Gebrakan Luhut di Injury Time (2)

Poros Jakarta-Peking Hingga ke Jonggol

0
305
Bupati Bogor Ade Yasin (kanan) dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan (kiri) usai dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengaku belum mengetahui rencana penawaran pemerintah pusat kepada China soal KEK Bogor.

Nusantara.news, Jakarta – Langkah Pemerintah Jokowi yang menawarkan 28 proyek senilai US$91,1 miliar (Rp1.295,8 triliun) kepada Pemerintah China mengingatkan kita pada drama awal April 1963. Presiden China Liu Shao-Chi berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soekarno. Maka terbentuklah Poros Jakarta-Peking.

Kendati konotasi Poros Jakarta-Peking waktu itu dalam konteks politik kawasan dan geopolitik global, tapi Poros Jakart-Peking kali ini dalam konteks kerjasama ekonomi. Persisnya membangun proyek mega infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initiatives (BRI). Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sudah tiga kali bertemu dalam konteks BRI (dulu namanya One Belt One Road—OBOR), yakni pada 2013, 2014 dan 2018.

Setelah 56 tahun Poros Jakarta-Beijing jilid-2 terjadi kembali, dimana pada Oktober 2013 Presiden China Xi Jinping berkunjung ke Indonesia dengan misi bahwa China akan mendukung proses interkoneksi dan integrasi pembangunan ekonomi di kawasan, serta akan  memberikan dukungan keuangan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang di kawasan.

Gayung bersambut dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing yang bersamaan dengan menghadiri KTT APEC 8-11 November 2014, kedua pemimipin membicarakan isu perekonomian dan peningkatan kerja sama, serta akan mengundang investor China masuk dalam proyek infrastruktur, disamping itu adanya gagasan untuk menghubungkan Poros Maritim Indonesia dengan Maritime Silk Road Abad-21 China.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penandatanganan ke-28 proyek raksasa tersebut direncanakan akan ditandatangani April 2019. Dia mengatakan pemerintah tidak akan mengistemewakan China kalaupun investasinya masuk ke Indonesia. Mereka harus tetap memenuhi syarat selayaknya investor asing dari negara lain. Syarat itu adalah:

Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal. pemerintah tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua), pemerintah mau investor membawa teknologi ramah lingkungan.

Kedua, ketika investor membawa teknologi terbaru ke Indonesia maka secara perlahan investor tersebut harus melakukan transfer of knowledge atau berbagi pengetahuan serta teknologi kepada pekerja Indonesia.

Ketiga, investasi tersebut harus mempekerjakan tenaga kerja asal Indonesia sebanyak mungkin.

Keempat, calon investor harus membangun industri yang bisa memberikan nilai tambah kepada produk Indonesia. Karena skema kerja samanya adalah bussiness to bussiness (B2B) maka kedua belah pihak harus saling menguntungkan.

Dari ke-28 proyek yang ditawarkan ke China, salah satunya adalah proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China di Jonggol, Jawa Barat.  

Bupati Bogor Ade Yasin sebagai pemilik wilayah mengaku justru baru mengetahui informasi itu dari media.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor juga tak ada rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus di Jonggol.

“Justru saya belum tahu (KEK Indonesia-China di Jonggol). Makanya untuk detilnya seperti luasan dan lain-lain saya tak tahu,” beber Ade.

Sikap Bupati Ade sendiri sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Bogor sangat jelas, ia tidak alergi dengan investasi. Malah Ade membuka “karpet hijau”. Investasi adalah sebuah keniscayaan yang harus didukung untuk menggerakan roda ekonomi. Asal sesuai aturan dan tidak melanggar.

KEK secara geografis dan jurisdiktif merupakan kawasan perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas duty free atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas sebagaian ekspor, dan dibuka seluas-luasnya.

Hingga tahun ini, berdasarkan data Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) terdapat 12 KEK di Indonesia. Dimana baru tujuh kawasan ekonomi khusus yang beroperasi. Sementara lima kawasan lagi masih dalam tahap pembangunan. Adapun KEK Jonggol adalah pengembangan baru bersama 28 proyek besar lainnya yang akan disertahkan kepada China.

