Politisi Dipolisikan Bukti Buruknya Kaderisasi Parpol

0
34

Nusantara.news, Jakarta – Panggung politik yang seharusnya menjadi tempat para politisi beradu gagasan atau konsep membangun bangsa dan negara kini berbuah jadi ajang caci maki. Sejumlah politisi mengeluarkan pernyataan yang dianggap penghinaan dan provokasi akhirnya berujung pada kasus hukum.

Ini adalah cermin kualitas politisi sekaligus indikasi buruknya kaderisasi dan pola perekrutan partai politik?

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Victor Bungtilu Laiskodat kini berurusan dengan pihak berwajib setelah dilaporkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Iman Wahyudi ke Bareskrim Polri, pada Jumat (4/8/2017).

Tanda Bukti Lapor (TBL) laporan bernomor TBL/512/VIII/2017/BARESKRIM dengan registrasi Nomor LP/775/VII/2017/BARESKRIM

Alasannya, Viktor dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau penghinaan, kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta pelanggaran dalam hal penyampaian pendapat di muka umum.

Victor dituding melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juncto Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 156 serta Pasal 156A UU KUHP.

Laporan polisi itu berawal dari pidato Victor pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam acara deklarasi pasangan calon Bupati Kabupaten Kupang di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dalam laporannya, Surya menyertakan bukti rekaman video pernyataan Viktor tersebut.

Di dalam video itu, Viktor yang berbicara di hadapan sejumlah orang menyebut empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.

Selain PAN, Gerindra juga megambil langkah hukum terkait pidato Victor tersebut. Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule juga menilai Victor dianggap melakukan pencemaran nama baik serta melakukan penghinaan dan kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Begitupun dengan PKS yang mengutus Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru melaporkan hal yang sama.

PKS tidak terima dengan pernyataan Victor yang menyamakan partai berbasis Islam itu dengan PKI yang diketahui sebagai partai terlarang.

Namun, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani menegaskan, partainya mendukung penuh Victor. Karena, pernyataan Victor bertujuan menjaga keutuhan NKRI. Menurutnya, Victor hanya ingin menyampaikan kegelisahannya soal ancaman keretakan NKRI dan juga soal sikapnya terkait Perppu Ormas.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyuono juga diadukan ke polisi oleh organisasi sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Pasalnya, pernyataan Arief yang menyebut wajar PDIP disamakan  PKI.

Pernyataan Arief itu awalnya bertujuan untuk membela sang Ketum Prabowo yang dianggap bersikeras agar presidential threshold nol persen karena berambisi ingin menjadi Presiden RI.

Namun, Arief buru-buru meminta maaf dengan mengirim pernyataan resmi bermaterai yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Mencermati pernyataan kedua politisi yang berbuntut ke ranah hukum, tentu sangat disayangkan. Meskipun mungkin tujuan pernyataan itu baik, namun karena dikemas dengan cara yang kurang baik sehingga hasil yang diterima negatif.

Sadar atau tidak, pernyataan kedua politisi tersebut tentu akan berdampak buruk bagi  partai tempat politisi bernaung. Karena, eksistensi politisi tidak terlepas dari parpol-nya.

Karenanya, peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi parpol untuk membenahi diri khususnya menyangkut kualitas kader.

Kader berkualitas hanya dapat dihasilkan melalui proses kaderisasi dan perekrutan yang baik. Kader berkualitas adalah kader yang  mampu menterjemahkan ideologi atau visi partai. Selain itu, kader berkualitas memiliki kecerdasan emosional, kognitif, dan konatif. Jika ditempatkan pada posisi sebagai anggota parlemen, seorang kader harus mampu menterjemahkan ideologi partai dalam bentuk kebijakan peraturan perundang-undangan yang ujungnya tentu demi kemajuan bangsa dan negara.

Nah, apakah politisi yang mengeluarkan caci maki dan tudingan tak berdasar itu bisa dianggap kader berkualitas?

Masalahnya, bukan hanya pengurus di level waketum parpol atau ketua fraksi saja yang  bermasalah. Tapi, sebelumnya Ketum DPP PDIP Megawati pun sempat dilaporkan ke pihak berwajib pasal penodaan agama terkait pidatonya dalam HUT PDIP ke-44 beberapa waktu lalu.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here