Populisme di Indonesia (2)

Populisme di Arus Demokrasi Indonesia

0
427

Di Indonesia sekarang ini banyak muncul tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo, Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang), Prof. Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) dan M. Zainul Majdi (Gubernur NTB). Ada kecenderungan organisasi seperti partai politik tidak penting dalam politik, masyarakat justru tidak mempercayai organisasi-organisasi politik.

Hal ini tentu akan mengancam konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun sejak Orde Baru runtuh. Padahal dalam sistem demokrasi, adanya infrastruktur dan suprastruktur demokrasi adalah sesuatu yang niscaya. Artinya semakin suatu negara terjerembab ke dalam badai krisis yang besar, maka di sana rakyat akan mencari-cari para pemimpin yang dianggap populis. Namun sayangnya, populisme di Indonesia tidak bersifat ideologis, melainkan sekadar strategi politik untuk mendekatkan diri kepada masyarakat (politik pencitraan).

Persoalannya memang terletak pada tabiat elite politik yang buruk dalam berdemokrasi sehingga menyebabkan paradoks demokrasi dengan menjauhkan rakyat dari politik. Di titik inilah gelombang populisme tumbuh bersama arus demokrasi, karena demokrasilah yang menjadi sarana para populis untuk menyuarakan idenya; demokrasi adalah ajang kebebasan berpendapat.

Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama gerakan populisme masih dalam koridor demokrasi, tidak menggunakan cara-cara kekerasan, dan tidak memicu sentimen kebencian terhadap kelompok lain yang terpinggirkan.

Namun populisme juga dapat membunuh demokrasi karena populisme menghasilkan kultus dan kepemimpinan yang bersifat kharismatik. Ketika pemimpin telah mengambil hati rakyat, maka meskipun pemimpin membuat kebijakan yang merugikan, rakyat seolah dengan mudah membenarkan kejadian tersebut.

Bahkan rakyat menjadi tidak peduli jika pemimpin mengambil jalan diktator sekalipun. Masyarakat menjadi tidak pintar, tidak dapat memilah dengan baik antara apa yang diperlukan dengan yang diinginkan. Realita ditutup begitu saja dengan populisme tanpa adanya penyelesaian yang konkret.

Ujian untuk para politisi populis sebenarnya adalah saat menghadapi sejumlah permasalahan pelik di pemerintahan saat memegang kuasa, juga melawan kuatnya cengkeraman oligarki. Thaksin, misalnya, berhasil membangun kekuatan massa rakyat miskin kota dan pedesaan dengan menggulirkan program pro rakyat di Thailand. Sementara Estrada dengan mengandalkan popularitasnya sebagai eks bintang film dan menggulirkan gagasan kepemilikan lahan dan perumahan, pada 1998 Estrada memenangkan Pemilu di Filipina.

Namun akhirnya Thaksin yang berlatar pengusaha itu tersingkir di arena politik dan tinggal di pengasingan akibat visi populismenya berbenturan dengan elite politik dan militer di Thailand. Sedangkan Estrada, tumbang oleh gerakan kekuatan rakyat dengan tuduhan skandal korupsi. Sumber lain menyebut tumbangnya Estrada karena gagal menggalang kekuatan massa pendukung menjadi kekuatan politik.

Di Indonesia, publik dan media massa secara atraktif menempatkan Jokowi sebagai sosok populis yang dicitrakan mewakili rakyat kebanyakan. Namun, sebenarnya Jokowi adalah orang yang didudukkan. Dia tak punya partai, bukan keturunan darah biru, bukan petinggi partai, tak punya duit banyak, dan bukan figur yang sudah malang melintang di belantika politik nasional. Tak ada satu pun partai yang bisa dikendalikan atau dikontrol secara langsung oleh Jokowi. Di PDIP pun Jokowi bukan veto player, Megawatilah pemegang remote control partai, termasuk pemegang saham terbesar pemerintahan Jokowi. Modal politik Jokowi ‘hanyalah’ peluang   menang dan dukungan publik yang besar.

Itu pun kini mulai tergerus seiring dengan beberapa kebijakan Jokowi yang melawan ekspektasi publik dan ketidakberdayaannya menghadapi cengkeraman para oligarkh yang berusaha mengendalikannya.

