Populisme dan Tren Deglobalisasi di Dunia

0
414

Kemenangan Trump menjadi fenomena “The Rise Populism”, setelah Juni 2016 Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). Brexit menyulut ketidakpastian dan skeptisisme yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh publik di beberapa negara kunci Uni Eropa. Referendum Brexit memberi optimisme Front National France (NF) dilakukannya hal yang sama jika Marine Le Pen terpilih menjadi Presiden Perancis 2017 (Frexit), dan akan diikuti oleh Belanda, Austria dan Italia.

Kegagalan kapitalisme global dengan hancurnya Lehman Brothers (2008) di Amerika Serikat, dan Deutsche Bank (Jerman 2016) yang merupakan soko guru pengusaha Yahudi. Konflik Suriah dan Irak yang menimbulkan pengungsi Timur Tengah ke Eropa (migran) sebagai wujud kegagalan globalisasi, mengakibatkan populisme hidup di Eropa dan Amerika Serikat khususnya setelah Trump menjadi Presiden AS.

Ciri dari tokoh populis adalah tokoh yang lahir dari akar rumput, lahir sebagai tokoh kharismatik dengan jiwa nasionalis populis. Mulai perlawanan pada korporatisme kapitalisme global (MNC) dengan mendengar secara sensitif suara arus bawah, gerakan ini menjurus anti semit mengarah neo-facism (jika lama berkuasa). Kaum populisme pada dasarnya anti-pluralisme, dengan pengetatan imigrasi dan mengusung panji-panji tirani mayoritas. Prinsip populisme adalah antitesa terhadap kegagalan kapitalisme gobal (globalisasi) dan demokrasi liberal dengan gerakan anti-establishment.

Tren Populisme

Austria yang selama ini akan mengikuti Inggris keluar dari zona Eropa akan menjadi nyata, Desember 2016 kita dikejutkan dengan Norbert Hofer (tokoh populis) yang nyaris memenangkan dan kalah tipis dalam perolehan suara pada Pilpres Austria.

Pilpres akhirnya dimenangkan oleh Alexander van Der Bellen namun partai sayap kanan di negara itu hampir mencapai 50%. Ini memperkuat eksistensi populisme di Austria karena mendominasi parlemen. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II tokoh sayap kanan menguasai puncak kekuasaan di Austria dan menunjukan tren populisme dunia makin menguat.

Uni Eropa terancam bubar karena akan disusul Belanda, Perancis dan Italia. Kebangkitan populisme sayap kanan seiring memudarnya popularitas partai politik arus utama. Populisme menjadi topik dis kusi intensif komunitas akademis satu dekade terakhir, namun hanya sedikit akademisi yang berhasil mendefinisikan dengan baik.

Di antaranya, Michel Hastings, profesor ilmu politik Institut de’Etudes Politiques di Lille, Perancis, mendefinisikan populisme sebagai gaya politik yang menjadi sumber perubahan, berdasarkan retorika sistematis untuk menarik perhatian publik (The Rise of Populism and Extremist Parties in Europe, The Spinelli Group, 2013).

Adapun ilmuwan lain adalah Abercrombie–1998 mencoba mendefinisikan populisme sebagai gerakan yang menginginkan pemerintah langsung berhubungan dengan rakyat tanpa penghubung lembaga-lembaga politik yang dianggap tidak aspiratif.

Di Indonesia guru besar Universitas Melbourne Australia menyebut politik populis adalah respon dari ketidakpercayaan rakyat terhadap intitusi politik yang ada. Lebih jauh, melebarnya kesenjangan antara rakyat dan kelompok kaya serta kekecewaan atas janji kampanye elite politik. Di Indonesia saat ini Indeks Gini Ratio mencapai 0,41 (2015) nomor tiga terbesar di dunia setelah India dan Brazil. Bayangkan, satu persen rakyat menguasai 51% aset dan 10% rakyat mengusai 77% aset di Indonesia.

Retorika populisme mendapat tempat di mulai dari akhir 1990-an dimana parlemen sebagian negara Eropa didominasi oleh partai sayap kanan.

Ingris dengan kebijakan Brexit, AS dengan kemenangan Trump, Prancis dengan dominannya Marine Le Pen, Belanda Geert Wilders dan Frauke Petry

Jerman memperlihatkan rasa nasionalisme semakin ekstrem dengan orientasi kepentingan nasional yang berekses pada migran dan investasi asing di negara-negara tersebut. Di Eropa khususnya, ada sentimen dalam dua dekade Jerman memperoleh manfaat lebih dari Uni Eropa, sehingga timbul sentimen ‘rasa’ dari Yahudi ortodoks khususnya di Inggris atas kejayaan ras Aria. Di Asia ditunjukan dengan eksistensi Rodrigo Duterte dengan nasionalisme yang meledak-ledak, saat ini fokus memberantas narkoba dan korupsi.

Korupsi dianggap oleh kalangan populis adalah ekses dari kapitalisme global yang melahirkan oligarki politik dengan memburuknya kesenjangan sosial, kemiskinan dan pengangguran terbuka. Semua itu dianggap menjadi kegagalan globalisasi sebagai wujud eksistensi kapitalisme global. Dimotori oleh Trump (AS) dan Brexit (Inggris) tren perubahan dunia mengarah pada deglobalisasi dengan berkobarnya semangat populisme. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here