Politik ‘Pakaian Santai’ di Pertemuan Koalisi Jokowi

0
273

Nusantara.news, Jakarta – Selasa, 31 Juli lalu, Presiden Joko Widodo makan malam bersama sembilan sekjen parpol koalisi di Grand Garden Resto & Cafe, kompleks Kebun Raya Bogor. Kesembilan sekjen yang hadir yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Platte, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PPP Asrul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Dalam pertemuan itu, mereka kompak tampil santai dengan kaus, celana jeans, dan sneakers. Gaya yang tidak jauh berbeda juga terlihat pada sang tuan rumah. Presiden Jokowi tampak mengenakan sneakers hitam yang dipadukan gaya kasualnya dengan kemeja putih lengan panjang yang tergulung.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan, gaya tersebut bagian dari politik muda, politik rileks. Hal senada diungkapkan Sekjen Nasdem Jhonny G Platte. “Pak Jokowi merupakan figur pro-milenial. Tentu ini beda dengan gaya yang penuh dengan formalisme dan citra-citra yang membuat jarak dengan milenial group dan masyarakat kecil yang sederhana. Pemimpin perlu selalu dekat dengan rakyat,” ujarnya.

Pemilihan gaya berpakaian yang dipilih Jokowi dan koalisinya tampaknya memang untuk menyindir koalisi Prabowo Subianto yang dianggapnya formal dengan mengenakan kemeja batik dalam pertemuan-pertemuannya. Pada pertemuan pertama, Selasa, 24 Juli 2018, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengenakan batik berwarna cokelat. Lalu pada Senin, 30 Juli 2018, SBY-Prabowo juga kompak mengenakan batik meski warna batik yang dikenakan mereka berbeda. SBY memakai batik biru dan Prabowo memakai batik dengan aksen oranye.

Benarkah Jokowi Merakyat?

Berbeda dengan kubu koalisi Prabowo yang tak menyebutkan makna politik terhadap pakaian yang mereka kenakan, kubu Jokowi secara gamplang mengungkap alasannya. Mereka mencoba membangun identifikasi pakaian santai saat pertemuannya itu sebagai penggambaran dari politisi (pemimpin) yang penuh kesederhanaan, merakyat, dan fresh.

Jokowi dan koalisinya juga ingin mengirim pesan bahwa mereka adalah capres yang mewakili anak muda milenial. Tentu saja, ‘poltik berpakaian’ ala Jokowi itu beralasan mengingat generasi milenial yang saat ini berusia 17 – 30an tahun merupakan jumlah mayoritas sebagai pemilih. Direktur Program Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas dalam sebuah kesempatan mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan data pemilih, pemilih berusia 17 – 38 tahun mencapai 55 persen dari jumlah total pemilih pada Pemilu 2019.

Sadar hal tersebut, beberapa waktu lalu Hampir tiap pekan publik disuguhkan aksi-aksi gimmick politik Jokowi yang menyasar anak milenial. Ada saja kehebohan Jokowi yang diperbincangkan netizen dan media mainstream perihal aksi politainment-nya itu. Politainment atau politics entertainment merupakan trend gabungan politik dan hiburan ‘zaman now’. Politainment berarti politik yang dibungkus layaknya hiburan guna menawan mata dan telinga khalayak. Pengertian ini mirip-mirip dengan pencitraan dan gimmick (trik menarik perhatian).

Belakangan, Jokowi seperti menemukan bakatnya menjadi trendsetter fashion. Setelah kemeja kotak-kotak yang digunakan sebagai strategi kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2012 hingga Pilpres 2014 lalu yang kemudian berbuah manis jadi komoditas, ia kerap berpenampilan yang mengundang viral di sosial media seperti mengenakan kaos, sarung, sneaker, jaket bomber, jaket bergaya tokoh Dilan, celana jeans, dan lain-lain. Meski pada akhirnya, publik akan menemukan kejenuhan dengan aksi-aksi semacam itu.

Di sisi yang lain, kecenderungan Jokowi dan pendukungnya yang gemar mengkapitalisasi citra yang terlihat di permukaan (seperti pakaian, tampang, dan atribut yang dianggap merakyat), tak bernilai apa pun jika tak tercermin dari cara kerja dan keberpihakan pemerintah terhadap persoalan rakyat. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, tarif, pajak, pencabutan subsidi, serta watak ekonomi yang berkiblat pada konglemerat dan asing, menjadi penanda bahwa simbol-simbol ‘merakyat’ Jokowi hanyalah gimmick dan komoditas politik.

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, sikap Jokowi sangat bertolak belakang dengan Soekarno. Menurutnya penampilan Soekarno sangat necis mengikuti tren saat itu, namun pemikirannya sangat merakyat. “Dia (Soekarno-red) penampilannya yahud, mentereng orangnya, suka koleksi barang antik seleranya tinggi tapi jiwanya kerakyatan beda sama Jokowi,” ujar Yusril beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sikap dan penampilan Jokowi yang terkesan merakyat hanya bagian dari pencitraan. Maka itu dia mengingatkan semua pihak jangan menilai seseorang dari sudut pandang penampilannya saja. “Jokowi tampilannya rakyat tapi pikirannya pro kapitalis. Jadi sekarang ada kemunduran demokrasi. Pencitraan penuh kepalsuan dari pengalaman terakhir ini,” ucapnya.

