Politisasi Isu HAM di Pilpres 2019

0
88

Nusantara.news, Jakarta – Isu perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dianggap tidak akan menjadi perhatian bagi kedua pasangan calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Keberpihakan terhadap persoalan HAM malah semakin mundur di tengah kontestasi politik. Pasangan calon presiden nomor 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama memiliki catatan terkait isu HAM. Sorotan ini mencuat dalam momentum Hari HAM Sedunia, 10 Desember yang baru lalu.

“HAM tidak akan jadi bahan dagangan keduanya. Mereka (Prabowo dan Jokowi) tidak akan menggunakan narasi besar HAM karena keduanya tidak ramah terhadap HAM,” ujar Pegiat isu HAM dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar.

Haris mengatakan, sebagai seorang calon presiden, Jokowi dan Prabowo sama-sama tak memiliki kapasitas soal isu perlindungan serta pemenuhan HAM. Jokowi sebagai capres petahana belum memprioritaskan HAM sebagai salah satu strategi kebijakan publik yang strategis dalam visi dan misinya. Sementara, Prabowo juga memiliki catatan soal kasus HAM. Prabowo dikaitkan dalam penghilangan paksa 13 aktivis pada 1997-1998, dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kopassus.

Persoalan HAM malah semakin mundur di tengah kontestasi politik. Narasi kedua calon bahkan belum menyentuh visi misi dan hal substansial lain. Selama ini kontestasi diwarnai adu nyinyir, saling lempar ujaran kebencian, perang pencitraan personal, hingga aksi lapor polisi untuk menggebuk lawan politik.

Soal HAM? Tak mendapat tempat dalam visi misi ataupun materi kampanye kedua kandidat di pesta demokrasi ini. Padahal, demokrasi punya keterkaitan yang erat dengan HAM. Menurut Julius dan A.V. Dicey dalam Introduction To The Study Of The Law Of Constitution, bahwa suatu negara belum dikatakan demokratis jika tidak menghormati dan melindungi HAM. Anehnya, meski HAM tak jadi perhatian kandidat, isu HAM selalu dijadikan komoditas politik dan senjata untuk mendegradasi kubu pesaing.

Persoalan HAM di Era Jokowi

Pada Pilpres 2014 lalu, dalam visi misinya sebanyak 41 halaman, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) berjanji akan memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar dan menengah pertama, serta dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri. Untuk penanganan kasus HAM masa lalu, salah satu poin dari 42 prioritas utama kebijakan penegakan hukum, pasangan ini juga berkomitmen akan menyelesaikan kasus delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Delapan kasus tersebut di antaranya kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965. Namun, penuntasan kasus-kasus tersebut tersebut tidak kunjung direalisasikan. Begitupun soal muatan HAM dalam kurikulum pendidikan tak jelas juntrungannya.

Kenyataanya, Jokowi justru menunjuk beberapa tokoh yang diduga terseret pelanggaran HAM duduk di dalam pemerintahannya. Pada pertengahan Juni 2015, Jokowi menunjuk Sutiyoso yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai PKPI sebagai Kepala BIN. Kontras kepada Jokowi menyebutkan ada empat catatan Kontras yang terkait dengan Sutiyoso. Kasus tersebut adalah, kasus Balibo Five (1975), Operasi Seroja dan Flamboyan (1975), Operasi Militer Penumpasan GAM (1978), dan peristiwa Kudatuli (1996).

Pada Juli 2016 Presiden juga menunjuk Ketua Umum Partai Hanura menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dalam kabinetnya. Wiranto kerap dikaitkan dengan keterlibatan dalam Tragedi Trisakti, Peristiwa Semanggi I dan II, Penculikan dan Penghilangan Aktivis Pro-Demokrasi Tahun 97-98, serta Biak Berdarah.

Lainnya, ada mantan kepala BIN Hendropriyono (penasihat tim transisi Jokowi-JK). Dia disebut-sebut bertanggung jawab dalam tragedi Talangsari, Lampung. Saat kasus tersebut terjadi tahun 1989, Hendropriyono menjabat Komandan Korem Garuda Hitam Lampung. “Hendropriyono, dia ada di kasus Talangsari Lampung, pembantaian pengikut Warsidi,” ujar Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, dalam jumpa pers bertajuk Jokowi-JK, HAM, dan Kebebasan Beragama, 27 Agustus 2014 silam.

Di luar itu, KontraS menilai, selama memerintah, Presiden Jokowi hanya memunculkan narasi soal HAM tetapi tidak pernah melahirkan sebuah kebijakan. Catatan KontraS selama bulan Januari hingga Oktober 2018, kasus pelanggaran HAM di sektor SDA menjadi yang tertinggi dengan jumlah kasus atau sebanyak 194 kasus. Selain itu, jenis kasus dengan jumlah tertinggi kedua adalah pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing, yang berjumlah 182 kasus.

