Politik Identitas Melawan Politik Logistik  

0
113
Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Nusantara.news, Jakarta – Pendaftaran capres cawapres telah ditutup. Saat ini sudah ada dua pasangan capres cawapres yakni Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tidak ada lagi spekulasi poros ketiga. Tidak ada lagi penantian uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk posisi Wapres tiga periode. Pun gugatan presidential threshold (syarat ambang batas pengajuan calon presiden) 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional sudah tidak berlaku. Semua sudah closed. Kini dua kandidat tinggal fight.

Kendati demikian, pemilihan calon pendamping presiden masih menyisakan banyak pertanyaan. Publik masih bertanya-tanya, mengapa Jokowi memilih ulama dan mengapa Prabowo memilih pebisnis atau pengusaha?

Bahkan seorang Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak tahu menahu alasan pemilihan Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno sebagai cawapres. “Tentu ada alasan dan pertimbangan masing-masing, saya sendiri tidak mengetahui soal pasangan-pasangan masing-masing, seperti pertimbangan kenapa Pak Sandi? (Atau juga alasan) kenapa Pak Ma’aruf Amin? Saya tentu berada di luar, jadi saya tidak tahu alasan itu tapi kenyataannya seperti itu,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Meski begitu, Kalla yakin kehadiran Sandiaga Uno dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 akan memiliki dampak positif bagi pesta demokrasi tersebut. Sebab, kata dia, meskipun keduanya memiliki latar belakang profesi yang berbeda, namun profesi tersebut kerap memiliki sikap yang sama dalam politik.

“Saya yakin ini pemilu akan soft. Jadi tentu tidak saling (serang), ada ulama di situ, ada pengusaha, biasanya pengusaha dan ulama itu tidak akan main keras, gitu kan?” kata Kalla yang juga memiliki background sebagai pengusaha.

Dalam Pilpres 2019 kali ini, publik tidak dihadapkan pada sosok calon presiden, karena pertarungan keduanya hanya mengulangi sejarah lima tahun lalu. Justru yang menarik adalah sosok calon wakil presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Gampangnya Pilpres kali ini pertarungan ulama versus pengusaha.

Seandainya Jokowi waktu itu memilih Mahfud MD, bisa jadi pilihan Prabowo akan lain. Mungkin Prabowo akan memilih hasil rekomendasi ijtima ulama. Maklum, saat itu Mahfud sempat menjadi trending topic karena digadang-gadang bakal mendampingi Jokowi. Bahkan sampai pukul 18.00, Kamis (9/8/2018), nama Mahfud MD masih santer. Namun dinamika politik berubah begitu cepat. Jokowi memutuskan memilih Ma’ruf Amin. Padahal kapasitas Mahfud jauh lebih lengkap. Dia paket komplit, ya ulama ya ahli hukum.

Jokowi dalam memilih calon wakilnya tampaknya tidak sepenuhnya bebas. Boleh jadi itu hanya desakan desakan Parpol koalisi pendukung. Selama ini di era kepemimpinan Jokowi, kondisi Indonesia diwarnai kecemasan. Jokowi selama ini dianggap bisa menjawab perkara ekonomi, namun dia selalu lemah mendapat serangan kubu lawan dengan tudingan anti-Islam. Mantan wali kota Solo itu mengalami krisis politik identitas. Di sini partai koalisi membaca kemungkinan lain. Bahwa politik identitas harus dijawab dengan identitas politik.

Peneliti politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, masalah Jokowi ada di politik identitas. “Pilihan terhadap Pak Ma’ruf ini menunjukkan kekhawatiran Jokowi berbasis identitas, makanya dia pilih yang bisa merangkul umat. Ma’ruf Amin ini adalah Ketua Umum MUI dan punya dukungan NU,” kata Arya.

Tidak hanya itu, tekanan parpol pendukung Jokowi cukup kuat dalam menentukan cawapres pada detik-detik terakhir pengumuman, dari Mahfud jatuh ke Ma’ruf. “Saya melihat pengaruh partai masih menentukan dalam penentuan cawapres Jokowi. Ma’ruf terpilih setelah ada beberapa partai yang menolak nama Mahfud,” ujarnya.

Meski posisi Jokowi dominan, namun suara PKB dan Golkar masih kuat dibanding partai lain di koalisi. Apalagi PKB punya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas terbesar di Indonesia. Bahkan sebelumnya NU juga mengancam akan meninggalkan Jokowi jika tidak memilih kader NU.

