Politik Infrastruktur (1)

Politik Infrastruktur, Strategi Cina dalam Skema OBOR

0
671
Ilustrasi: Pembangunan tiang penyangga jembatan di kawasan Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh (28/1). ANTARA FOTO/Ampelsa/Rei/mes/15.

Nusantara.news – Di saat kondisi ekonomi seperti saat ini, kurang patut jika pemerintah memaksakan dana infrastruktur mencapai Rp 409 triliun (tahun 2018). Pada tahun ini mencapai Rp 387 triliun atau 19 persen dari APBN 2017. Padahal urgensi (keadaan yang mendesak) lebih terhadap dana pendidikan, karena sekolah masih banyak yang roboh. Di sektor kesehatan, BPJS belum mampu memberi pelayanan dengan baik karena masih merugi. Di sektor sosial, masih banyak masyarakat tergolong miskin membutuhkan bantuan sosial.

Jadi, membangun Indonesia masih lebih prioritas bidang pertanian, kelautan, dan desa dibanding kebutuhan infrastruktur. Hal ini juga sejalan dengan janji “Nawacita” untuk membangun dari pinggiran. Ambisi Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan infrastruktur ibarat orang “sakaw”, karena terlalu berlebihan. Soeharto pada pertengahan 1990-an demi swasembada beras pernah memaksakan APBN sebagian besar untuk pertanian, tapi jelas dirasakan oleh rakyat Indonesia yang 65% hidup dari pertanian kala itu.

Infrastruktur Untuk Siapa?

Pemerintah menganggap infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi karena merupakan belanja produktif. Lalu, subsidi malah dihilangkan padahal di negara berkembang ini adalah wujud dari kesejahteraan, kenapa?

Dapat terlihat bahwa di tahun 2017 Pemerintah sangat ambisius membangun infrastruktur dengan sumber dari utang, karena di tahun ini kewajiban utang mencapai Rp 390 triliun, dan di tahun 2018 kewajiban utang mencapai Rp 420 triliun, sehingga Pemerintah tidak dapat melakukan ekspansi utang. Selain itu, pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2014 hingga saat ini sudah membukukan utang senilai Rp 1.100 triliun, dan mengganggu keseimbangan defisit primer (sudah membayar sebagian bunga utang dengan utang baru) sehingga ratio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 2,9 persen dan terhadap APBN sebesar 29,2 persen (tahun 2017).

Sementara dari sisi fiskal, kita mengetahui bahwa pajak tidak pernah tercapai sejak tahun 2014 (pencapaian 93,2%), tahun 2015 (pencapaian 85,6%), tahun 2016 (pencapaian 84%), dan diyakini pada tahun 2017 juga tidak akan tercapai. Lalu, berikutnya ada apa dengan serapan anggaran, karena di akhir tahun 2016 ada Rp 250 triliun dana yang tidak terserap di seluruh Pemda, Pemprov, dan Pemkot se-Indonesia? Hingga Juni 2017 jumlahnya mencapai Rp 229 triliun. Patut diduga, ada faktor kesengajaan pada masing-masing daerah, karena tenggat waktu pembayaran terdapat selisih bunga, semacam bentuk korupsi yang sepertinya didiamkan oleh Pemerintah Pusat.

Bank Pembangunan Asia memperkirakan bahwa ASEAN membutuhkan dana infrastruktur 2016-2030 sekitar USD 1,5 triliun. Sementara Indonesia diperkirakan pada tahun 2017-2022 membutuhkan sekitar USD 500 miliar. Jumlah belanja infrastruktur Thailand, Malaysia, dan Indonesia saat ini masih rata-rata sekitar 2-2,5 persen dari PDB, kalah dengan Vietnam yang mencapai 5,7 persen dari PDB.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyertakan kurun waktu 2015-2019 Indonesia membutuhkan dana infrastruktur sbesar Rp 4.796 triliun, sementara pemerintah hanya sanggup sebesar Rp 1.289 triliun (27%) saja.

Memang miris jika melihat masih banyak masyarakat desa menggunakan jembatan gantung yang kurang layak dan membahayakan bagi anak-anak sekolah. Sementara, pemerintah bicara dan berambisi tentang mega proyek pembangunan infrastruktur. Sungguh sebuah ironi pembangunan di Indonesia.

Cina sengaja memberi Utang, tidak bisa bayar Indonesia dikuasai

Peneliti Jepang Masako Kuranishi dari Universitas Tsurumi mengatakan, Indonesia harus hati-hati bekerja sama dengan Cina, khususnya dalam berutang. Zimbabwe, Angola (Afrika), Srilanka, dan Pakistan (Asia), contoh buruk perilaku Cina, dengan skema Turnkey Project. Dengan proyek kereta api cepat senilai Rp 70 triliun dan pembangunan Kota Meikarta senilai Rp 287 triliun, tentu secara teritorial merupakan bagian dari skema One Belt One Road (OBOR).

