Politik Tanpa Bola SBY

0
102

Nusantara.news, Jakarta- Kalau diibaratkan dengan sepakbola, jelang Pilpres 2019 ini Partai Demokrat masih bermain tanpa bola, masih melakukan “gocek” tanpa bola. Pasalnya, Partai Demokrat hingga saat ini belum memutuskan sikap akan membentuk poros koalisi baru atau bergabung dengan koalisi partai-partai pengusung Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo sebagai calon presiden. Penentuan sikap partai tersebut akan dilakukan usai pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Seumpama pertandingan bola, SBY sekarang sudah tidak mengejar bola lagi, tapi menunggu muntahan (operan) bola, baik dari kubu Prabowo maupun Jokowi. Sebab di kedua kubu ini rentan dilanda perpecahan, utamanya saat penentuan cawapres masing-masing. Lantas, ke manakah pecahan koalisi prabowo dan Jokowi akan berlabuh? Hampir pasti lari ke poros lain, orang menyebutnya “poros ketiga”. Peluang ini yang tengah dimainkan SBY: menampung partai yang tak puas dengan kedua kubu yang ada, sekaligus memajukan capres-cawapres sendiri.

Terlebih wacana poros ketiga ini sempat mengemuka meski akhirnya layu sebelum berkembang. Bahkan, Partai Demokrat, PAN dan PKB, yang sementara ini memang belum menentukan dukungan politik baik ke koalisi Prabowo ataupun Jokowi, pernah bertemu pada 8 Maret 2018 membahas poros ketiga untuk mengusung calon presiden. Secara matematik, tiga partai tersebut dapat mengusung calon presiden pada 2019. Partai Demokrat berdasarkan Pemilu 2014 menguasai 61 kursi atau 10,89 persen kursi parlemen, PKB 47 kursi atau 8,39 persen, dan PAN 48 kursi atau 8,57 persen. Total ketiganya 27,86 persen, dan jumlah tersebut melebih batas syarat pencalonan presiden 20 persen.

Peluang SBY untuk membentuk poros ketiga kini terbuka lagi. Sebab, sikap politik PAN dan PKB meski menjadi bagian dari pemerintahan tapi bukan jaminan mendukung Jokowi di pilpres mendatang. Begitupun dengan PKS, bukan hal mustahil meninggalkan Prabowo dan Gerindra jika syarat cawapres tak dipenuhi. Ditambah, “perselisihan” dua partai basis massa Islam modern (PKS-PAN) di kubu Prabowo dan basis Islam tradisional di kubu Jokowi (PPP-PKB), langsung atau tidak langsung menguntungkan SBY untuk mengaktivasi kembali poros ketiga.

Di kubu Prabowo misalnya, PKS dan PAN mengancam bakal menarik diri dan keluar dari koalisi jika kadernya tak digandeng Prabowo sebagai cawapres. Memang sejauh ini, PAN meski secara ‘de jure’ tergabung dalam koalisi pemerintah Jokowi, tapi secara ‘de facto’ cenderung merapat ke kubu oposisi (utamanya Gerindra dan PKS). Menurut Ketua DPP PAN Yandri Susanto, kemungkinan besar partai berlambang matahari itu akan memberikan dukungan ke Prabowo.

Sementara PKS, meski tergolong sekutu loyal Gerindra, tampaknya syarat cawapres tak bisa ditawar lagi. Apalagi dalam beberapa pilkada seperti Pilgub Jakarta 2017 dan Pigub Jabar 2018, PKS legowo tak mematok kadernya sebagai kandidat, atau setidaknya mengalah di posisi cawagub. Di Pilpres 2014, PKS juga tak dipilih sebagai cawapres Prabowo, melainkan Hatta Rajasa dari PAN.

Percik perselisihan antara PAN dan PKS soal siapa paling berhak jadi pendamping Prabowo juga mulai tampak. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, menanggapi syarat yang diajukan PKS ke Gerindra. Dia mengatakan bahwa dalam berpolitik tidak ada pemaksaan. “Kita menghormati orang saling menghargai, dalam politik itu saya kira nggak ada maksa-maksa gitu. Kawin aja nggak boleh paksa, apalagi koalisi ya,” kata Zulkifli di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Prabowo, SBY, dan Jokowi

Serupa dengan kubu Prabowo, partai koalisi Jokowi juga rentan perpecahan saat penentuan cawapres. Kerawanan ini amat kentara melihat prakondisi yang dimainkan oleh para ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Mereka telah bergerilya mendekati Jokowi untuk merebut RI-2 di pilpres tahun depan. Yang sudah terang-terangan, adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain sama-sama pamer baliho, keduanya juga tampak sumringah saat mendampingi Presiden Jokowi di beberapa acara.

