Politik yang Egois

0
175

MELIHAT atraksi  partai politik di Indonesia, terus terang, sungguh merupakan kebingungan yang memaksa akal sehat bekerja keras. Lihat saja, antara partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah dengan yang mengibarkan bendera oposisi terhadap pemerintah. Sukar sekali kita menarik perbedaan mendasar antara mereka.

Jika oposisi diartikan sebagaimana konsep dasarnya yakni penentangan terhadap pemerintah, kita sulit mencari pembuktiannya dalam perilaku partai politik saat ini.

Oposisi dalam pengertian seperti itu memang tidak mungkin terjadi di negara yang tidak menganut kebebasan memilih ideologi, seperti Indonesia. Karena penentangan secara frontal hanya bisa dilakukan  ideologi perjuangannya berbeda, karena jika ideologi berbeda maka akan berbeda pula platform, kebijakan dan programnya.

Oleh sebab itu, di Indonesia oposisi memang hanya sebatas menggangu pemerintah melalui kekuasan legislatif, tanpa parameter yang benar-benar terukur dan berpatokan pada implementasi ideologis. Hal itulah yang terlihat dalam oposisi yang dilakukan oleh partai-partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan selama era Reformasi ini.

Berbeda halnya dengan oposisi yang dilakukan oleh partai-partai di era Demokrasi Parlementer di Indonesia tahun 1950-an. Waktu itu pertarungan antarpartai memang bersumber dari penerapan ideologis masing-masing partai.

Sebab di masa itu partai-partai yang memiliki ideologi berbeda, baik Islam (NU, Masjumi, Perti, PSII, dan kawan-kawan), nasionalis (PNI, IPKI, dan kawan-kawan), sosialis (PSI dan kawan-kawan) maupun komunis (PKI). Ideologi itu mereka elaborasi menjadi platform partai, lalu diturunkan dalam bentuk kebijakan dan ditetapkan sebagai program dengan target-target pencapaiannya.

Jika ideologi di hulunya berbeda, tentu akan berbeda pula platform, kebijakan dan programnya. Itulah yang menjadi dasar bagi partai yang berperan sebagai oposisi untuk menyerang kebijakan pemerintah. Namun, karena basis ideologinya jelas, serangan terhadap pemerintah itu tidak asal menyerang saja, melainkan dilakukan secara konsepsional dengan program-program dan pendekatan yang berbeda.

Tinggal bagaimana kuatnya pembelaan diri pemerintah untuk menghadapi serangan itu. Kalau argumentasi kepalang tanggung, pemerintah alamat turun panggung. Itu sebabnya ketika itu kabinet naik turun silih berganti –yang dalam bahasa rezim sesudahnya dibaca sebagai instabilitas politik.

Kini, era itu sudah berlalu. Era multipartai babak kedua dalam sejarah politik Indonesia saat ini tidak lagi ditandai dengan politik pro atau antipemerintah dalam tataran konsepsional seperti itu. Perilaku partai politik saat ini bertolak dari premis-premis pragmatis  –atau mungkin oportunistik—terhadap kekuasaan.

Sehingga aktivitas mereka dalam berpolitik adalah dalam rangka memupuk investasi, baik finansial maupun pencitraan, untuk keperluan pemilihan umum berikutnya. Itulah sebabnya mengapa koalisi ataupun oposisi tidak pernah diperankan secara totalitas .

Partai yang berkoalisi dalam pemerintahan tidak melulu memberikan dukungan kepada pemerintah, tetapi juga bisa bersuara keras apabila ada momentum yang menguntungkan mereka dengan dalih menjalankan fungsi kontrol. Sebaliknya partai yang memproklamasikan dirinya sebagai oposan juga tidak berusaha memberikan pengimbangan kepada pemerintah secara konseptual.

Sehingga yang terbaca ke permukaan bukan lagi antara pemerintah dan partai koalisinya di satu pihak dan partai oposisi di pihak lain, melainkan antara eksekutif dan legislatif yang selalu saling berlawanan.

Dengan dasar itu, maka koalisi dan oposisi di Indonesia sama-sama berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Sebab pertimbangan untuk berkoalisi dengan pemerintah atau beroposisi terhadap pemerintah, semata-mata bertolak dari pamrih kekuasaan. Suatu partai bisa berkoalisi dengan partai lain yang memenangkan pemilihan umum apabila ditawari porsi kekuasaan, meski antara mereka tidak ada kesamaan platform.

Begitu juga sebaliknya, suatu partai akan menentang pemerintah di DPR jika mereka tidak mendapat alokasi kekuasaan, kendati dari segi platform mereka mempunyai kedekatan.

Inilah pertanda egoisme politik yang menjangkiti partai-partai kita. Lalu di mana posisi rakyat dalam lalu lintas politik yang seperti itu? Tidak ada. Egoisme tidak pernah memberi tempat kepada orang lain. Perhatian partai politik kepada rakyat berakhir ketika dicelupkannya jari ke tinta pemilu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here