letnan Kolonel TNI ini.

Tercatat Kabupaten Cimahi, Klaten, Purwakarta, Bojonegoro, Indramayu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, kota Kendari, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Halmahera Selatan, Kalimantan Barat, kota Serang, adalah beberapa daerah yang kepala daerah diganti pada Pilkada 2018. Jika terpilih, daerah-daerah tersebut menjadi politik dinasti.

Dapat dikatakan bahwa politik dinasti terkait erat dengan korupsi kepala daerah, bukan sekadar melanggengkan kekuasaan semata. Terlebih setelah MK membatalkan pasal yang melarang keluarga petahana maju sebagai kepala daerah.

Politik dinasti mengabaikan rekam jejak, dan mengacaukan sistem kader merit system (sistem kepatutan), serta menyuburkan budaya koruptif. Sayangnya politik dinasti menjadi subur karena pragmatis masyarakat terhadap budaya politik transaksional.

Trah Politik

Keluarga Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama (1945 – 1965), dalam 20 tahun kekuasaannya telah mewariskan trah politik, dan putri sulungnya (Megawati Soekarnoputri) pernah menjadi Presiden Republik Indonesia kelima (2001 – 2004) dan Wakil Presiden (2000 – 2001). Sebelumnya, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pernah menjadi partai oposisi.

Pada Trah Soekarno, ada Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, Prananda Prabowo, Puan Maharani, dan Puti Guntur Soekarno (putri dari anak sulung Bung Karno).

Soekarno sebagai proklamator dan pendiri bangsa mempunyai karakter yang kuat, kadangkala nama besar menjadi “beban”, karena publik berharap kemampuannya tidak berbeda jarak.

Keluarga Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten adalah contoh negatif dalam kehidupan demokrasi, dan Banten bisa dikatakan sebagai menerapkan politik dinasti. Celah konstitusi selalu diakali oleh politisi yang tidak mempunyai moral obligasi. Tujuannya hanya berkuasa dan menumpuk harta, ini ekses dari politik oligarki sebagai sindikasi pengusaha dan pengusaha.

Rakyat diharapkan lebih berhati-hati dalam mempelajari rekam jejak calon kepala daerah yang akan dipilih, jika tidak ingin terjebak dalam politik dinasti.

Penguatan kepala daerah setelah dua periode berkuasa, sehingga pengendalian politik dari hulu ke hilir. Ada seorang mantan Bupati di Jawa Timur, setelah lengser dari dua periode berkuasa, lalu dilanjutkan oleh istrinya, tetapi pengendalian kekuasaan tetap di tangannya.

Kita harus mengakui bahwa sebagian rakyat kita masih terjebak oleh jiwa feodal, budaya paternalistik memupuk keberadaan politik dinasti. Politik tanpa ideologi dan pragmatis dalam berpolitik ekses politik transaksional, dimana money politic (politik uang) menentukan keterpilihan seseorang bukan dari integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas seorang kandidat.

Sulit bagi kita mempertahankan demokrasi substansial, jika budaya politik yang dikembangkan ke arah tradisional, oligarki, dan politik dinasti.

Sementara ekses Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 yang lalu, kita diributkan dengan politik identitas ke arah sektarian politik, di saat bersamaan politik dinasti berkembang biak.

Budaya politik One Man One Vote telah mengikis budaya musyawarah dan mufakat dalam Demokrasi Pancasila. Ternyata kita belum dewasa menjalankan demokrasi sehingga terjebak dalam demokrasi oligarki, dimana uang menjadi penentu dalam sistem demokrasi.

Liberalisasi konstitusi pasca-reformasi, yaitu dengan pembaruan di bidang sistem Pemilu yang dianut dari Barat telah menjadi racun dalam demokrasi Indonesia.

Politik dinasti adalah liberalisme yang kebablasan karena kembali ke system Monarki yang berkedok demokrasi prosedural elektoral.

Slogan demokrasi: “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat” dibajak dinasti “dari kami, oleh kami, dan untuk kami”. Rakyat hanya dijadikan objek demokrasi dalam suatu pesta atau rakyat dipacari di saat Pilkada, sementara nanti nikahnya dengan pengusaha dan bohir politiknya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here