Politik Kemaslahatan

0
34

BERPOLITIK itu antara lain kiat memilih kawan dan menentukan lawan. Diperlukan kecerdasan dan kecerdikan untuk menentukan dengan siapa berkawan dan dengan siapa bersaing. Modal politik yang sudah di tangan mesti dihitung apakah bisa bertambah jika berkawan atau berkoalisi dengan pihak lain, atau malah sebaliknya.

Kiat itu berlaku jika berpolitik dengan tujuan merebut kekuasaan. Namun apabila berpolitik diartikan lebih dari sekadar merebut kekuasaan, tapi juga mewujudkan kemaslahatan, perlu mempertimbangkan aspek yang lebih beragam.

Politik kekuasaan, atau politik kemaslahatan. Itu memang diferensiasi pilihan saja, tetapi sebetulnya mencerminkan kualitas dan moral politik seorang politisi. Politik kekuasaan menjadikan singasana sebagai satu-satunya target dan ukuran. Politik kemaslahatan menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Politik kekuasaan menjadikan solidaritas partai sebagai pengikat perjuangan, dan politik kemaslahatan meletakkan negara sebagai puncak kesetiaan.

Menurut kita, kesetiaan kepada partai adalah bagian dari kesetiaan kepada negara. Seorang politisi setia pada partainya sejauh partainya setia pada perjuangan kepentingan negara.

Partai politik hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan partai politik yang benar adalah terwujudnya kepentingan bangsa dan negara. Sangat keliru jika partai politik hanya bertujuan untuk mencari kepentingan partainya semata atau kepentingan para pengurusnya.

Partai politik harus menjadi kepanjangan tangan bangsa untuk membangun negeri ini.

Partai politik yang banyak sekarang ini jika masing-masing berpedoman pada perjuangan pribadinya, maka akan terjadi bentrokan kepentingan dan berikutnya akan menjadi bentrokan antarpendukung. Tetapi jika berpedoman pada kepentingan bangsa, maka itu akan menjadi buhul pengikat partai-partai dari kemungkinan perseteruan yang destruktif.

Tetapi kesadaran seperti ini masih berupa cita-cita belaka. Para politisi masih jauh dari kesadaran untuk berpikir tentang kepentingan bansga. Bahkan kepentingan partainya sendiri pun kerap terabaikan. Mereka lebih memusatkan perhatian pada kepentingan pribadi.

Kegiatan berpartai politik lebih ditafsirkan sebagai membangun karir politik pribadi. Dan bukannya melakukan sesuatu yang konstruktif bagi bangsa ini. Itu sebabnya, persaingan untuk mendapatkan suatu jabatan politik terjadi amat seru, kasar dan bahkan cenderung kotor.

Nah, koalisi politik kalau sudah terlanjur dikemas dalam visi politik kekuasaan, semestinya segera digeser di dalam bingkai kemaslahatan. Sebab, jika koalisi dibangun dalam perspektif kawan dan lawan, sesama partai saling melukai. Dan ini akan bermuara para permusuhan sesama anak bangsa. Jika perkelahian sesama anak bangsa yang terjadi, tidakkah partai justru menjadi perusak bangsa?

Ini penting kita ingatkan, karena persaingan politik antar partai dan antar kandidat calon presiden sudah memanas. Dan, sudah terlihat betapa persaingan mereka potensial (kalau tak bisa dikatakan sudah menjurus) kepada aksi yang saling melukai.

Inilah yang perlu dikhawatirkan. Jika persaingan antara kandidat presiden semakin memanas, akan menular ke massa pendukung. Dan persaingan di tingkat massa biasanya berarti perkelahian.

Itu sebabnya, persaingan antara masing-masing kandidat presiden sebenarnya momentum yang sangat tepat bagi kita untuk menilai moral kepemimpinan dari setiap kandidat itu. Adakah mereka menunjukkan kematangan tatkala menghadapi persaingan? Adakah mereka memperlihatkan etika politik yang luhur dalam memaksimalkan peluang? Apakah para calon pemimpin itu benar-benar orang yang taat hukum, setidaknya dengan mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pemilu?

Seberapa bagus jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan itu makin besar pula apresiasi rakyat terhadap kualitas kepemimpinan mereka, dan semakin besar pula peluang bagi hidupnya demokrasi yang sehat.

Sebab, pada dasarnya, apa yang dipertontonkan para calon pemimpin itu saat ini sangat mempengaruhi sikap masyarakat. Artinya, ini adalah bagian dari pendidikan politik bagi rakyat. Jika rakyat tidak mendapatkan pendidikan apa-apa, apalagi sampai memperoleh teladan buruk, itu adalah bukti bahwa para pemimpin itu sama sekali tidak peduli pada pendidikan rakyatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here