Politik Tentara Adalah Politik Negara, Bukan Politik Kekuasaan

1
373

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan para senior tentara Jumat (22/9/2017) pekan lalu perihal ada upaya penyelundupan senjata yang berjumlah 5.000 unit di luar institusi TNI/Polri, menjadi bola panas. Dari sisi momentum pernyataan tersebut muncul di tengah hiruk pikuk soal PKI. Kendati pernyataan Panglima di ruang terbatas, tetapi kemudian menyebar luas menjadi viral di media sosial. Tudingan Panglima TNI sedang berpolitik pun muncul. Namun, tak sedikit pula yang menilai tudingan itu berlebihan.

Alih-alih menindaklanjuti pernyataan Panglima, pemerintah melalui Menkopolkam Wiranto justru cenderung menegasikan dan mengoreksi pernyataan Panglima. Lembaga legislatif pun demikian, sebagai institusi pengawasan yang sejatinya mengungkap lebih jauh keterangan Panglima, belum bisa berbuat banyak. Mereka tampaknya akan lebih getol mengurusi Pansus KPK.

Sejumlah media, bahkan lebih nyaring pemberitaannya pada isu ‘panglima TNI berpolitik’, daripada turut menelisik kebenaran ‘skandal 5.000 senjata’. Sebab, jika sinyalemen Panglima Gatot yang berbasiskan data intelijen TNI (yang dikenal paling akurat) itu benar, maka hal tersebut menjadi masalah serius yang menyangkut kedaulatan dan sistem pertahanan Republik Indonesia.

Tanggapan miring terhadap pernyataan Jenderal Gatot juga muncul dari beberapa kalangan. PDIP, misalnya, mengatakan Jenderal Gatot tengah mencari momentum politik akibat pernyataannya. “Mungkin saja (Panglima TNI mencari momen politik) akibat statement yang tidak seharusnya disampaikan dan muncul ke publik. Konsekuensinya, orang bisa mempunyai interpretasi yang bermacam-macam terhadap yang bersangkutan,” ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menuding Panglima bermanuver politik. “Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Namun jika diamati secara jernih, beberapa pihak yang menyebut Panglima Gatot sedang berpolitik jelang 2019 lantaran sinyalemennya soal pembelian 5.000 senjata ilegal, dinilai berlebihan dan kurang memahami konteks sejarah tentara Indonesia. Apalagi, dalam rekamannya itu, tak hanya bicara seputar 5.000 senjata, tetapi juga Panglima dengan tegas menyatakan TNI akan hancur bila ditarik ke politik. Artinya, TNI dengan sadar memahami peran dan posisinya dalam bernegara.

Perlu diketajui, politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Politik negara TNI sudah jelas: Pancasila dan UUD 1945. Artinya, loyalitas tentara hanya kepada negara dan politik negara (UUD 1945). Tentara membela pemerintah hanya ketika pemerintahan tersebut konsisten menjalankan perintah UUD 1945. Tetapi jika mengabaikan atau mengkhianati UUD 1945, juga dapat merusak keutuhan NKRI, maka TNI akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa.

Politik Tentara Politik Negara

Di luar polemik Panglima Gatot, kajian tentang hubungan tentara dengan politik memang selalui menarik untuk dibahas dan tidak akan pernah basi. TNI sebagai garda terdepan untuk menjaga  keutuhan NKRI tetap harus mendapat dukungan rakyat, di luar ada sisi kelam terkait dekatnya tentara dengan kekuasaan di era masa Orde Baru akibat malfungsi dwifunsgi ABRI.

Dalam diri para prajurit TNI, terinternalisasi dua prinsip dasar, yaitu: pertama, prinsip kelahiran yang menempatkan mereka merasa berhak sekaligus bertanggung jawab menentukan ke mana arah negara ini sebagai akibat dari keikutsertaan mereka dalam proses pengusiran penjajah dan kelahiran negara. Embrio tentara Indonesia bahkan lahir sebelum republik ini berdiri. Lewat laskar-laskar rakyat yang kemudian disatukan dengan eks-tentara PETA dan eks-tentara KNIL, maka terbentuklah Badan Keamana Rakyat (BKR) sebelum akhirnya mengubah nama menjadi TNI pada 5 Oktober 1945.

Demikian pula seterusnya TNI bersama rakyat berhasil mengatasi berbagai masalah keamanan dalam negeri, mulai dari pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, hingga G30S/PKI 1965. Juga perlawanan terhadap negara luar seperti peperangan melawan sekutu di berbagai daerah, kontra-agresi Belanda, serangan umum 1 Maret, pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Malaysia, perjuangan integrasi Timor Timur, dan sebagainya.

Dari titik historis ini, TNI merasakan dirinya tidak hanya sebagai tentara yang bergulat dengan fisik dan senjata, melainkan juga melihat dirinya lebih-lebih sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Republik Indonesia yang merdeka serta pencapaian segala tujuannya. Itu sebabnya, TNI selalu mempunyai pendiriannya atas perkembangan negara dan bangsa. Mereka tidak ragu-ragu untuk menyampaikan pendirian itu kepada pemerintah, termasuk misalnya ancaman proxy war, kebangkitan komunisme (PKI), hingga pengadaan senjata ilegal di luar instansi TNI-Polri. Juga bahkan kalau pendirian TNI itu berbeda dari pendirian Pemerintah.

