Politik Identitas Cagub Jatim jadi Ajang Jualan

0
54

Nusantara.news, Surabaya – Politik identitas yang sempat dikatakan mati setelah tumbangnya orde baru, nampaknya semakin berkembang. Politik identitas mengacu pada tindakan politis atas dasar kesamaan identitas baik berbasis ras, keagamaan, dan gender untuk mengedepankan kepentingan golongan.

Ahmad Syafi’i Ma’arif, Cendekiawan Muslim Indonesia, pernah mengatakan gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas. Untuk kasus di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing.

Salah satu ciri yang sering dimunculkan dalam wacana politik identitas adalah isu keadilan dan pembangunan daerah. Namun menjadi kegundahan apakah isu tersebut muncul atas dasar kesadaran atau ambisi memimpin merupakan hal yang tidak mudah dijelaskan. Di sisi lain ada yang beranggapan politik identitas justru membodohi rasionalitas rakyat sebagai pemilih.

Pemilu, dalam terminologi demokrasi, yang sejatinya berbasis pada rasionalitas, seketika kehilangan rasionalitasnya karena politik identitas. Orang memilih bukan karena kinerja calon tapi karena identitas yang melekat seperti agama atau etnis.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah identitas mau tidak mau dijadikan simbol setiap calon untuk mendulang pemilih. Jatim yang mayoritas terdiri dari kaum Nahdliyin menjadikan NU jadi lumbung kantong suara. Bahkan dari survei yang dilakukan Alvara Stratetic terungkap kawasan Mataraman yang dikenal sebagai wilayah abangan (memisahkan agama dalam kehidupan sosial-politik) 81 persen punya kedekatan dan afiliasi dengan NU.

Penggunaan politik identitas diteruskan pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, maka regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia semakin menurun kualitasnya, kinerja seorang calon menjadi tak ada harganya.

Kearifan masing-masing calon seyogyanya ditampilkan dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang, jangan sampai NU sebagai ormas terbesar justru dibuat  oleh para elit sebagai pemuas kepentingan sesaat.

Contohnya, keinginan PDI Perjuangan agar Jatim dipimpin kalangan Santri-Nasionalis sudah terealisasi dengan diusungnya pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas. Identitas NU pun menjadi ajang jualan. Ini juga berlaku pada kandidat lain, yakni Khofifah Indar Parawansa.

Meski koalisi partai lintas ideologi bukan hal baru dalam perpolitikan Indonesia, namun muatan politis yang berawal dari ideologi itu kemudian dibangun dengan motif pragmatis. Terbukti kandidat Gus Ipul terlihat agresif mencari dukungan dari partai lain pasca ditetapkan oleh dua parpol.

“Dalam lebih banyak kasus, seorang kandidat dapat memperoleh dukungan baik dari Parpol sekuler atau agama, melawan kandidat lain dengan komposisi dukungan yang sama. Tidak salah jika kemudian beberapa kalangan menduga jika dukungan itu bermotif pragmatis,” ungkap Firman Noor, Peneliti Pusat Penelitian Politik (LIPI).

Pada tingkat itu, kandidat yang ditopang oleh koalisi bermotif pragmatis memang akan terfokus untuk mengedepankan wacana seputar mengatasi persoalan-persoalan riil, daripada menonjolkan agenda-agenda ideologis.

Sementara kandidat Khofifah juga punya tugas sama. Sebagai kader NU, dia harus memformulasikan agenda ideologis. Di sisi lain dia juga punya tugas mempresentasikan ideologi dari partai pendukung seperti Golkar, Nasdem, Demokrat dan Hanura.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here