Sementara di kubu oposisi, pilihan Gerindra, PAN dan PKS disebut sebagai pilihan cerdik dan hebat. Politik by design tidak berlaku di kubu oposisi. Sebaliknya yang dilihat adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tidak mungkin Prabowo menggandeng ulama sebab lawannya juga berasal dari ulama. Kubu oposisi melihat realitas di lapangan, bahwa dalam Pemilu selain idelogis juga butuh logistik. Bagaimana mengerahkan kekuatan untuk kampanye bila tidak ada logistik.

Hebatnya, Prabowo sepertinya tidak mau tersandera oleh politik identitas Jokowi dengan ulamanya. Dia justru memilih Sandiaga Uno yang berasal dari pengusaha. Pilihan Prabowo disebut-sebut telah menyejukkan peta politik. Sebab bila dia memilih pendamping ulama, yang terjadi justru sebaliknya umat Islam akan terpecah.

Ketua Garda 212, Ustaz Ansufri Idrus Sambo mengakui, Prabowo telah menyelamatkan negeri dari perpecahan. Prabowo rela tidak memilih cawapres sesuai hasil ijtima ulama Indonesia yakni Ustaz Abdul Somad dan Habib Salim Segaf Aljufri.

“Jika Bapak Prabowo memilih ulama sebagai wakilnya maka seakan-akan ulama akan diadu dan umat akan menjadi korbannya,” kata Ustaz Sambo dalam pesan singkat, Jumat (10/8/2018).

Sambo merasa bersyukur dengan pilihan Prabowo dan partai koalisinya. Menurut dia, menjaga persatuan umat salah satu hikmah yang sangat dalam di balik terpilihnya Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo. “Mari wahai saudara-saudaraku para pejuang-pejuang semua dan juga bagi mereka yang ada rasa sedikit kecewa, mari kita hilangkan kekecewaan kita dan tetap menjaga persatuan umat,” kata dia.

Plus minus Ma’ruf Amin

Meski usia Ma’ruf Amin tidak muda lagi, tapi jangan salah, dia masih kuat. Ukuran fisik bukan jaminan seseorang menjadi pemimpin. Publik masih mengakui kesepuhan dan ketokohan Ma’ruf sebagai Rais Am PBNU dan Ketua Umum MUI. Ma’ruf seorang profesor juga. Dilihat dari sepuhnya itu, orang akan bertanya apa bisa mendampingi Jokowi yang target pekerjaannya begitu keras. Mobilitasnya tinggi.

Buktinya Jusuf Kalla. Lahir 15 Mei 1942, usianya sudah 72 tahun saat menjabat wakil presiden 2014-2019. Seandainya tidak terkendala aturan Pemilu pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Masa Jabatan Wapres, barangkali Kalla akan kembali mencalonkan diri dimana dia masuk usia 76 tahun.

Lihat juga Mahathir Mohamad yang terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia di usia 93 tahun. Baginya, usia tidak menjadi hambatan untuk menjadi pemimpin. Begitu pula Ma’ruf Amin yang lahir 11 Maret 1943 (kini berusia 75), tampaknya hal itu bukan menjadi masalah.

Pilihan Ma’ruf sebagai cawapres bukan semata-mata dilandasi kesepuhan. Mungkin Jokowi butuh bimbingan agar gerak kepemimpinannya sesuai dengan keinginan agama, bangsa, dan negara. Juga, partai koalisi membaca kemungkinan lain. Bahwa politik identitas Ma’ruf jelas positioning-nya. Tokoh yang dekat dan diperjuangkan oleh gerakan 212 dan sebagainya.

Politik identitas memang masih terasa hingga sekarang. Bahkan bisa dimainkan dengan baik bila ingin menang. Bekas-bekas Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi jawabannya betapa politik identitas cukup kental dimainkan.

Begitu pula pada Pilpres 2014, kemenangan Jokowi juga tidak begitu signifikan atas Prabowo. Bedanya tipis. Saat itu Prabowo meraup suara 62.576.444 (46,85 persen) dan Jokowi meraup suara 70.997.851 (53,15 persen). Selisih suara 8.421.389 dengan total suara sah 133.574.277. Artinya bila dilakukan rematch (tanding ulang), Prabowo hanya butuh suara 8.421.389 untuk menang dari Jokowi. Melihat kondisi politik identitas Jokowi yang sewaktu-waktu dapat dimainkan, tentu bukan mustahil Prabowo akan memenangkan Pilpres 2019. Tidak terbendungnya gerakan #2019GantiPresiden menunjukkan betapa politik identitas Jokowi sangat mengkhawatirkan.

