Polri Rusak Langkah Damai Jokowi-Umat Islam

2
1373
Pengurus GNPF-MUI foto bersama Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana, Minggu (25/6/2017)

Nusantara.news, Jakarta – Di Hari Bhayangkara 1 Juli hari ini, Polri memberikan kado “panas” buat pemerintah Presiden Joko Widodo. Langkah Istana mendinginkan suhu politik dengan berdialog bersama pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) tampaknya tengah diganjal. Penyebabnya tak lain adalah penayangan film berdurasi pendek berjudul “Kau Adalah Aku Yang Lain” oleh Mabes Polri yang isinya menyudutkan Umat Islam.

Kecaman terhadap penayangan film yang mendapat penghargaan dalam Police Movie Festival ke-4 2017 yang digelar oleh Polri itu datang dari seluruh kalangan. Para wakil rakyat menganggap film tersebut tak layak disiarkan karena bisa mengusik kembali kedamaian dan ketentraman masyarakat khususnya Umat Islam.

Padahal, Pemerintah sendiri tengah berupaya untuk mendinginkan suhu politik. Di antaranya melalui dialog pengurus GNPF-MUI telah bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada Minggu (25/6/2017) lalu. Tujuan dialog itu diharapkan merajut kembali hubungan yang sempat renggang antara Pemerintah dengan Umat Islam yang menuntut penuntasan kasus penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan film yang semestinya film itu memberi pendidikan soal pentingnya toleransi dan bukannya memprovokasi masyarakat. Politisi Gerindra ini mengungkapkan kecamannya melalui akun twitter-nya @fadlizon, “Menurut sy film pendek ‘Kau adalah Aku yg Lain’ tlh mhina umat Islam Indonesia yg dikenal toleran. Film tsb justru memprovokasi n adu domba.”

Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid sangat menyayangkan film tersebut yang  ditayangkan sehari sebelum Idul Fitri melalui media sosial Divisi Humas Polri ini. “Alih-alih ingin menghadirkan kebhinnekaan, justru film ini kembali bisa memecah persatuan bangsa,” kata Hidayat.

Hidayat menyayangkan film itu diedarkan saat itu ummat Islam berada dalam puncak toleransi diri dan sosialnya, dengan segala aktivitas ibadahnya. Akibatnya, memunculkan kontroversi di masyarakat.

Sementara Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku heran film yang telah memutarbalikkan fakta tentang toleransi beragama di Indonesia bisa mendapat Police Movie Award.

Politisi PKS ini lantas mempertanyakan bagaimana proses penilaiannya. Seharusnya, dewan juri dan panitia peka dengan situasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Standar penilaian memang menimbulkan pertanyaan, sebab secara umum kualitas sinematografis film ini tidak istimewa.

Kapolri Jangan Diam

Film yang terus menuai kecaman itu bukan hanya berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan negeri, tapi juga dianggap melangar hukum. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menyatakan, konten film yang disutradari oleh Anto Galon alias Sugiyanto jelas mengandung unsur penghinaan terhadap Umat Islam.

Karena itu, Muzakir meminta agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak tinggal diam mengatasi masalah ini, seperti langkah sigap yang selama ini ditunjukkan Kapolri mengatasi kasus hukum Ahok. Sebab, dikhawatirkan masalah yang sensitif ini terus berkembang dan akhirnya masyarakat berhadapan langung dengan institusi Polri.

Selain itu, pihak panitia dan pembuat film harus meminta maaf kepada Umat Islam. Selanjutnya, Kapolri harus mengevaluasi institusinya agar kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Anto Galon sendiri telah mengakui proses pembuatan film tersebut dibantu oleh executive producer Egidio Fernando yang juga seorang anggota polisi.

Anto mengklaim sumber dana pembuatan film itu selain dari dirinya juga dibantu Egidio Fernando. Setelah naskah kelar, langsung syuting selama tiga hari. Namun, ia juga mengaku niatnya ingin mengangkat dan menggambarkan Islam itu lembut dan toleran.

Namun, setelah menuai banyak protes, film yang diunggah oleh akun medsos Devisi Humas Mabes Polri sudah dihapus. Film tersebut didaulat sebagai juara dalam ajang Festival Film Polisi 2017, yang ketua panitianya juga seorang perwira polisi, yakni AKP Ardila Amry.

Ketegasan Presiden Jokowi juga diperlukan dalam masalah ini. Sebab, tindakan Mabes Polri yang menyebarluaskan film provokatif ini telah mengganjal niat tulus Presiden mendinginkan suhu politik. Alasan Mabes Polri bahwa film ini produk seni, tidak terlalu relevan. Karena sebagai institusi penjaga keamanan, Polri pasti sudah tahu hal-hal yang sensitif di masyarakat. Reaksi keras publik terhadap film provokatif itu juga terpicu oleh sikap Polri yang seperti mengabaikan sensitifitas tersebut.

“Film itu fitnah terhadap Islam. Bukan kebebasan berekspresi,” kata Irjen Pol (Purn) Anton Tabah, intelektual polisi, yang lama bertugas di Divisi Humas Polri. Menurut Anton, Polri seharusnya tidak menayangkan film tersebut. Sebab, Indonesia telah memilih demokrasi Pancasila, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  “Artinya berkebebasan dalam koridor ajaran agama,” kata Anton.

Karena itu, kalau pun film tersebut berdasarkan fakta,  sangat tidak patut dibuat dan diedarkan di Indonesia, apalagi oleh institusi negara.  “Itulah pentingnya kearifan personal dan kearifan pejabat dalam birokrasi,” katanya.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here