Relasi AS – RRC: Pasang Surut Kebijakan ‘Satu Cina’ (3)

0
109

Nusantara.news, Jakarta – Terpilihnya JF Kennedy (P. Demokrat) sebagai presiden AS di tahun 1961 tidak banyak membawa perubahan berarti dalam hubungan AS – RRC. Dalam politik global, khususnya di Asia Pasifik Kennedy tetap meneruskan kebijakan anti komunis warisan presiden sebelumnya: membendung RRC dan hanya mengakui Republik Cina (Taiwan) sebagai satu-satunya representasi resmi negara dan seluruh rakyat Cina.

Lebih dari sekadar tidak membawa perubahan berarti, di era Kennedy keterlibatan AS di Vietnam justru makin intensif. Kennedy memandang apa yang terjadi di wilayah itu merupakan perwujudan dari teori domino yang mengancam “dunia bebas”.

Pada saat yang bersamaan pertentangan Moskow – Beijing juga semakin memanas, terutama sejak Nikita Kruschev menggantikan Stalin sebagai pengusa di Kremlin. Namun demikian, pertentangan Moskow – Beijing praktis tertutup dari pengelihatan AS dan negara-negara Barat. Mereka masih berpegang pada satu keyakinan: komunisme di seluruh dunia sepenuhnya dikendalikan oleh Kremlin.

Baru setelah terjadi insiden di perbatan RRC dan US di sekitar awal dasawarsa 1960-an mulai sedikit terkuak tentang apa yang sesungguhnya terjadi antara Moskow – Beijing. Namun, pengetahuan inipun masih sangat terbatas. RRC dan US berupaya sekuat tenaga menutup rapat perbedaan di antara mereka agar tidak sampai terdengar keluar dari blok komunis. Bagi blok komunis, perbedaan di antara mereka bukan tergolong kontradiksi pokok, dan oleh karenanya masih dapat diselesaikan secara internal. Musuh utama mereka masih satu: imperalisme Barat.

Namun demikian, perbedaan antara RRC dan US toh akhirnya sampai juga ke Washington. Bersamaan dengan itu atas inisiatif Sukarno (Indonesia) dan Tito (Yugoslavia) Gerakan Non Blok dibentuk di tahun 1961. Gerakan ini berupaya untuk keluar dari pengaruh tarikan bipolar global antara AS dan US yang tengah memperebutkan hegemoni.

Yugoslavia sendiri adalah negara komunis, namun tidak bergabung dengan Pakta Warsawa (organisasi pertahanan negara-negara komunis di Eropa Timur) dan Comecon (organisasi kerjasama eknomi negara-negara komunis di Eropa Timur). Fakta-fakta ini sekali lagi menunjukkan bahwa negara-negara komunis ternyata memiliki otonominya sendiri yang tidak dapat disetir sesuka hati oleh Uni Soviet.

Melihat kenyataan tersebut membuat Kennedy dan beberapa penasehatnya mulai mempertimbangkan dan memikirkan ulang atas pembendungan terhadap komunisme yang sampai saat itu masih menjadi landasan kebijakan luar negeri AS. Namun, opini publik yang sangat kuat anti komunis di AS ini membuat Presiden Kennedy bersikap hati-hati dalam berbagai pernyataannya terhadap RRC. Paling jauh ia hanya berani menyatakan, “Bukan tidak mungkin pada saatnya kelak hubungan AS – RRC ditinjau kembali.” Pernyataan ini kontan menimbulkan reaksi keras di kalangan elit politik AS.

Dengan demikian, sejak era Presiden Kennedy, segelinir elite di lingkar dalam sang presiden telah semakin menyakini bahwa Teori Domino—yang selama ini menjadi pijakan dasar politik luar negeri AS terhadap negara-negara komunis—tidak terbukti di lapangan, kalaulah tidak ingin dikatakan “omong kosong”. Untuk apa harus bersusah payah membendung komunisme jika mereka ternyata otonom satu sama lain dan tidak selalu bersatu padu? Faktor inilah yang menyebabkan Kennedy beserta orang-orang terdekatnya mulai mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap RRC.

Gagasan ini memang tidak pernah terwujud dalam kebijakan konkret mengingat opini publik dan sikap dasar elit politik AS masih memperlihatkan sikap anti-komunis yang sangat kuat. Namun, hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa AS—khususnya di lingkar pertama Kenndey—akhirnya harus menerima kenyataan bahwa hubungan Moskow-Beijing bukan seperti majikan dan pesuruh. Namun, implementasi ide meninjau ulang hubungan AS-RRC akhirnya ikut lenyap bersamaan dengan terbunuhnya Kennedy secara tragis di tahun 1963.

Penggantinya, Wapres Lyndon Johnson yang naik menjadi presiden, hanya meneruskan strategi pembendungan di Asia Tenggara, bahkan dengan intensitas yang semakin tinggi. Di era Johnson militer AS secara massif mulai memasuki medan Perang Vietnam menyusul gerakan Viet Cong di Vietnam Selatan yang ingin menggusur pemerintahan pro Barat.  Viet Cong sendiri memperoleh sokongan dari Uni Soviet dan RRC. Johnson dan para pembantunya masih beranggapan bahwa apa yang terjadi di Vietnam merupakan perwujudan Teori Domino, dan oleh karenanya, memerlukan kehadiran kekuatan militer AS.

Dengan demikian, sejak usainya PD II di tahun 1945, empat orang presiden AS mendasarkan politik luar negerinya dengan strategi pembendungan terhadap komunisme. Di Eropa strategi pembendungan terhadap komunisme diwujudkan dengan pendirian NATO di tahun 1948. Di Asia strategi pembendungan dilakukan secara khusus terhadap pengaruh RRC dengan cara hanya mengakui Republik Cina (Taiwan) dan membentuk pakta pertahanan Asia Tenggara (SEATO).

Namun di akhir masa kepresidenan Johnson, ia mulai mendorong sebuah prakarsa dan langkah-langkah untuk mengendurkan pembatasan perdagangan dan hambatan lain untuk kontak bilateral dengan RRC. Langkah ini ternyata direspon positif oleh RRC. Namun, proses pemulihan hubungan ini masih terganjal oleh Perang Vietnam di mana RRC mendukung musuh-musuh AS.

Di sisi lain, AS juga semakin kehilangan harapan akan berhasil mengalahkan kaum komunis di Vietnam dan makin melihat bahwa apa yang dituju oleh kaum komunis di negeri ini tidak lebih dari kemerdekaan nasional yang bebas dari dominasi asing. Para petinggi di Washington semakin memperoleh bukti kuat bahwa kaum komunis Vietnam sama sekali tidak memiliki ambisi untuk menguasai seluruh Asia Tenggara, apalagi berperan sebagai pion Moskow. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here