Kubu Jokowi takut, sudah seharusnya. Kekhawatiran Jokowi ini dibuktikan dengan blusukan ke elite ormas Islam dan roadshow ke pesantren-pesantren. Sejak aksi 212, posisi Jokowi lemah. Karena itu Ma’ruf menjadi pilihan tepat untuk menangkal isu politik identitas. Dengan adanya Ma’ruf, Jokowi kemungkinan tidak mudah diserang dengan isu negatif atau politik identitas. Hal ini tentu akan berbeda jika Mahfud yang dipilih.

Faktor lain, Ma’ruf merupakan tokoh NU. Akan sangat rugi jika Jokowi ditinggalkan NU. Sebab mayoritas warga NU memilih Jokowi. Hasil survei yang dilakukan Populi Center memperlihatkan bahwa Jokowi unggul atas Prabowo di kalangan pemilih Muslim, dengan latar belakang organisasi Islam. Sebaran pemilih Jokowi di kalangan Muhamadiyah diketahui sebesar 56,4 persen, NU sebesar 66,0 persen, dan Persatuan Islam (Persis) 61,9 persen. Tak cuma itu, Jokowi juga unggul di kalangan pemilih Muslim yang tidak terikat dengan organisasi Islam manapun dengan perolehan 57,1 persen.

Namun ada minusnya, tandem Jokowi memang tokoh NU, tapi dia hanya kuat di tingkat struktural bukan kultural. Sebagai perbandingan Pilgub Jatim 2018 antara Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Gus Ipul didukung mayoritas warga NU struktural, tapi dia kalah oleh pemilih NU kultural yang mendukung Khofifah.

Ma’ruf juga akan mengalami kesulitan jika kubu oposisi ternyata tidak menggunakan narasi agama seperti yang dibayangkan kubu koalisi. Apabila Prabowo mengubah narasi kampanye non-agama, maka Ketum MUI itu tidak akan diperhatikan pemilih. “Kalau Prabowo merubah narasi kampanye, tentu posisi Ma’ruf kurang diperhatikan pemilih,” sebut Arya.

Selain itu, Arya menyebutkan partai politik Jokowi-Ma’ruf akan lebih fokus pemilu legislatif daripada Pilpres. Sedangkan partai politik pengusung Prabowo-Sandiaga akan fokus Pilpres karena mesin partainya sudah solid.

“Selain itu adalah mesin parpol karena ini diusung banyak parpol misal di PDIP, parpol akan fokus pemilu legislatif. Dari sisi Prabowo akan solid memenangkan Pilpres karena posisi elektoral masih jauh dan mesin parpol akan solid,” tuturnya.

Plus minus Sandiaga Uno

Jangan pikir cawapres Sandiaga Uno adalah pilihan tidak tepat. Prabowo memilih Sandiaga tentu tidak sekadar faktor ideologis yang dikedepankan. Tetapi juga logistik. Dr. Lely Arrianie. M.si, pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Bandung menyebut, bahwa logistik dalam Pemilu maupun Pilpres merupakan sebuah keniscayaan.

“Bagaimana mengerahkan kekuatan untuk kampanye bila tidak ada logistik. Kampanye di seluruh Indonesia itu butuh biaya yang tidak sedikit. Kita tidak tahu kondisi logistik Prabowo dengan yang akan ditentukan sebagai calon wakil presiden. Sehingga di detik terakhir muncul kehebohan,” kata Lely.

Di tengah partai yang tidak mau keluar biaya, Sandi adalah pilihan terbaik. Awalnya heboh, bahkan muncul isu-isu politik transaksional bila merujuk pernyataan Wasekjen Demokrat Andi Arief soal ‘Jenderal Kardus’.

Tidak bisa dipungkiri, itulah realitas politik yang ada. Yang namanya politik itu memang harus kompromi. Dulu Jokowi awal kampanye 2014 berjanji tidak akan bagi-bagi kursi. Nyatanya setelah jadi presiden, semua parpol pendukung mendapat jatah kursi. PDIP dapat posisi 3 menteri (1 menteri koordinator dan Seskab), Nasdem dapat 2 menteri dan Jaksa Agung, PKB dapat 3 menteri, Hanura dapat 1 menteri, PPP dapat 1 menteri, PKPI sempat diberi jatah Kepala BIN, Golkar dapat 1 menteri, PAN dapat 1 menteri.