Panglima Besar Jenderal Soedirman di tengah para tentara Indonesia. Sejak awal, Soedirman melarang TNI berpihak pada satu kekuatan politik, partai politik, dan menegaskan tentara Indonesia bukan tentara bayaran/sewaan

Sikap demikian berkali-kali ditunjukkan oleh Panglima Besar Sudirman ketika berbeda sikap dengan pemerintah soal diplomasi dan merdeka 100 persen, demikian pula oleh Jenderal A.H Nasution dan Achmad Yani terkait ancaman komunisme. Selama TNI menunjukkan sikap demikian, maka ia mendapat kepercayaan rakyat banyak. Sebab umumnya pendirian TNI itu juga mewakili aspirasi rakyat banyak.

Namun, ketika TNI setelah tahun 1980-an tidak lagi sanggup bersikap demikian, yaitu menjadi alat kekuasaan politik, maka di situlah TNI yang waktu itu bernamaABRI telah kehilangan jati dirinya. Sejak itulah ABRI dijauhi rakyat banyak. Sekarang dengan mengambil kembali nama TNI dan melakukan pembenahan pasca-reformasi 1998, jati diri itu kembali tumbuh dan mendapat kepercayaan publik.

Dalam persektif negara liberal, militer semata-mata hanya alat kekuasaan yang keberadaannya mutlak berada di bawah otoritas yang lebih tinggi yaitu politik sipil. Sehari-harinya mereka hanya berlatih dan menunggu titah bertempur. Selain itu, militer di negara Barat umumnya lahir setelah negara berdiri, mereka tidak dibentuk dari proses bersama rakyat melewati perlawanan terhadap kolonial hingga terbentuknya negara.

Atas dasar itu tentara Indonesia bukan seperti di negara Barat yang melulu merupakan alat pemerintah, tetapi juga tidak seperti tentara di negara Amerika Latin yang cenderung menguasai pemerintahan negaranya dengan diktator militer. Di Indonesia, TNI adalah jalan tengah (middle way), yang tidak berpihak pada kekuatan politik mana pun. Namun ketika negara dalam bahaya, di situ TNI akah hadir.

Kedua, prinsip penyeimbang. Tentara hadir sebagai penyeimbang setiap kali negara ini berada dalam krisis. Pada masa Soekarno, tentara muncul untuk mengimbangi kuatnya hegemoni paham komunisme-PKI. Bahkan dalam beberapa hal, tentara berbeda sikap dengan Presiden Soekarno, termasuk terkait Nasakom. Ketika PKI dianggap mengancam Pancasila dan stabilitas negara, maka upaya penumpasan dilakukan tentara.

Di masa Orde baru, TNI juga hadir sebagai penyeimbang tatkala politik nasional terbelah dalam dua kutub ekstrem kiri dan ekstrem kanan yang berpotensi membahayakan keutuhan bangsa. Ketika itu TNI menawarkan politik jalan tengah dengan haluan nasionalisme pembangunan sebagai penyeimbang. Tujuannya meredakan ketegangan, menawarkan pilihan yang menguatkan bangunan NKRI.

Di era reformasi, ketika polemik penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Aksi Bela Islam memanas, TNI juga hadir sebagai penyeimbang. Panglima TNI dengan tegas menyatakan bahwa aksi umat Islam merupakan hal yang wajar ketika mereka merasa ada gangguan terhadap NKRI. Kalau ada yang hendak melakukan makar, TNI akan berdiri paling depan untuk menghadapinya. Sayangnya, banyak orang menyalahtafsirkan pernyataan dan sikap Panglima TNI telah berpihak kepada kelompok Islam radikal, intoleran, dan anti-kebinekaan.

Padahal jika ditilik secara objektif, upaya TNI dalam polemik tersebut bertujuan sebagai penyeimbang agar kekuatan massa Aksi Bela Islam yang amat besar itu tak berujung pada chaos. Sebab saat itu, publik membaca aparatur pemerintah cenderung berada di posisi pro-Ahok sehingga jika dibiarkan akan memantik ‘kemarahan dan kecemburuan’ massa kontra-Ahok. Di titik ini, sebenarnya TNI telah bersikap proporsional sebagai stabilisator keamanan dan kekuatan sosial, tak berpihak, serta adil dalam menyikapi konflik di tengah rakyat Indonesia. Dengan suasana dan langkah-langkah sejuk yang ditampilkan TNI, kemungkinan rusuh dan perpecahan bangsa dapat diinimalisir.

Kembali ke konteks Panglima TNI Gatot, apakah sinyalemennya terkait bahaya asing, ancaman komunisme, dan pengadaan senjata ilegal, lantas dikatakan Panglima TNI sedang berpolitik untuk ambisi pada Pilpres 2019? Rasanya tidak. Sebab, apa yang disebutkan Panglima adalah realita yang terpampang di hadapan kita. Dan sejauh ini, langkah orang nomor satu di TNI pun tak terlibat dalam politik kekuasaan ataupun berpihak pada partai politik mana pun, tetapi lebih kepada menjalankan politik kenegaraan.

Barangkali kita perlu memahami jati diri dan akar sejarah tentara Indonesia untuk melihat hubungan sipil-milter serta posisi politiknya. Sehingga, kita bisa memandang TNI di tengah konstelasi politik nasional ini secara adil dan proporsional. Atau, mungkinkah ada yang merasa terancam secara politik dengan melejitnya ketokohan Panglima TNI? []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here