Anak Muda dan Politik (2)

Politisi Muda, Ini Waktunya Tampil!

0
327
Politisi muda yang digadang-gadang sebagai penantang atau pendamping Jokowi

Nusantara.news, Jakarta – Selepas kemerdekaan, bangsa ini pernah dipimpin seorang presiden dan wakil presiden dari kalangan muda. Bung Karno menjabat presiden di usia 44 tahun, sementara Bung Hatta menjadi wapresnya di usia 45 tahun. Di masa Orde Baru pun demikian, Soeharto mulai menduduki tahta presiden dalam usia muda, 46 tahun.

Kedua presiden muda Indonesia di dua rezim tersebut terbukti membawa pencapaian gemilang bagi negeri ini: Bung Karno membangun identitas politik dan karakter bangsa. Pak Harto membangun infrastruktur fisik dan kedigdayaan ekonomi nasional.

Sayangnya, pesona kedua presiden muda itu memudar di masa tuanya. Seiring dengan usia dan kekuasaan yang menua: Soekarno menjabat selama 20 tahun sejak 1945 – 1965 dan Soeharto 32 tahun sejak 1966 – 1998, segala kekacauan pun mulai nampak. Mereka tak lagi digdaya dan jadi panutan rakyat, justru bergerak dalam kepemimpinan yang renta: antikritik, mudah tersinggung, dan tak ingin ada “matahari” lain yang lebih terang dari dirinya. Padahal di periode akhir jabatannya, kedua presiden sudah masuk usia lanjut: Soekarno (64 tahun) dan Soeharto (77 tahun).

Di usia tersebut, mengutip Guru Besar Psikologi UI, Saparinah Sadli, pada usia 55 – 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap pensiun. Pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh atau kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Sebab itu, secara psikis, kebutuhan orang di usia lanjut sebenarnya adalah istirahat (pensiun) dari pekerjaan besar, terlebih mengurus politik dan negara yang kerap hingar-bingar, penuh intrik, dan persoalan mahaberat. Jika tidak, meski tidak semua, kepemimpinan di usia lanjut selain tak lagi prima, juga kerap nyerempet-nyerempet bahaya (vivere pericoloso) atau nekat.

Barangkali karena itulah, pada tahun 1959 yang ditandai keluarnya dekrit presiden 5 Juli, Soekarno mulai “ngaco”. Ia membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955, kemudian mengangkat orang-orangnya duduk di parlemen dan kabinet, juga membubarkan partai oposisi serta menangkap lawan-lawan politiknya. Pelanggaran lain yang monumental adalah ketika Soekarno mengangkat Djuanda sebagai Perdana Menteri (PM) pada April 1957. Pengangkatan tersebut tidak sah sebab yang berlaku pada waktu itu UUDS 1950 dengan sistem parlementer bukan presidensial, sehingga PM semestinya diangkat DPR.

Tak hanya itu, segala atribut didaulatkan pada Soekarno tua ini: presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi, dan lain-lain. Sementara kondisi ekonomi kian parah, harga-harga melambung, justru di tengah ambisi politik mercusuarnya (membangun proyek-proyek besar agar terlihat terang di luar, namun sesungguhnya gelap di dalam). Inilah fase ‘Demokrasi Terpimpin’ Soekarno yang sarat kekacauan.

Segala kekacauan yang ditinggalkan era ‘Soekarno tua’ ini lalu disambut dan dibenahi oleh presiden baru yang juga masih muda, Soeharto. Di awal kemunculannya, tentara muda ini begitu dielu-elukan rakyat sebagai pembawa perubahan. Memang berubah. Indonesia melesat, utamanya dari segi pembangunan.

Pemerintah berhasil membawa Indonesia menjadi negara swasembada pangan tahun 1985, sumber APBN tak mengandalkan pajak, harga-harga kebutuhan terjangkau, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rata-rata sebesar 7% sehingga sempat dijuluki ‘Macan Asia’. Presiden Soeharto juga hanya dalam waktu 9 tahun (1966 – 1985) mampu mengkonslidasikan perubahan politik lewat stabilitas dan pelembagaan politik.

Namun memasuki periode keduanya, Presiden Soeharto yang sudah beranjak tua sebagaimana Soekarno dulu, juga mulai “rada-rada” error. Selain terus melanggengkan dwifungsi ABRI (tentara yang sejatinya alat pertahanan tetapi dilibatkan dalam peran dan jabatan sosial-politik), juga memberlakukan Azas Tunggal Pancasila (1985), penyederhanaan partai politik menjadi tiga (1973), hingga menjamurnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Watak kekuasaannya menjadi otoriter, menggebuk pihak-pihak yang berseberangan, namun terseok-seok dihajar krisis moneter dan konflik internal di kabinet. Di sisi lain, Soeharto yang sudah sepuh pun tak begitu lihai seperti dulu dalam menguasai “permainan” dan mengendalikan keadaan. Akhirnya Soeharto tumbang pada 1998.

Kedua rezim di atas, memiliki pola yang sama. Memimpin dan gemilang di usia muda, namun kacau ketika presiden dan pemerintahan beranjak tua. Di era pergerakan, kekacauan yang ditinggalkan penjajah disambut dan dibenahi oleh pemimpin muda Soekarno. Hal yang sama, saat Presiden Soekarno jatuh, kekacauan Orde Lama disambut dan dibenahi oleh presiden muda Soeharto. Namun begitu Soeharto lengser, kekacauan Orde Baru tak lagi disambut oleh presiden muda. Sebab pengganti Soeharto di era transisi reformasi yaitu B.J. Habibie telah berusia lanjut (62 tahun).