Iklan Pencitraan Jokowi

Sentimen yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. “Presiden kita nggak hobi berdebat atau berargumen yang berat-berat. Memang yang paling aman main di simbolisasi, aspek style, kalau perdebatan soal yang substansi, mungkin itu melahirkan perdebatan yang istana tidak siap merespons,” kata Nyarwi.

Menilik penilaian dari Yusril dan Nyarwi, persoalan merakyat ataupun tidak, sama sekali tak bisa diukur dari pakaian, tampang, dan atribut yang digunakan. Sebab, semua itu hanya bisa dilihat dari sejauh mana kebijakan dan perlakuannya pada rakyat. Bukankah Soekarno dan Soeharto, dua presiden dengan tampang ningrat, tampilan perlente, dan seolah tak tersentuh, tetapi kerap melakukan langkah-langkah populis di masa kekuasaannya yang panjang itu?

Soekarno dengan segala atribut megah, termasuk panggilan PYM (paduka yang mulia), bahkan menolak makanan enak karena teringat kehidupan rakyat yang melarat. Di masanya, ia juga memberlakukan program Ekonomi Benteng: kebijakan untuk memprotkesi ekonomi pribumi seraya melahirkan para pengusaha lokal di tengah gempuran ekonomi kapitalis. Pemikirannya soal marhenisme juga terinspirasi dari interaksinya dengan kaum tani.

Begitupun Soeharto, lepas dari sisi otoriternya, kekuasaannya mewariskan program-program yang mengurusi rakyat kecil. Ada Puskesmas, Posyandu, SD inpres, bibit murah, pupuk murah, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Industri Kecil (KIK), hingga memprioritaskan apa yang disebut ekonomi pertanian dan ekonomi pedesaan (tercantum dalam program Repelita). Tak hanya itu, di zaman Soeharto, pembangun insfrastruktur 70 Persen harus dipenuhi komponen lokal, kalau tidak dipenuhi tidak jalan. Hal ini berbanding terbalik dengan pembangunan infratruktur Jokowi: komponen material dan buruh didatangkan dari Cina.

Bahkan dalam pertemuan di Tapos pada 1995 itu, Suharto mendesak para konglomerat untuk menyumbangkan keuntungannya sebesar 2,5 persen lewat program sistem ‘Bapak Angkat’, yang kalau kita kenal sekarang, persis seperti skema CSR. Skema Suharto dengan sistem ‘Bapak Angkat’ itu ibaratnya seperti zakat mall dalam Islam yang prosentasenya juga kebetulan sama, 2,5 persen. Yang menolak skema Suharto itu adalah Liem Soe Liong, Sofyan Wanandi, dan William Suryajaya. Sebab itu, ketika perusahaan milik konglomerat tersebut dilanda masalah, Soeharto mendiamkannya (tak membantu).

Beberapa kebijakan Soeharto yang menguntungkan rakyat lainnya antara lain: (1) Perusahaan hanya boleh mengontrak karyawan maksimal 1 tahun. Setelah itu karyawan tsb harus dijadikan karyawan tetap. Tidak boleh ada karyawan outsourcing. (2) Perusahaan Asing tidak boleh menanam modal 100% di Indonesia. Maksimal 51% (atau 49%?). Karenanya, perusahaan besar seperti IBM saja dulu join dengan PT USI sehingga namanya: USI-IBM. (3). Bank Asing tidak boleh buka cabang di mana-mana. (4) Perusahaan Migas asing seperti Caltex, Vico, dan lainnya benar-benar sebatas subkontraktor Indonesia. Tiap hari Jum’at karyawan mereka diwajibkan pakai batik pertanda mereka bekerja untuk Indonesia.

Kembali ke konteks politik hari ini, jualan citra para politisi seolah mengalahkan hal yang substansial. Para politisi hanya menganggap rakyat penting dari sudut pandang pasar suara dalam industri politik. Partai politik juga tampak gagap menyelami bagaimana kebutuhan dan aspirasi mereka diserap ke dalam bentuk program yang memikat serta narasai-narasi konkret. Pemahaman elite terhadap rakyat sebatas ‘cangkang’ yaitu dengan meniru-niru gaya berpakaian, mengklaim sebagai wong cilik, ataupun ‘gmmick politik’ lain yang seringkali telampau dipaksakan dan menggelikan.

Politik ‘mengaku-aku’ sebagai bagian dari rakyat, utamanya lewat pakaian, memang sah dalam politik guna menuai keuntungan elektoral di pemilu. Namun politisi yang baik adalah yang mengedepankan dimensi etik dan moral: jujur terhadap diri sendiri dan rakyatnya. Terlalu rendah jika komitmen kerakyatan disederhanakan lewat retorika pakaian dan basa-basi politik. Di titik ini mereka seharusnya malu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here