Laporan KontraS juga membahas sektor sipil dan politik; sektor ekonomi, sosial dan budaya, pembangunan dan okupasi lahan; serta sektor keadilan transisi, yang secara khusus terkait akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu.

Raport merah Jokowi terhadap HAM juga ditandai dengan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang hingga kini pelakunya tak terungkap padahal kasus itu sudah berjalan hampir dua tahun. Novel Baswedan diketahui sebagai penyidik KPK yang sedang menangani kasus Mega Proyek E-Ktp. Pemerintah terlihat lamban dalam mengungkap kasus Novel, entah karena memang sulitnya melacak pelaku meskipun sudah ada CCTV yang merekam kejadian penyiraman terhadap Novel atau memang disengaja untuk tidak mengungkap kasusnya.

Tak heran, berdasarkan data indeks negara hukum yang dikumpulkan Indonesian Legal Roundtable (ILR) pada 2012-2017, terdapat penurunan nilai prinsip HAM di era pemerintahan Presiden Jokowi dibandingkan periode sebelumnya. Indeks HAM pada 2012 (era Susilo Bambang Yudhoyono) adalah 5,74; lalu pada 2013 turun menjadi 5,4; dan turun lagi pada 2014 menjadi 4,15. Selanjutnya pada 2015 kembali turun di angka 3,82 dan merangkak naik pada 2016 dan 2017 masing-masing 4,25 dan 4,51.

Meskipun tren indeks HAM membaik pada era Jokowi, tetapi belum bisa melewati pencapaian perlindungan HAM di periode pemerintahan sebelumnya,” ucap Peneliti ILR Erwin Natosmal Oema.

Prabowo Diserang Isu HAM

Sama halnya dengan Jokowi, Prabowo juga tersandung isu HAM. Saat Pilpres 2014 lalu, Prabowo dihantam dengan tuduhan pelanggaran HAM di seputaran 1998. Manuver politik semacam itu ternyata berhasil. Lingkar Survei Indonesia (LSI) sempat melakukan survei pada 2014, hasilnya menunjukkan serangan isu HAM berdampak telak pada penurunan elektabilitas Prabowo. Serangan isu HAM itu akhirnya melumpuhkan ambisi sang jenderal untuk menjadi presiden di 2014.

Pun begitu, Prabowo dan timnya hingga saat ini belum menjelaskan secara gamblang ke publik perihal tuduhan pelanggaran HAM itu. Tak ayal, serangan politik isu HAM yang sebenarnya muncul sejak Prabowo memutuskan maju menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009 dan digoreng lagi di Pilpres 2014, tetap menjadi sandungan berat bagi Prabowo. Dan, sepertinya isu musiman ini akan dimunculkan kembali di Pilpres 2019.

Pola serangan pun selalu sama. Yakni dimulai dengan pengungkapan sejumlah dokumen milik pemerintan Amerika Serikat soal kondisi Indonesia ketika 1998 dan peran sejumlah petinggi militer yang salah satunya menyasar nama Prabowo Subianto. Dokumen yang dibeberkan oleh NSA National Security Archive menyinggung peristiwa penculikan para aktivis pada 7 Mei 1998.

Prabowo dituding terlibat dalam kasus pelanggaran penculikan aktivis 1998 saat menjadi Danjen Kopassus

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai dokumen NSA itu politis karena dikeluarkan beberapa saat setelah SKCK Prabowo untuk persyaratan pendaftaran capres terbit. Menurut Adi, seharusnya tim sukses Prabowo pun serius melawan serangan itu dengan pernyataan berbasis data dan jawaban yang valid.

“Pilpres 2019 ini momentum terakhir membersihkan nama dari tuduhan-tuduhan tidak jelas. Prabowo harus berani dan sedikit serius agar isu itu tidak terus-terusan berkembang liar,” lanjutnya.

Meksipun demikian, di Pilpres 2019 kali ini, serangan isu HAM tak hanya akan menyasar Prabowo, tapi juga kandidat petahana Jokowi. Sebab, sebagaimana laporan KontraS, pemerintahan Jokowi dinilai gagal dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM. Janji Jokowi soal HAM sejak Pilpres 2014, lebih terasa sebagai komoditas politik ketimbang komitmennya dalam bentuk kebijakan. Nyatanya, janji tersebut belum ditunaikan.[]

Baca juga:

Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia

Isu HAM Rentan Dipolitisasi Jelang Pilpres 2019

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here