Sebenarnya, Habibie mengakui bahwa usia ideal seorang presiden adalah di bawah 60 tahun. Namun, karena aturan konstitusinya mengharuskan wapres secara otomatis menggantikan presiden ketika “berhenti”, ia pun tak bisa menghindar. Sejak itu, tradisi presiden muda beralih ke presiden tua: Gus Dur hingga Megawati. Setelah itu muncul lagi presiden muda: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi. Celakanya, semua presiden yang muncul di era reformasi tak membawa perbaikan berarti bagi bangsa, kecuali SBY yang sedikit lebih terlihat pencapaiannya.

Sementara politisi muda, umumnya tak berdaulat dalam berpolitik. Entah karena tak diberi akses ke panggung nasional, di bawah bayang-bayang politikus tua, atau mungkin keburu renta sebelum waktunya. Sebagian yang lain bahkan tak berani muncul ke permukaan, tunduk pada telunjuk para oligarki.

Alhasil, arus politik kini lebih banyak dipimpin politisi tua berumur 67 – 75 tahun. Sebut saja SBY (69), Prabowo Subianto (67 tahun), Megawati (73 tahun), Wiranto (71 tahun), Surya Paloh (69 tahun), Amien Rais (74 tahun), dan Jusuf Kalla (75). Mereka semua adalah politisi sejak zaman Orde Baru, dan belum kunjung menepi dari kancah politik.

Inilah Saatnya

Jelang Pilpres 2019, mungkin inilah waktunya politisi muda tampil merebut RI-1 ataupun RI-2. Peran politik kaum muda seperti itu kini dipanggil kembali oleh sejarah ketika politik sebagai seni mengelola republik demi kebajikan kolektif mulai tersisihkan oleh politik yang berorientasi parokial. Mengalami kejumudan di tengah “wara-wiri” politisi tua yang belum legowo meninggalkan arena kekuasaan meski tak mampu memperbaiki keadaan negara.

Munculnya beberapa nama politisi muda yang diunggulkan dalam Piplres 2019 cukup mengobati kerinduan kiprah gemilang pemimpin muda yang telah tenggelam lebih dari setengah abad silam. Sebut saja, Ahmad Heryawan (52 tahun), mantan Gubernur Jawa Barat yang sarat prestasi; Anies Baswedan (49 tahun), Gubernur DKI Jakarta yang bertalenta; Agus Harimurti Yudhoyono (38 tahun), putra SBY yang punya daya pikat tersendiri.

Lalu Romahurmuziy (43 tahun), Ketua Umum PPP; Muhaimin Iskandar (51 tahun), Ketua Umum PKB; Puan Maharani (44 tahun), putri Megawati yang cukup bersinar; mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (58 tahun); Ketua MPR Zulkifli Hasan (56 tahun); hingga Joko Widodo (57 tahun), mantan Walikota Solo yang melesat ke tampuk RI-1. Mereka umumnya kelahiran tahun 1960-an dan 1970-an.

Sementara di ranah politik lokal, juga muncul anak-anak muda potensial yang menjadi kepala daerah. Ada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (54 tahun), Gubernur terpilih NTB Zulkieflimansyah (46 tahun), Bupati Bantaeng dan Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah (55 tahun), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (49 tahun), Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil (46 tahun), Bupati Trenggalek dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Emil Dardak (34 tahun),  Walikota Surabaya Tri Rismaharini (56 tahun), dan masih banyak lagi.

Bisa jadi, Pilpres 2019 akan diramaikan dengan tokoh-tokoh muda itu. Sementara para kepala daerah muda yang kelak purnatugas, perlu diberi akses ke panggung nasional: entah sebagai menteri, petinggi partai politik, bahkan pucuk pimpinan di level nasional. Jika tidak, orang-orang muda “keren” itu akan “menganggur”, kehilangan pamor. Tentu amat disayangkan. Sebab itu artinya Indonesia melewatkan orang-orang terbaiknya.

Karena itu, politisi tua harus berlapang dada memberi jalan politik bagi generasi muda, mengakhiri dominasi dan kooptasinya. Disamping politisi muda sendiri harus menjaga marwah di tengah godaan dan jebakan politik yang setiap saat bisa menghancurkan dirinya.

Cukuplah nasib Anas Urbaningrum menjadi pelajaran. Dia politisi muda yang karier politiknya moncer sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hingga digadang-gadang menjadi capres/cawapres, santun, dan komunikasinya elegan, namun harus menyudahi riwayat politiknya di penjara jelang Pemilu 2014 karena terjerat korupsi.

Begitu pula Gubernur Jambi Zumi Zola dan mantan Menpora Andi Mallarangeng yang tersingkir karena kasus korupsi. Kemudian politisi dan pengamat muda berbakat Indra J Pilliang yang tersandung narkoba. Atau Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang tercoreng karena beredarnya foto syur tak senonoh yang berakibat batalnya ia menjadi cawagub Jawa Timur di Pilkada Serentak 2018.

Inilah waktunya politisi muda tampil di pentas kontestasi nasional. Kaum muda yang lurus harus menyelamatkan kepercayaan rakyat kepada republik dengan mengembalikan politik pada khitahnya. Tentu dengan jiwa muda, narasi, dan gagasan yang mencerahkan. Tak sebatas gaya atau klaim sepihak sebagai politisi muda, partai anak muda milenial, namun semua itu polesan semata. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here