Polri Harus Adil Tangani Kasus Persekusi

0
370
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol R. Prabowo Argo Yuwono saat rilis kasus persekusi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/6) yang menetapkan Abdul Mujib dan Matusin menjadi tersangka persekusi atas Putra Mario Alvian Alexander yang diduga menghina ulama dan FPI.

Nusantara.news, Jakarta – Istilah “persekusi” tiba-tiba saja jadi merebak. Menurut kamus Webster, persecution adalah tindakan atau praktik penganiayaan terutama yang berbeda asal, agama, atau pandangan sosial, atau kondisi dianiaya, dilecehkan, atau terganggu.

Menurut Damar Juniarti dari SAFEnet,  yang juga mewakili Koalisi Anti-Persekusi dalam jumpa pers di YLBHI Jakarta awal bulan ini,  menjelaskan pengertian persekusi adalah tindakan memburu orang atau golongan tertentu yang dilakukan secara sewenang-wenang secara sistematis atau luas.

Apapun pengertian istilah tersebut, yang jelas korbannya sudah berjatuhan. Kasus yang paling digembar-gemborkan adalah kasus Fiera Lovita, dokter wanita yang bertugas Rumah Sakit Daerah Kota Solok. Gara-gara mem-posting komentar sinisnya terhadap ulama yang disebutnya “bib”, beberapa perwakilan ormas didampingi pihak kepolisian pun berhasil menemui Fiera di Rumah Sakit tempatnya bekerja, Selasa 23 Mei 2017.
Sambil menangis dan meminta maaf, dokter ini membuat Surat Pernyataan secara tertulis lengkap dengan materai Rp6.000, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Surat Pernyataan ditandatangani Fiera Lovita dengan mengetahui sejumlah Ormas Islam Kota Solok seperti FPI, FMPI, IKADI, FMM dan GNPF MUI.

Surat pernyataan dokter Fiera Lovita di Solok.

“Saya hanya menanggapi berita kaburnya seorang tokoh yang akan diminta keterangannya oleh polisi di Jakarta dalam kasus chat mesum dan kasus hukum lain yang menimpa tokoh tersebut,” kata Fiera  saat memberikan keterangan pers di kantor YLBHI, Jakarta,Kamis (1/6/2017).

Kasus yang sama juga terjadi di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Seorang remaja belasan tahun mengeluarkan kata-kata yang dianggap menghina FPI dan Habib Rizieq. Akibatnya sejumlah anggota FPI mendatangi remaja itu, dan konon melakukan kekerasan fisik dan verbal.

Kasus-kasus ini kemudian bergulir. Polri bertindak cepat. Dua tersangka sudah ditahan, yakni Abdul Mujib dan Matusin. Mereka dua dari lima orang yang diduga terlibat persekusi di Cipinang itu.

Sementara di Solok, tidak ada tersangka. Namun “korban”-nya adalah Kapolresta Solok AKBP Susmelawati Rosya. Rosya dicopot dari jabatannya dan dipindah ke Polda Sumbar. “Dia tak tuntas menangani masalah itu,” ujar  Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto, Sabtu (3/6/2017).

Menurut praktisi hukum Nugra Panindito, kasus persekusi memang tidak bisa dibenarkan, dan dia mendukung tindakan tegas kepolisian untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang tersebut. “Tidak hanya dalam bentuk persekusi, tindakan apa pun yang dilakukan masyarakat yang berakibat terlanggarnya hak-hak warganegara yang menjadi korban, polisi wajib turun tangan menegakkan hukum,” ujarnya.

Namun, lulusan magister hukum pidana Universitas Airlangga ini mengatakan, penegakan hukum itu terhadap pelaku persekusi itu baru satu sisi. “Sisi lain yang mesti juga dikaji adalah mengapa tindakan persekusi itu muncul,” katanya.

Dalam kasus di Solok dan Cipinang ini, sumber masalahnya adalah penyampaian ujaran kebencian terhadap orang lain, yang kebetulan itu berkaitan dengan salah satu ormas Islam dan pemimpinnya. “Logikanya, kan tidak mungkin, para korban persekusi itu didatangi serombongan orang yang tersinggung, jika tidak ada perbuatan si korban yang menyinggung perasaan atau kehormatan orang lain,” katanya.

Dikatakannya, mestinya Polri juga memperhitungkan aspek penyebab ini. Polri dapat melakukan mediasi antara kedua belah pihak, atau kalau mediasi tidak bisa dilakukan, Polri berinisitif mengedukasi kedua pihak tentang hak-hak mereka secara hukum. “Ini kan bagian dari salah satu tugas pokok Polri juga, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Misalnya, pihak yang merasa dirugikan oleh posting seseorang di media sosial atau di media jenis lain, diedukasi bahwa mereka mempunyai hak untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik, sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP.

R. Soesilo dalam bukunya yang  berjudul Kitab Undang-Undang   Hukum   Pidana   (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”. Pengertian “kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”.

“Memang Pasal 310 dan 311 KUHP tersebut merupakan delik aduan yang bersifat ranah privat, sehingga tidak bisa dijadikan alat untuk menjerat pelaku penyebaran kebencian, tetapi untuk menghindari persekusi, tidak ada salahnya Polri  memberi edukasi kepada orang-orang yang merasa dirugikan,” kata Nugra.

Nugra menghimbau, organisasi yang merasa dicemarkan nama baiknya, atau nama baik tokohnya, perlu menyikapi ujaran kebencian itu secara hukum. “Setiap organisasi itu kan punya bidang hukum, atau ada tokohnya yang mengerti hukum. Merekalah yang seharusnya mengajukan pengaduan pencemaran baik itu ke polisi, agar seluruh tindakan mereka terhindar dari pelanggaran hukum. Mereka jangan diam saja. Sebab, kalau mereka tidak melakukan langkah hukum, massa pendukungnya yang akan bertindak lebih dulu. Kalau massa yang bertindak, potensi anarki mudah terjadi,” urai Nugra.

Sebaliknya, jika menerima laporan pengaduan pencemaran nama baik, polisi juga harus sigap bertindak. “Jangan dibiarkan menggantung, sebab akan membuka ruang bagi provokasi,” katanya.

Nugra mengingatkan, dasar hukum Polri untuk bertindak sudah jelas, yakni Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tanggal  8 Oktober 2015.

Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (h) disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: orasi, spanduk, media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa, atau pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Sementara prosedur polisi dalam menangani perkara hate speech, antara lain Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Apabila ditemukan tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain, memonitor timbulnya benih pertikaian, melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

“Pertanyaannya, apakah Polri sudah melakukan prosedur yang ditetapkan SE Kapolri itu? Misalnya mempertemukan para pihak? Kalau belum, lakukan dulu itu, baru masuk ke wilayah pidana,” kata Nugra.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here