Kemenangan Jokowi pada Pemilu 2014 ternyata belum mendatangkan perubahan yang diharapkan bagi cita-cita demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Kemajuan yang diperoleh sejak reformasi secara perlahan “dipereteli” demi menjaga keberlangsungan oligarki. Cara-cara yang ditempuh Jokowi secara metode tak jauh berbeda dengan Orde Baru dalam pendekatan pembangunan mega-proyeknya, represi yang hadir, dan penggalangan kesepakatan di ranah publik. Namun, konstruksi figur Jokowi selaku pria rendah hati yang “berasal dari rakyat” dan berada di luar lingkaran korup para politisi, membuat perlawanan terhadap tiap manuvernya tak ubahnya bisik-bisik tetangga.

Krisis ekonomi yang menakuti kita hari ini sebenarnya diharapkan dapat mengubah situasi.  Tetapi secara psikologi kita  sudah terlanjur terbelah: di satu sisi kita terhenyak menyaksikan para oligarkh mencengkeram rezim, namun di sisi lain, kita masih menggantungkan harapan pada ‘sang satria piningit’ yang dikesankan sebagai sosok sederhana.

Saat ini dan mungkin hari-hari ke depan, pemerintah populis Jokowi akan menghadapi tantangan berat, utamanya di bidang ekonomi dan politik. Tantangan di sektor ekonomi, merujuk pada kuatro defisit keuangan negara, yaitu defisit anggaran (fiskal), defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, dan defisit neraca pembayaran. Penyebabnya adalah shortfall atau kekurangan penerimaan perpajakan dan penghematan anggaran di tahun ini. Kondisi ini bisa menyebabkan semakin terbatasnya ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 2017. Tantangan ini memerlukan respon kebijakan keuangan yang lebih dari bussines as usual. Sayangnya, respon kebijakan keuangan yang dipilih Jokowi adalah melonjakkan pencapaian pajak.

Jelas sudah, krisis yang mengancam, perencanaan yang kurang matang, kebijakan ekonomi yang tidak efektif, dan keinginan belanja besar telah menempatkan Jokowi dalam posisi dilematis. Mau menaikkan penerimaan pajak, ekonomi sedang sulit. Berniat pangkas belanja, infrastruktur tetap harus dibangun. Berharap lanjutkan pembangunan infrastruktur, utang bakal bertambah signifikan.

Jika perekonomian 2017 kembali suram, maka asa untuk bisa tumbuh 8% pada tahun 2019 niscaya tak akan pernah jadi kenyataan. Namun, seperti terus didengungkan Jokowi, api optimisme harus tetap dijaga. Saatnya semua pihak harus bahu membahu mewujudkan kemajuan ekonomi.

Di samping itu pemerintah juga harus mewaspadai perlambatan ekonomi Cina dan pertarungan dengan AS akan berpengaruh terhadap Indonesia. Apabila perlambatan ekonomi ini terjadi tentunya ekspansi bisnis akan berkurang dan tidak adanya ekspansi lapangan pekerjaan yang tersedia. Jokowi harus mengubah strategi ekspor ke Cina yang selama ini Indonesia masih mengandalkan ekspor komoditi yang tidak memiliki nilai tambah dibandingkan produk industri  olahan seperti yang dijual Cina. Cukup ironis, karena Cina melambat tapi ekspor Cina ke negara ini meningkat. Kita harus kesampingkan ketergantungan kita, dan harus ekspor produk akhir dan konsumsi ke Cina.

Tantangan di sektor politik, Jokowi akan berhadapan dengan hegemoni oligarki. Apakah Jokowi mampu melawan atau malah terjerembab menjadi bagian dari lingkaran baru oligarki?

Tentu saja pengalaman Thaksin di Thailand dan Estrada di Filiphina yang tumbang karena ketidakmampuannya mempertahankan pemerintahannya dari gurita oligarki lama dan akibat kekecewaan publik karena tema- tema populis tidak kunjung terealsasi, harus dijadikan cermin bagi Jokowi. []

Baca juga: Tren Populisme di Indonesia

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here