Polri, antara Munir dan Novel

0
94

PERINGATAN 14 tahun meninggalnya Munir Said Thalib membuka lagi ingatan orang tentang kasus yang tak kunjung terungkap itu. Aktivis perjuang HAM itu meninggal pada 7 September 2004 silam. Nafasnya berhenti dua jam menjelang pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya mendarat di Belanda, tempat di mana dia hendak melanjutkan pendidikan. Tapi hingga detik ini, tak pernah diketahui siapa yang berada di balik pelaku pembunuhannya.

Hanya dua orang dihukum dalam peristiwa itu, yakni pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto dan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan. Polycarpus divonis 20 tahun penjara, namun dikurangi menjadi 14 tahun oleh hakim Peninjauan Kembali di MA, dan divonis 1 tahun penjara. Namun, setelah 14 tahun berlalu, siapa otak di balik pembunuhan yang sangat terencana itu masih jadi misteri.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah memerintahkan Kabareskrim yang baru, Komjen Pol Arief Sulistyanto, untuk mengusut kembali kasus Munir. Arief pasti paham sekali perkara ini, sebab dulu dia yang menjadi penyidik. Kita berharap pengusutan kembali kasus ini akan membuahkan hasil yang jelas.

Reputasi Polri dipertaruhkan di sini. Sebab, menurut Kabareskrim, polisi tidak pernah menutup perkara ini. “Dalam penyidikan tidak ada konsep buka dan tutup,” ujar Arief seusai menerima kenaikan pangkatnya di Mabes Polri kemarin (7/9/2018).

Kalau memang penyidikannya tidak ditutup, artinya kasus ini tetap dibuka oleh polisi, atau dengan kata lain penyidikan tetap berlangsung. Tapi, kalau selama 14 tahun tak ada perkembangan apa pun, sulit bagi publik untuk memahami kenyataan itu.

Kesimpulan publik atas penyidikan selama belasan tahun itu cuma dua: Kasus ini sengaja diterlantarkan, atau penyidik Polri tak kuasa menembus tembok-tembok kokoh yang merintangi penyidikan. Itulah sebabnya kita mengatakan kasus ini menyangkut reputasi Polri.

Demikian pula dengan kasus Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April tahun lalu. Besok, kasus ini sudah berumur 1 tahun 5 bulan. Dari segi “umur” perkara, kasus ini memang tergolong baru dibandingkan kasus Munir. Tetapi tetap membebani Polri.

Apalagi Munir semasa hidupnya dan Novel Baswedan adalah dua sosok yang berjuang melawan kejahatan yang pasti melibatkan orang-orang besar. Munir melawan para pelanggar HAM, dan Novel berperang melawan korupsi. Dua jenis kejahatan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Keterlibatan orang biasa, paling tinggi, hanya sekadar pelaksana. Di baliknya tentu ada tangan-tangan kuat. Dalam kasus Munir konon ada dugaan keterlibatan perwira tinggi TNI. Dalam kasus Novel, seperti diungkapkan sendiri oleh Novel, ada jenderal polisi aktif.

Kita tidak tahu apakah dugaan adanya orang-orang besar di balik layar itulah yang menjadi penghambat pengungkapan kasus ini. Sebab, rasa-rasanya kasus seperti ini terlalu kecil bagi polisi kita.

Banyak kasus besar bisa dibongkar Polri  dalam tempo singkat. Kasus terorisme paling monumental, Bom Bali I, misalnya. Terjadi pada 12 Oktober 2002, tak sampai sebulan (5 November) Amrozi  ditangkap di Lamongan. Selanjutnya semua tersangka diringkus satu persatu. Kesemuanya dihadirkan hidup-hidup ke persidangan dengan pembuktian yang sempurna. Berbagai kasus teror di Indonesia tak ada yang tak berhasil dibongkar polisi. Padahal ini jelas dengan jejaring ratusan pelaku yang rumit dan terencana. Belum lagi ribuan mafia kasus narkoba dengan jaringan internasional. Itu menunjukkan tingginya kemampuan investigasi Polri.

Artinya, untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel ini, soal kecil bagi polisi. Tak usahlah setingkat polda, apalagi Bareskrim, reserse di polsek saja pasti mudah mengungkap perkara ini. Untuk membongkar kasus Munir, Polri bisa melibatkan Interpol.

Kita menantang Polri untuk menunjukkan kehebatannya dalam dua kasus besar ini. Bukan saja untuk kepentingan penegakan hukum, tapi juga demi menjaga reputasi Polri, dan terlebih penting menjaga kehormatan negara hukum.

Sebab kalau ada penegakan hukum terkendala bukan oleh kemampuan teknis penegak hukum, itu sesuatu yang tak main-main bagi eksistensi negara hukum.  Ketika penegak hukum merasa tak berdaya karena faktor-faktor di luar dirinya, keberlangsungan negara hukum menghadapi ancaman serius.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here