Polri Harus Dikontrol Ketat

0
81

KAPOLRI Jenderal Pol. Tito Karnavian dengan bangga memaparkan aneka keberhasilan korpsnya di depan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Bhayangkara ke 72, yang diadakan 11 Juli kemarin di Jakarta. Tito mengutip sejumlah hasil survei bahwa dengan program andalannya, Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya), Polri berhasil meraih 82,9% kepercayaan publik. Padahal sebelumnya angkanya jauh di bawah itu.

Tito juga menyitir hasil jajak pendapat sebuah lembaga dari Amerika Serikat, The Gallup Organization, yang menempatkan Indonesia sebagai negara teraman ke-9 dari 142 negara di dunia. Indonesia setingkat di atas Denmark, negara yang berdasarkan survei PBB berada di peringkat teratas dalam daftar negara yang paling membahagiakan di muka bumi.

Hebat sekali, jika survei The Gallup Organization itu benar adanya. Sebab, belakangan masyarakat dicekam ketakutan dengan maraknya kejahatan jalanan. Sehingga Wakapolri Komjen Pol Safruddin mengancam akan memecat kapolres yang tak mampu mengatasi street crime di wilayahnya. Ancaman itu tentu bertolak dari eskalasi street crime yang lebih dari biasanya. Tapi, okelah, kita berharap survei itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

Belum selesai perbincangan orang tentang serangkaian prestasi Polri yang dikemukakan Tito Karnavian, hanya berselang dua hari mendadak viral video anak buahnya, AKBP M. Yusuf, yang menganiaya seorang ibu dan seorang anak kecil di Bangka Belitung. Apapun penyebabnya, sungguh keji tindakan pamen Polri tersebut. Itu sebabnya, Kapolri marah besar, dan memecat polisi yang sadis itu.

Hampir bersamaan, viral pula soal kantor pos polisi bersama Polri dan polisi RRT. Ada sebuah plakat bertuliskan Polres Ketapang Polda Kalimantan Barat dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou disertai aksara Cina, untuk pengamanan kawasan Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park.

Bagaimana cerita sesungguhnya belum diketahui, tapi Kapolres Ketapang AKBP Sunario juga sudah dicopot.

Belum lama berselang, Kapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin juga dipaksa melepaskan jabatannya karena kedapatan berlaku tidak netral dalam Pilkada di daerahnya. Bawaslu setempat mendapat informasi bahwa Kapolda mengajak untuk memilih salah satu calon gubernur, yakni Irjen Pol (purn) Murad Ismail, mantan Kapolda Maluku.  Di sejumlah daerah lain juga dilaporkan ada beberapa oknum Polri yang menyimpang dari netralitas.

Itu semua memang perilaku individu. Tidak mencerminkan perilaku organisasi. Banyak polisi lain yang justru benar-benar mengabdi melebihi batas kewajibannya. Tetapi, ulah oknum-oknum tadi sudah menjadi nila yang merusak susu sebelanga.

Inilah yang mesti diatasi. Semuskil apa pun mengendalikan perilaku orang perorang anggota Polri, namun harus disadari bahwa kepolisian adalah organisasi terkomando. Polri bukan ormas atau partai politik yang pengawasan dan pembinaan anggota kerap terabaikan. Polri punya seabrek nilai-nilai dan norma yang wajib dipatuhi.

Lembaga pengawasnya pun berlapis-lapis dan berjenjang dari satuan terbawah sampai ke satuan tertinggi. Ada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin/ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. Ada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), yang menyelenggarakan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan organisasi.

Tetapi lembaga-lembaga ini seperti tak berdaya mengendalikan perilaku oknum-oknum menyimpang itu.

Dalam soal netralitas politik, misalnya, Kapolri sudah memerintahkan seluruh jajarannya tidak memihak dalam pilkada kemarin. Tetapi nyatanya pelanggaran terjadi di sejumlah daerah. Bandingkan dengan Panglima TNI yang juga memerintahkan netralitas seluruh prajurit. TNI praktis tanpa cela dalam pilkada yang baru saja selesai itu.

Mengapa ada perbedaan efektivitas komando di kedua organisasi ini? Inilah yang mesti dipelajari dan dicarikan solusinya oleh negara. Polri adalah institusi penting dalam suatu negara. Lembaga ini harus berjalan sebagaimana mestinya, agar kewajiban negara dalam penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas serta perlindungan masyarakat bisa terlaksana.

Pasca-Orde Baru, negara sudah menyerahkan kewenangan penuh kepada Polri untuk bertugas di bidang keamanan dalam negeri. Itu adalah bentuk kepercayaan bangsa kepada polisi. Kepercayaan itu bukan cek kosong, yang boleh diisi sesuka hati. Sebab intrinsik dalam kepercayaan adalah tuntutan pertanggungjawaban.

Banyak yang harus dievaluasi, mulai dari struktur sampai kultur. Apakah struktur polisi yang sejak dua dekade ini langsung berada di bawah sudah benar-benar tepat untuk melahirkan kultur pelindung dan pelayan masyarakat? Tidakkah itu perlu dikaji ulang?

Di negara-negara demokratis lain toh ada juga yang menempatkan kepolisian mereka di bawah otoritas politik sipil. Kepolisian RRT yang disebut-sebut di kasus Polres Ketapang tadi berada di bawah Kementerian Keamanan Publik.

Apapun posisi dan strukturnya, Polri harus diawasi dengan ketat agar tugas pokoknya benar-benar terlaksana. Sehingga bangsa ini tidak merasa bersalah telah memberikan kepercayaan begitu besar kepada polisi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here