‘Politisasi Desa’, Cara Jokowi Amankan Suara Desa

0
182

Nusantara.news, Jakarta –Hari ini, (14/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan ribuan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Istora Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah hal, mulai dari dana desa yang terus meningkat setiap tahun, pengangkatan perangkat desa setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA, hingga mendaftarkan perangkat desa di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berbagai rencana kenaikan dan janji yang menyentuh “kesejahteraan” orang desa menjelang pemilihan presiden 2019 tersebut, patut dicurigai sebagai gula-gula politik capres Petahana. Pasalnya, desa menjadi basis suara yang masih berperan penting dalam setiap gelaran pemilu. Oleh karenanya, mengamankan suara di tingkat desa bisa menjadi salah satu strategi jitu dalam meraih kemenangan di Pilpres 2019 bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Manuver politik desa Jokowi memang setali tiga uang dengan strategi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin (TKN). Agustus tahun lalu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan tim mereka akan mengandalkan para kepala daerah dan desa untuk memenangkan jagoannya di pemilu 2019.

Mengapa Jokowi begitu agresif menyasar pemilih pedesaan, bahkan sejak Pilpres 2014 lalu? Hal ini terkait dengan kondisi sosiologi politik masyarakat desa yang cenderung berbeda dengan masyarakat kota yang lebih melek politik. Sehingga dalam konteks partisipasi politik, masyarakat desa masih cenderung bergantung pada mobilisasi dari aktor-aktor politik. Tak heran, pada Pilpres kali ini siasat tersebut masih terus digalakkan. Salah satunya melalui pengerahan perangkat desa dalam barisan tim kampanye petahana.

Secara politik, jika berkaca pada data Pilpres 2014, partisipasi pemilih di pedesaan juga lebih besar ketimbang pemilih di perkotaan. Menurut data KPU, pengguna hak pilih di pedesaan sebesar 67% dari total pemilih, sedangkan masyarakat perkotaan 33%. Padahal dari segi kuantitas pemilih, jumlah pemilih perkotaan lebih besar dari pedesaan. Data BPS 2015 (data terakhir), menunjukkan jumlah pemilih pedesaan sebanyak 46,7% dan pemilih perkotaan 53,3%. Itu artinya, pada pemilu 2019 mendatang, lumbung suara berada di pedesaan.

Upaya mengamankan desa juga merupakan senjata petahana untuk mendongkrak elektabilitas yang menurut berbagai survei dinilai stagnan, yakni di kisaran 50%. Sementara lawannya, Prabowo-Sandi tren elektabilitasnya cenderung naik mendakati 40%. Angka elektabilitas sebesar 50% bagi seorang petahana tentu saja belum aman, terlebih jika dibandingkan dengan petahana sebelumnya (Presiden Susilo bambang Yudhoyono) yang elektabiltas pada periode keduanya (pemilu 2009) berada di atas 60%.

Di luar itu, berbagai isu ekonomi yang menyerang Jokowi mulai dari naiknya harga-harga, membengkaknya utang, dan gejolak ekonomi nasional, diprediksi turut mendegradasi keterpilihannya, utamanya di mata masyarakat perkotaan yang umumnya sudah melek politik dan informasi. Berbeda dengan masyarakat desa yang belum melek politik dan tak cukup mengakses informasi, memang sangat rentan digiring oleh iming-iming dan pencitraan para politisi.

Di titik ini, mengamankan suara pemilih pedesaan merupakan pilihan rasional bagi tim Jokowi. Apalagi sebagai petahana, Jokowi bisa memanfaatkan akses kebijakan dan panggung politik untuk kepentingan elektoral. Hal ini termasuk bagian dari incumbency advantages di mana petahana memang kerap kali diuntungkan oleh status tersebut. Tentu bukan tanpa alasan mengapa Jokowi memaksimalkan program dana desa dan berniat menggaji perangkat desa setara ASN golongan IIA menjelang Pilpres 2019.

Tidak dapat dipungkiri, baik secara langsung maupun tidak, adanya seperangkat kebijakan politik pro-desa akan berpengaruh terhadap upaya Jokowi untuk mengamankan suara di tingkat terbawah sumber suara, yakni desa. Dalam konteks politik nasional menjelang Pilpres 2019, dukungan kepala desa terhadap kandidat yang akan bersaing juga terlihat menguat.

