Politik Zonder Sikap

0
114

PARTAI Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo tiba-tiba mendukung Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya, partai ini, termasuk semua jaringan media massa di bawah kerajaan Hary Tanoe, selalu bersuara kritis terhadap pemerintah.

Dukung-mendukung atau tolak-menolak, sebenarnya, sesuatu yang lazim dalam berpolitik. Tak ada yang aneh, jika suatu partai politik menolak atau mendukung seseorang dan kelompok politik lain. Atas nama dinamika yang selalu berkembang, dukungan atau penolakan bisa silih berganti. Itu murni soal pilihan.

Yang perlu dikritisi adalah apa alasan mendukung atau menolak. Harus ada landasan prinsipilnya. Prinsip itu bisa berupa ideologi, paradigma, platform atau program. Itulah yang membedakan partai yang satu dengan yang lain.

Pertanyaannya, apa alasan prinsipil atas kritisisme Perindo terhadap Jokowi selama ini. Sebagai partai politik, tentu ada alasan yang bersifat paradigmatik di balik sikap itu. Alasan itu menjadi indikator dalam menilai Jokowi dan pemerintahannya.  Kalau tak ada, berarti kritiknya terhadap pemerintah adalah sesuatu yang tidak berdasar.

Kalau sekarang Perindo berbalik, apa pula alasannya? Harus jelas. Supaya rakyat bisa jelas pula menilai.

Pertanyaan yang sama juga patut diajukan kepada partai-partai di Kubu Teuku Umar yang mendukung pemerintah, dan partai-partai di Kubu Hambalang atau Cikeas yang tak setuju dengan Jokowi.

Publik sangat membutuhkan apa alasan prinsipil mereka mendukung dan menolak. Sebab itu menentukan penilaian apakah alasan mereka substansial atau oportunistik.

Kita cenderung berpendapat bahwa dukungan atau penolakan itu semata-mata oportunistik. Sebab, kalau memang indikator penilaian mereka adalah platform ideologis, pasti dukungan atau penolakan itu berfluktuasi. Sebab, pemerintahan bukan tak punya cela. Ada waktunya keliru, dan ada pula masanya bertindak tepat. Tapi yang terlihat, pada saat pemerintah keliru, tak ada koreksi dari partai pendukung. Dan ketika tindakan pemerintah tepat, tak ada pula apresiasi dari oposan.

Sebenarnya, partai-partai saat ini tidak punya tradisi oposisi, jika oposisi diartikan sebagaimana konsep dasarnya yakni penentangan terhadap pemerintah. Oposisi dalam pengertian seperti itu memang tidak mungkin terjadi di negara yang tidak menganut kebebasan memilih ideologi, seperti Indonesia.

Penentangan secara frontal hanya bisa dilakukan jika ideologi perjuangannya berbeda. Karena jika ideologi berbeda, maka akan berbeda pula platform, kebijakan dan program, dan targetnya.

Berbeda halnya dengan oposisi yang dilakukan oleh partai-partai di era Demokrasi Parlementer di Indonesia tahun 1950-an. Ketika itu pertarungan antarpartai memang bersumber dari penerapan ideologis masing-masing, baik Islam (NU, Masjumi, Perti, PSII, dan kawan-kawan), nasionalis (PNI, IPKI, dan kawan-kawan), sosialis (PSI dan kawan-kawan) maupun komunis (PKI).

Oleh sebab itu,  saat ini, mendukung atau menentang pemerintah tidak dilandasi parameter terukur. Satu-satunya ukuran adalah konsesi kekuasaan. Mendukung kalau beruntung, menolak jika tak dapat.

Tak salah memang jika partai politik menjadikan konsesi kekuasaan sebagai patokan sikap. Toh berpolitik itu berpamrih kekuasaan.

Tapi kalau hanya itu, rakyat tak dapat apa-apa. Suara rakyat hanya sekadar tiket untuk mengantarkan politisi menduduki tahta. Aspirasi rakyat? Itu soal kedua.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here