Politik Rendah Ormas Islam

0
41

ANCAMAN Amien Rais yang hendak “menjewer” Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menunjukkan ada yang belum selesai di organisasi itu tentang sikap politik. “Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer,” ujar Amien Rais dalam Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.

Ini tentu berkaitan dengan sikap Muhammadiyah yang mempertahankan netralitas politiknya. “Muhammadiyah tidak ada dalam gerakan politik apa pun yang bersifat politik praktis,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir pada pelepasan siswi kelas VI Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, 6 Mei 2018 silam. Haedar menjamin Muhammadiyah tak akan memaksakan pilihan politik kepada anggotanya.”Silakan mau memilih calon presiden siapa pun, itu hak warga negara,” katanya.

Kata Amien, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan kepada kader untuk menentukan kepada siapa suaranya akan diberikan. PP Muhammadiyah tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.

Namun, sikap Amien ini mendapat penolakan. “Halah, jewer-jewer. Nggak usah didengar itu.” sergah mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga mengingatkan, Amien Rais sendiri yang menjadi tokoh di balik sikap netral dalam politik. Amien pula yang mengatakan Muhammadiyah tidak berpolitik kepartaian dan kekuasaan (low politic), tetapi politik adiluhung (high politic),” katanya.

Fenomena seperti ini selalu terjadi setiap menjelang pemilu, terutama pemilu presiden. Selalu ada upaya untuk mengubah netralitas ormas Islam. Dan itu selalu diiringi pro-kontra –kalaulah tidak perpecahan—dalam tubuh ormas itu.

Nahdlatul Ulama (NU) sudah bulat mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, seluruh struktur NU akan mendukung calon presiden petahana itu. “Karena yang maju adalah Rais Aam, jadi harus menang,” kata Said, 14 Agustus 2018 lalu. Tapi karena NU sudah menetapkan Khitthah untuk tidak berpolitik, NU hanya membantu mensukseskan pasangan itu. “Kendaraan politiknya tentu PKB,” ujar Said.

Namun ini juga menimbulkan penentangan dari beberapa kalangan di tubuh NU.

Muhammadiyah dan NU sebetulnya sudah sama-sama memutuskan untuk memisahkan diri dari politik praktis. Muhammadiyah meninggalkan gelanggang politik melalui keputusan muktamarnya ke-38 di Ujung Pandang (sekarang Makassar) pada 1971. NU menetapkan netralitasnya dalam Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo yang memutuskan NU kembali ke Khitthah 1926 –meski desakan itu sebenarnya sudah bergaung sejak awal 1970-an.

Ditariknya dua ormas Islam terbesar ini ke kancah politik, setidaknya punya dua penyebab. Pertama, berpolitik praktis bagi kedua organisasi ini bukan barang baru. Muhammadiyah dan NU dulu sama-sama mendirikan Partai Islam Masjumi –walaupun menjelang Pemilu 1955, NU memisahkan diri dan menjadi partai politik sendiri pada tahun 1952. Seandainya NU tidak keluar, Masjumi akan meraih suara terbanyak ketika itu. Sebab, Masjumi saja meraih 20,9 persen suara, dan NU 18,4% suara. Sementara PNI yang di peringkat pertama hanya 22,3 persen suara.

Kedua, banyak dari tokoh di kedua organisasi yang mempunyai hasrat politik tinggi, sehingga selalu menggunakan ormas tersebut sebagai anak tangga masuk ke partai politik. Bahkan dua tokoh utama dari kedua ormas ini mendirikan partai. Amien Rais mendirikan PAN dan Abdurrahman Wahid mendirikan PKB. Partai-partai ini jelas mengincar ceruk massa dari basis anggota ormas Islam tersebut.

Pertanyaannya adalah posisi manakah yang paling tepat bagi kedua organisasi ini?

Untuk menjawabnya, tak perlulah diukur dari nilai-nilai idealistik. Tapi cukup menilai faktor-faktor yang realistik. Misalnya, dari efektivitas pencapaian tujuan. Apakah keputusan ormas itu untuk menjadi pendukung partai politik bisa mengubah konstalasi politik yang ada?

Jika melihat dari perolehan suara, ternyata jauh panggang dari api. Penghitungan Biro Riset Nusantara.News menunjukkan hal itu. Perolehan suara tertinggi PKB hanya 13.336.982 suara (Pemilu 1999). Sementara PAN, dalam empat kali keikutsertaan mereka pada pemilu, belum pernah mencapai 10 juta suara.

Ketika Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, maju menjadi Cawapres-nya Megawati dalam Pemilu Presiden 2004, pasangan ini hanya mendapat 28.186.780 suara (26,24%) pada putaran pertama dan 44.990.704 (39,38%) pada putaran kedua.  Salahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur, yang mendampingi Wiranto di pemilu yang sama, pun hanya meraih 26.286.788 suara (22,15%). Begitu juga ketika Amien Rais, mantan Ketua PP Muhammadiyah, maju menjadi calon presiden di pemilu yang sama. Dia hanya mendapatkan 17.392.931 suara (14,66%).

Itulah faktor-faktor realistik yang harus ditimbang. Bahwa ternyata endorsement ormas Islam terhadap partai atau tokoh politik tidak berbanding lurus dengan perolehan suara. Suara tertinggi PKB yang hanya 13,3 juta jelas tidak sebanding dengan jumlah warga nahdliyin yang konon 90 jutaan orang itu. PAN belum pernah melewat 10 juta suara, padahal jumlah anggota Muhammadiyah kurang lebih sama dengan NU. Demikian pula dengan perolehan suara Hasyim Muzadi, Salahudin Wahid dan Amien Rais dalam Pilpres 2004.

Jadi, selain tak menghasilkan suara signifikan, keterlibatan ormas Islam dalam politik juga menimbulkan masalah pro-kontra di internal organisasi.

Fakta di atas bisa dibaca bahwa endorsement politik ormas Islam dan ulama ternyata tidak laku di mata pemilih. Kalau mau berbaik sangka, pengabaian pemilih itu bisa ditafsirkan sebagai harapan tulus mereka agar ulama dan ormas Islam fokus mengurus umat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here