Polri Jangan Masuk ke KPK

0
135

BELAKANGAN ramai pro-kontra tentang perlu tidaknya perwira tinggi Polri masuk dalam jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bermula dari kedatangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK ke Mabes Polri untuk meminta agar pati Polri ikut mendaftar menjadi calon pimpinan KPK. Gayung bersambut, ada sejumlah nama pati Polri yang akan memenuhi “undangan” itu.

Dalam dalam surat Kapolri nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Heri, terdapat sembilan pati Polri yang akan mendaftar ke Pansel. Mereka adalah Waka Bareskrim Polri Irjen Pol Antam Novambar, Pati Polri di BSSN Irjen Pol Dharma Pongrekun, Widyaiswara Utama Sespim Polri Irjen Pol Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Polair Baharkam Polri Irjen Pol Abdul Gofur, Pati Polri di Kemenaker Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari, Widyaiswara Madya Sespim Polri Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap ada di antara mereka yang lolos seleksi. Semua nama tersebut, menurut Tito, telah memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Tito meyakini, kehadiran pati Polri di KPK dapat memperkuat penanganan kasus dan meningkatkan kerja sama kedua lembaga. Tito mengatakan, KPK akan kesulitan melakukan penindakan atau pencegahan korupsi dari Sabang sampai Merauke. “Belum lagi jajaran birokrasi di tingkat pusat yang menjadi bidang tugas KPK,” kata Tito di Mabes Polri, kemarin (25/6/2019).

Menurut Tito, untuk memperkuat dirinya, KPK perlu menggandeng instansi-instansi yang memiliki jaringan luas. Polri adalah salah satu mitra yang potensial untuk membantu KPK karena Polri memiliki jaringan sampai ke daerah-daerah. Sementara KPK baru ada di tingkat pusat.

Tapi, seperti biasa, ada resistensi dari beberapa LSM antikorupsi. Misalnya Indonesia Corruption Watch. Ini dikaitkan dengan persepsi publik tentang Polri. Berbagai survei masih menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga yang dianggap paling korup. Untuk tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, memposisikan Polri di urutan teratas terkorup. Sementara survei Global Corruption Barometer (GCB) 2017 yang disusun Transparency International Indonesia (TII), menempatkan Polri di posisi keempat, setelah duduk di peringkat pertama di tahun 2013.

Meski Polri membantah, tetapi itulah anggapan publik, setidaknya publik yang disurvei sebanyak seribu orang dari seluruh Indonesia.

Dalam konteks ini, tak terlalu penting memperdebatkan resistensi itu. Sebab, kehadiran pati Polri di KPK sudah ada sejak lembaga itu dibentuk. Ada nama Irjen Pol Taufiequrachman Ruki, Irjen Pol Bibit Samad Rianto dan Irjen Pol Basaria Panjaitan. Belum lagi yang ditempatkan di kedeputian, penyidik dan sebagainya.

Sebetulnya, ada soal yang jauh lebih besar. Pertama, jika perspektifnya adalah pemberantasan korupsi, maka strateginya memang harus “perang total”. Kita tahu, praktik penyelewengan kekuasaan yang merugikan keuangan negara terjadi di hampir semua tingkat pemerintahan. Sementara jangkauan tangan KPK amat pendek.

Dari segi personil, misalnya, Jumlah pegawai KPK pada tahun 2018 hanya 1.652 orang, dengan 119 penyelidik, 106 penyidik, dan 78 penuntut. Sementara korupsi bagaikan hutan belantara yang gelap dan nyaris tak bertepi.

Belum lagi batasan yang ditetapkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam Pasal 11 dibatasi bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) jika yang terlibat adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Begitu juga soal batasan jumlah kerugian negara. KPK hanya bisa masuk ke tipikor yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Artinya ada tindak korupsi yang tidak bisa dijangkau KPK.

Nah, mengapa Polri tidak menambal kekurangan itu?

Misalnya memaksimalkan penindakan dalam korupsi dana desa. Sebab, APBN yang terkucur ke sini sangat besar. Berdasarkan UU Nomor 6/2014 tentang Desa, setiap desa mendapat paling sedikit 10% dari dana perimbangan, atau dana yang membiayai pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2019 ini, pemerintah menggelontorkan dana desa Rp70 triliun. Setiap desa mendapat jatah sekitar Rp945 juta, yang menurut PP Nomor 60/2014, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi penyimpangannya pasti besar. Satgas Dana Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ketika dibentuk tahun 2017, dalam tempo 3 bulan menerima 10 ribu pengaduan.

Ketika ribut-ribut rencana pembentukan Densus Anti-Tipikor Polri pada 2017 lalu, Kapolri Tito Karnavian pernah mewacanakan akan memburu koruptor sampai ke desa. Densus itu memang batal dibentuk, tetapi tentu itu bukan alasan untuk mewujudkan wacana Kapolri tersebut.

Jadi, masalahnya bukan dikritisi atau tidaknya pati Polri duduk sebagai pimpinan KPK nanti, tapi bagaimana memerangi korupsi secara bersama. Jika korupsi disepakati sebagai musuh negara yang harus dihadapi dengan perspektif kedaruratan, maka semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap koruptor harus mempunyai sudut pandang yang sama.

Intinya adalah jika Polri berhasil menambal keterbatasan KPK, dan di saat yang sama kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi juga mengkilap, tak perlu pati Polri duduk di pimpinan KPK. Biarkan mereka berperang dari rumahnya sendiri. Jika perang itu berhasil dimenangkan, resistensi seperti di atas akan sirna dengan sendirinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here