Di Pakistan, Gwadar Port dibangun bersama Cina dengan investasi sebesar USD 46 miliar, dengan proyek Cina – Pakistan Economic Corridor. Lalu, Laos membangun rel kereta api sepanjang 260 mil dengan tenaga kerja dari Cina.

Politik infrastruktur adalah keinginan Cina karena melambatnya ekonomi domestik dan kelebihan kapasitas berbagai produk, seperti baja, semen, mesin-mesin, dan buruh-buruh kasar. Presiden Cina, Xi Jin-ping harus menemukan pasar baru di negara miskin dan berkembang.

CEO Global Infrastructure Hub, Chris Heathcote menyatakan bahwa lembaganya bentukan  G-20 tahun 2014 yang bertujuan menumbuhkan proyek infrastruktur berkualitas dan dapat diakses dengan berbagai pembiayaan di seluruh dunia. Chris mengaku bahwa Indonesia mempunyai infrastruktur kerja di masa lalu (khususnya pertanian), namun pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan.

Sebaiknya nantinya 4 persen dari PDB, khususnya listrik dan jalan tol untuk konektivitas antar wilayah Indonesia yang sangat luas dengan prinsip user pay basis (berbayar). Saat ini anggaran infrastruktur baru 2,5 persen dari PDB atau 19 persen dari APBN

Tersebar 11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 4 KEK pariwisata yang ditunjang dengan kebijakan bebas visa untuk 169 negara.

Adapun 11 KEK manufaktur adalah: Arun Lhokseumawe Aceh, Sei Mangkei Tanjung Api-api, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Bitung, Palu, Sorong. Dan 4 KEK pariwisata, yaitu: Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, dan Morotai. Diharapkan proyek-proyek ini mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pemerintah harus berhati-hati terhadap pinjaman dari Cina, karena dari beberapa negara yang terlibat skema OBOR, seperti Srilanka, Pakistan, dan Laos sudah bermasalah dengan Cina, yakni tidak dapat membayar utang karena infrastruktur adalah proyek negara. Secara komersial infrastruktur belum dapat dijadikan proyek komersial dengan user pay basis, karena pengembalian modal begitu panjang.

Dengan skema Turnkey Project, seringkali buruh kasar yang dibawa Cina berbenturan dengan warga lokal. Isu toleransi dan intoleransi menjadi masalah dalam investasi Cina.

Wujud Nawacita poin 3 adalah membangun dari pinggiran dengan memperkuat desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah mendorong Proyek Strategis Nasional melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan juga mendorong ekonomi ke semua wilayah dengan skema KEK, diprioritaskan di luar Pulau Jawa.

Proyek-proyek PSN dipayungi dengan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menyangkut 245 proyek, 1 program kelistrikan 35.000 MW, dan industri pesawat terbang jangka menengah.

PSN bertujuan memiliki peran strategis untuk perekonomian, kesejahteraan rakyat, pertahanan dan kedaulatan nasional, serta pemerataan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerataan Ekonomi agar masyarakat memiliki 3 akses, yaitu: akses lahan, akses kesempatan dan akses kepada tenaga kerja yang menuntut kapasitas SDM.

Dengan anggaran dalam APBN tahun 2018, pembangunan infrastruktur Rp 409 triliun jelas sangat ambisius, dan terjebak pada skema OBOR Cina. Jelas saat ini bukan prioritas dengan anggaran sebesar yang telah disebutkan. Rasio anggaran 4 persen dari PDB jelas menjebak karena ketersediaan dana pada APBN sama sekali tidak mendukung.

Postur APBN tahun 2018 anggaran penerimaan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun berasal dari 86 persen sektor pajak, Sumber Daya Alam (SDA) migas sebesar Rp 77,2 triliun (4%), SDA non migas sebesar Rp 22,1 triliun (1%), dan defisit Rp 326 triliun. SDA karena 85 persen sudah dimiliki asing, negara hanya menerima royalti dan bagi hasil, sehingga penerimaan relatif kecil. Cicilan utang dan pembayaran bunga utang yang besar karena negara sudah dililit utang.

Jadi, membangun infrastruktur dengan utang, jelas tidak tepat untuk saat ini karena efek dari pembangunan infrastruktur untuk jangka menengah dan panjang. Di saat sektor riil terpuruk, yang diperlukan adalah iklim yang kondusif, dan perbankan melonggarkan kembali sektor kredit agar dunia usaha giat, dan pembangunan menggeliat, tidak tergantung pemerintah, dan daya beli masyarakat kembali menguat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here