Pada akhir era Orde Baru, Jonggol sudah direncanakan sebagai kawasan baru Ibu Kota Indonesia, menggantikan Jakarta. Di kawasan ini akan dibangun MRT, pusat perkantoran pemerintah dan kantor-kantor pusat perusahaan swasta. Namun Presiden Soeharto ketika itu keburu lengser, sehingga proyek Jonggol sebagai ibukota terhenti.

Bukan rahasia, China merupakan salah satu negara yang menjadi investor dan kreditur terbesar di Indonesia. Tahun lalu saja Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi asal Tiongkok mencapai US$2,4 miliar dan menduduki peringkat ketiga terbesar dari total investasi asing.

Dari sisi utang, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), akhir tahun lalu utang Indonesia kepada China telah mencapai US$17,31 miliar.  Jenis Investasinya pun beragam mulai dari pembangunan pembangkit listrik hingga fasilitas pemurnian dan pengolahan bahan tambang.

China dilirik menjadi mitra karena memiliki pendanaan yang besar dan sangat potensial dalam pembangunan proyek infrastruktur. Selain itu China ingin melakukan ekspansi untuk mendukung program Jalan Sutera Modern yang akan memperlancar arus perdagangannya.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama China jika berinvestasi di Indonesia selain membawa dana dan bahan proyek juga mengangkut tenaga kerjanya sekaligus.

Kini Luhut datang dengan konsep KEK Jonggol kepada China, belum jelas bentuknya, tapi ia sudah menetapkan bulan April ini akan ada penandatanganan dengan China. Ada beberapa persoalan terkait KEK Jonggol ini sebenarnya.

Pertama, meskipun perizinan dan pengelolaan KEK masuk yurisdiksi pemerintah pusat, namun alangkah eloknya kalau dilakukan debat publik mengenai kelayakan dan plus minusnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dan daya tolak masyarakat setempat.

Kedua, meskipun perizinan investasi itu ada di pemerintah pusat, namun tetap ada persinggungan perizinan yang harus ditangani oleh daerah. Semua harus diurus dengan rapih seperti izin AMDAL, IMB dan lainnya. Jangan sampai mengulang keangkuhan proyek Reklamasi Pantura Jakarta dan Meikarta.

Ketiga, sudah menjadi rahasia umum, China kendati membawa dana investasi, bahan baku proyek, juga membawa tenaga kerja. Harusnya diatur komposisi bahan baku dan tenaga lokal yang bisa masuk sehingga mengurangi resistensi dengan penduduk lokal.

Keempat, boleh jadi China akan mendatangkan kawasan real estate yang mewah di Jonggol, atau bisa saja berupa pembangkit raksasa, pabrik dan industri, atau bisa juga proyek megapolitan. Semua itu harus di-declare sejak awal untuk meningkatkan daya terima warga setempat.

Kelima, oleh karena dalam UUD 1945 Pasal UUD 1945 Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang baru, harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keenam, kehadiran China adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh negara miskin dan berkembang di belahan dunia, oleh karena itu belajarlah dari negara lain dalam mengelola hubungan dengan China agar Indonesia tidak terjebak dalam debt-trap diplomacy  atau “politik infrastruktur” sebagai akibat dari kombinasi hutang, investasi dan perdagangan, sehingga Indonesia tidak harus menyerahkan pelabuhannya karena gagal bayar atau menyerahkan semua kegiatan proyek kepada China karena terlilit utang serta harus memberlakukan mata uang Yuan.

Ketujuh, bagi Indonesia, hanya tinggal bagaimana pemerintahan dapat mengendalikan ekspansi ekonomi dan berbondong-bondong masuknya tenaga kerja China ke Indonesia agar esok-lusa tidak terjadi malapetaka bagi NKRI. Jangan menganggap bahwa pengulangan sejarah itu hanya sebagai suatu lelucon seperti apa yang dikatakan oleh Karl Max bahwa “History repeats itself, first as tragedy, second as farce.”

Itulah beberapa komplikasi yang akan muncul sehubungan dengan rencana pembentukan proyek KEK Jonggol yang akan ditawarkan kepada China.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here