Karena itu menurut Lely, pilihan untuk menentukan Sandi akan diterima berat hati oleh partai yang sejak awal ingin membangun koalisi dan berharap kader partai mereka yang diusung.

“Hanya saja kelebihan Sandi ada pada logistik. Kalau lihat dari elektabilitas malah tidak masuk sama sekali. Justru Anies Baswedan yang lebih memiliki elektabilitas. Seandainya logistik tidak menjadi pertimbangan, maka Prabowo lebih berpotensi menang bila berpasangan dengan Anies.

Tapi kalau pertimbangannya logistik, Anies maju, dan tanpa logistik mereka tidak bisa bergerak. Jadi, sekarang logistik yang menjadi persoalan koalisi penantang petahana,” terangnya.

Memilih Sandi juga bukan main-main. Sebelum terjun ke dunia politik, Sandi memang dikenal sebagai pengusaha sukses. Pria berusia 49 tahun itu pernah didaulat sebagai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kamar Dadang dan Industri Indonesia (Kadin) 2004.

Sandi pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di posisi 85 dalam daftar 100 orang terkaya versi majalah bisnis Globe Asia. Sandi memiliki kekayaan sebesar 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,2 triliun (dengan kurs tukar rupiah Rp 14.531). Tahun 2018, kekayaan Sandiaga Uno menurun menjadi 300 Juta Dollar AS atau sekitar 4,3 triliun.

Dalam laporan Kekayaan saat menjadi peserta Pilkada DKI Jakarta pada 2016 silam, Sandi memiliki harta kekayaan terbanyak di antara calon lainnya, yakni Rp 3.856.763.292.656 (Rp 3,8 triliun) dan 10.347.381 dollar AS. Dia juga memiliki logam mulia dengan nilai tertinggi dengan nilai jualnya mencapai Rp 1,5 miliar. Logam mulia itu diperoleh Sandi pada 2015 yang berasal dari hasil sendiri, bukan “dikerek” orangtuanya.

Sandi memang membawa pembaharuan politik dan komposisi pada pasangannya yakni Prabowo. Boleh dibilang dia adalah generasi baru dalam perpolitikan Indonesia. Mudah beradaptasi dengan pemilih milenial dan memahami karakter pemilih pemula.

Sandi justru menjadi antitesa dari Ma’ruf. Kalau kubu Jokowi berpikiran Prabowo akan menggunakan narasi agama dalam kampanyenya, hal ini justru kebalikan. Sandi justru akan mematahkan anggapan banyak orang. Dia justru tidak akan menyinggung keagamaan. Sebab Jokowi sudah punya Ma’ruf, tokoh agama yang hebat. Itulah alasan Prabowo memilih Sandi. Ulama tidak akan dilawan dengan ulama.

Selain itu, tiga parpol koalisi pendukung Prabowo (plus Demokrat) mempunyai pengalaman di Pilkada serentak. Soliditas mereka sangat tinggi jika sudah bergabung.

Posisi Sandi justru diuntungkan. Sebab pasar akan melihat sosok pendamping para kandidat berasal dari tokoh yang berpengalaman di bidang ekonomi. Mengingat sejumlah gejolak ekonomi terus terjadi beberapa waktu belakangan.

Pelaku pasar awalnya berharap sosok pendamping Jokowi berasal dari tokoh yang berpengalaman di bidang ekonomi bisa birokrat, akademisi atau pengusaha. Sebab permasalahan ekonomi saat ini tidak kalah urgent-nya dengan persoalan identitas dan kebhinekaan. Pelemahan kurs rupiah, tekanan daya beli, kondisi global yang dinamis dan loyonya kinerja ekspor sangat mendesak untuk dicari solusinya. Presiden butuh sosok tim ekonomi yang kuat di 2019, dan itu ada pada diri Sandi.

Kekurangannya, Prabowo-Sandiaga bisa saja terjerumus dalam permainan Jokowi jika masih menggunakan narasi kampanye keagamaan. Sebab isu-isu keagaman sudah tidak lagi efektif untuk diperdebatkan, mengingat di kubu seberang sudah ada penangkalnya.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here