PKB boleh jadi hengkang jika aspirasi mereka tak terpenuhi, termasuk ambisi dari PKB untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres-nya Jokowi. Apalagi, pada Pileg 2014 silam, ketika perolehan suaranya membumbung, PKB sempat menawarkan kandidatnya untuk perpasangan dengan Jokowi yang sayangnya ditolak. PAN juga berpotensi undur diri, lebih-lebih partai besutan Amien Rais ini kerap berseberangan dengan sikap pemerintah dan lebih dekat ke partai oposisi.

Tak menutup kemungkinan Golkar, Hanura, dan PPP pun demikian: kecewa karena tak dipilih jadi cawapres. Apalagi PKB, PPP, PAN, Golkar, dan Hanura memasuki usia kematangan dalam berpolitik. Ketum PKB Muhaimin pernah jadi menteri, Ketum PPP Romahurmuziy sudah lama berkecimpung di jagat politik, pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto bahkan penah dua kali jadi Menko, jadi capres (2004) dan Cawapres (2009). Karier politik mereka tergolong ‘senior’ sehingga bagi mereka posisi cawapres adalah bentuk mobilitas vertikal di kancah politik sekaligus ‘tahta pembuktian.’

Baru-baru ini, bahkan dua partai koalisi pemerintah terlibat ‘saling serang’. PKB menyerang PPP dengan menyebut partai berlambang Ka’bah itu hanya numpang tenar dengan menempeli Presiden Jokowi. Tak terima atas tudingan itu, PPP melancarkan ‘serangan balik’ agar PKB ngaca. Selama ini, PPP dan PKB memang seolah sedang berlomba-lomba mencuri hati Presiden Jokowi agar digaet menjadi cawapres. Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sama-sama pernah mengumbar foto saat satu pesawat dengan Jokowi.

Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid lantas menyindir pendekatan Rommy ke Jokowi bukan untuk membicarakan isu-isu terkait pandangan keislaman. Tak hanya itu, ia juga menyebut kedekatan keduanya sekadar untuk ber-selfie. Lebih lanjut, Jazilul menuturkan langkah yang diambil Rommy tersebut tak ayal hanya untuk mengupayakan PPP tak bubar pada 2019.

“Langkah yang dilakukan Pak Rommy hari ini supaya (PPP) tidak bubar di 2019,” ujarnya di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Menanggapi serangan PKB, Sekjen PPP Asul Sani meminta PKB sebelum bicara banyak, berkaca dulu. Dia kemudian menyindir menteri-menteri PKB yang duduk di Kabinet Kerja Jokowi.”Emang kontribusi PKB apa selama pemerintahan Pak Jokowi? Menterinya mana sih yang ada di 10 besar menteri terbaik dari PKB? Kan nggak ada. Jadi kalau bicara kontribusi, suruh bercermin dulu kontribusinya PKB apa ke pemerintahan, gitu saja,” sindir Asru Sani, Rabu (18/4/2018).

Gejala perpecahan anggota koalisi Prabowo dan Jokowi bisa jadi makin nyata jika hasil pilkada nanti menunjukkan salah satu kubu menelan banyak kekalahan. Dengan paragmatisme partai politik saat ini, kegamangan hingga mudahnya berpindah koalisi sangat dimungkinkan jika elektabilitas jagoannya terus menurun, deal-nya tak diakomdasi, atau ada tawaran yang lebih menggiurkan. Di pihak lain, sambil menunggu hasil pilkada, SBY terus membangun komunikasi politik terhadap partai-partai di kedua koalisi guna menjaga ‘chemistry’ agar nanti tak kerepotan menghimpun mereka manakala koalisi SBY terbentuk.

Di luar itu, politik tanpa bola SBY juga dimanfaatkan dengan ‘tour politik’ ke pelosok nusantara. Langkah ini selain untuk merawat ‘suara pemilih’, juga sebagai ‘panggung’ bagi pematangan karier politik putera mahkotanya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mungkin, secara realisitis SBY tak menargetkan AHY untuk capres atau cawapres di Pilpres 2019. Bisa jadi, AHY akan “dimagangkan” lebih dahulu di posisi menteri atau proyeksi lain sebagai batu loncatan menuju pesta demokrasi lima tahunan berikutnya (Pilpres 2024). Dengan usia AHY saat ini 39 tahun, amat mungkin ia akan menjadi ‘pemain utama’ di kontestasi 2024, bahkan 2029. Sebab di saat itulah, AHY sudah matang baik secara politik maupun usia (45 tahun di Pilpres 2024 dan 50 tahun di Pilpres 2029).

Pun begitu, satu-satunya penghambat sekaligus “PR” terbesar poros SBY memenangkan pertarungan adalah menentukan tokoh alternatif capres yang mampu mengambil pemilih tidak loyal Jokowi dan Prabowo. Apakah akan memasangkan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo-Cak Imin, menduetkan Gatot-Ahmad Heryawan (Aher), atau bahkan Zulkifli Hasan-Cak Imin? Entahlah. Kita tunggu saja “gocek” bola SBY.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here