Misalnya saja seruan ‘STMJ’ atau singkatan dari Saya Tetap Milih Jokowi dan ‘Lanjutkan’  dari seorang kades asal Temanggung dan kades asal Kabupaten Klaten yang mengemuka di acara peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang dihadiri Jokowi di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Yogyakarta pada pertengahan tahun lalu.

Selain itu, juga ada temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah juga mencatat, lurah dan kepala desa paling banyak melakukan pelanggaran kampanye Pemilu 2019. Terhitung dari awal masa kampanye 23 September 2018 hingga Januari 2019, para lurah dan kepala desa ini terlibat penggalangan massa sampai turut serta mendeklarasikan para calon yang ikut Pileg dan Pilpres.

Tak Peka Krisis Demi Elektoral

Dalam konteks dana desa misalnya, komposisi dana desa memang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 2015, alokasi dana desa hanya sebesar Rp20,67 triliun. Angka itu naik menjadi Rp46,98 triliun pada 2016, dan naik lagi menjadi Rp60 triliun pada masing-masing tahun 2017 dan 2018. Tahun 2019 anggaran dana desa naik menjadi Rp70 triliun.

Kritik pun muncul. Bukan saja karena dana desa digelontorkan jelang Pilpres, tetapi juga diklaim sebagai keberhasilan sang petahana. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut, petahana tak berhak mengklaim hal tersebut sebagai keberhasilan. Sebab, dana desa merupakan hak rakyat berdasarkan perintah undang-undang yang sebelumnya disahkan DPR.

Kemudian soal rencana Jokowi yang akan mengangkat dan mengaji para perangkat desa setara dengan PNS/ASN Golongan IIA, juga problematik. Dengan status setara PNS golongan II maka diperkirakan perangkat desa memperoleh gaji Rp1,9 juta ditambah dengan tunjangan Rp800 ribu. Setiap bulan perangkat desa akan mendapatkan penghasilan Rp2,7 juta. Itu angka yang besar bagi pejabat di tingkat desa.

Katakanlah 2,7 juta per bulan dikali kurang lebih 15 perangkat desa per desa (kategori perangkat desa berdasarkan Pasal 48 UU 6/2013 tentang Desa yakni sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis) lalu dikali dengan jumlah desa penerima dana desa sebanyak 74.958 Desa, maka total dana yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar Rp3.035.799.000.000 (Rp3 trilunan). Dalam setahun, pemerintah harus mengucurkan dana untuk gaji perangkat desa sebesar Rp36.429.588.000 (Rp36 trilunan). Jumlahnya amat fantastis.

Jokowi dan Mendagri saat bertemu para perangkat desa

Pertanyaannya, dari mana sumber uang sebesar itu? Terlebih jika melihat defisit APBN 2019 (sebesar Rp 296 triliun atau setara 1,84% dari produk domestik bruto). Belum lagi beban utang luar negeri, juga pemangkasan anggaran beberapa kementerian dan lembaga negara termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal yang sebenarnya menandakan kondisi keuangan negara sedang krisis. Sayangnya pemerintah Jokowi seolah tak peka krisis.

Bandingkan misalnya dengan kebijakan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang memotong gaji para menteri dan pejabatnya guna meringankan beban utang. Jumlahnya tentu tak seberapa, tetapi hal itu cukup menunjukkan kepedulian dan kepekaan pejabat publik pada krisis keuangan yang dialami negaranya.

Dengan politik joro-joran di tengah ekonomi nasional yang sedang sulit di satu sisi, dan kebutuhan kebijakan populis sang petahana guna meraup “untung” Pilpres 2019 di sisi yang lain, langkah petahana memang tergolong nekad. Lihat aja program ‘bagi-bagi uang’ lainnya di luar rencana penggajian perangkat desa. Misalnya, alokasi dana untuk kelurahan sebesar Rp3 triliun pada awal tahun 2019, kenaikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, serta kenaikan tunjangan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) baru-baru ini, serta rencana kenaikan gaji PNS 5 persen pada tahun ini.

Akhirnya, demi kepenting elektoral sang petahana, pertimbangan keuangan negara sedang krisis pun diabaikan. Ke publik dalihnya: untuk kepentingan rakyat. Modus-modus politisi penguasa menjelang pemilihan di periode keduanya memang selalu seperti itu: bikin program ‘bagi-bagi duit’ yang sejatinya bukan untuk kepentingan siapa-siapa selain untuk melanggengkan kekuasaannya. Semoga rakyat lebih kritis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here