Poros Ketiga di Pilpres 2019, Layu Sebelum Berkembang

0
249

Nusantara.news, Jakarta – Jalan Joko Widodo (Jokowi) kembali maju sebagai calon presiden kian lapang usai dukungan yang diberikan PDI Perjuangan pada Jumat (24/2). Sebelumnya, ada Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PPP yang lebih dulu menyatakan kesediaan memenangkan Jokowi pada Pemilu 2019.  Itu berarti total dukungan yang sudah dikantongi Jokowi saat ini sebesar 52,21%, melebihi syarat minimal presidential threshold (PT) 20 persen kursi di DPR.

Selain Jokowi, nama yang juga berpotensi menjadi calon presiden ialah Prabowo Subianto. Peluang Prabowo meraih tiket calon presiden terbuka lebar jika skenario koalisi Gerindra-PKS benar terwujud. Perolehan kursi Gerindra di DPR sebesar 13,04% dan PKS 7,14%. Gabungan kedua partai itu menghasilkan 20,18% kursi dukungan untuk Prabowo. Koalisi dua partai ini juga memenuhi persyaratan PT.

Merespons situasi tersebut, sejumlah partai yang belum menentukan calon presiden menyatakan pembentukan poros koalisi baru bisa saja terjadi. Di samping adanya keinginan agar pesta demokrasi tahun depan tidak monoton karena hanya diikuti oleh dua pasang calon yaitu Jokowi dan Prabowo yang notabene mengulang pertarungan Pilpres 2014 lalu.

Wacana membentuk poros ketiga ini kemudian ditindaklanjuti oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sementara ini memang belum menentukan dukungan politik baik ke koalisi Prabowo ataupun Jokowi. Terkait ini, pada 8 Maret 2018, para elite ketiga partai itu akhirnya bertemu membahas poros ketiga untuk mengusung calon presiden.

Secara matematik, tiga partai tersebut dapat mengusung calon presiden pada 2019. Partai Demokrat berdasarkan Pemilu 2014 menguasai 61 kursi atau 10,89 persen kursi parlemen, PKB 47 kursi atau 8,39 persen, dan PAN 48 kursi atau 8,57 persen. Total ketiganya 27,86 persen, dan jumlah tersebut melebih batas syarat pencalonan presiden 20 persen.

Namun tiga hari selepas pertemuan trio-partai ini, peta politik berubah. Baik Partai Demokrat, PAN, maupun PKB, terkesan tak yakin dengan rencana mereka sendiri. Dan sejak awal, rencana pembentukan poros di luar Jokowi dan Prabowo itu memang telah menimbulkan skeptisisme berbagai pihak, termasuk di antara partai-partai tersebut.

Sinyal memberi dukungan ke poros Jokowi bahkan telah diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidato pembukaan rapat pimpinan nasional Demokrat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Sabtu, 10 Maret 2018, SBY berulang kali menyebutkan sinyal dukungan ke Jokowi di pilpres 2019.

“Jika Allah menakdirkan, sangat bisa Demokrat berjuang bersama bapak,” kata SBY dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi.

Keraguan bakal hadirnya poros ketiga dalam pilpres juga muncul dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Meski pintu komunikasi antarpartai masih terus dilakukan, Zulkifli pesimistis poros ketiga bakal lahir. “Semua kemungkinan masih terbuka. Secara rasional dua poros, kalau poros ketiga itu keajaiban,” ujar Zulkifli.

Keraguan serupa muncul dari calon koalisi poros ketiga lainnya, yaitu PKB. Lewat Wakil Sekretariat Jenderal (Wasekjen) PKB Jazilul Fawaid, ia menyebut wacana poros ketiga hanyalah sebuah dinamika yang ditampilkan dari hasil-hasil survei. “Poros ketiga itu muncul dari lembaga survei,” ungkapnya.

Dengan gejala politik pengusung poros ketiga yang tak jelas itu, maka gagasan poros ketiga kemungkinan besar tak akan terwujud. Sebab sebagaimana kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dari sisi kultur, platform, maupun persenyawaan politiknya, tampak amat lemah.

Lantas, apa sesungguhnya ujung yang bisa dibaca dari wacana poros ketiga ini?

Pertama, rencana pembentukan poros ketiga lebih kepada manuver politik diantara Demokrat, PAN, dan PKB untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap salah satu poros. Seperti diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang maju pilpres untuk mendampingi Jokowi.

Kedua, poros ketiga akan dihadapkan pada pilihan-pilihan politik yang problematik dan rumit. Hal ini muncul bukan dari persoalan partai politiknya, melainkan siapa calon yang akan dimajukan sebagai kompetitor menghadapi dua pasangan calon lainnya yang memiliki elektabilitas tinggi. Sebab, jika berbicara elektabilitas di luar Jokowi dan Prabowo, perbedaannya sangat jauh dengan keduanya.

Kalaupun memang mereka mau memajukan calon dengan melihat tiga besar di bawah elektabilitas Jokowi dan Prabowo (dari beberapa hasil survei), yakni Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan AHY,  problemnya apakah SBY mau mengajukan Anies Baswedan atau Gatot selain AHY. Sedangkan jika mengajukan AHY, apakah PKB dan PAN mau menjadi cawapresnya.

Pun seandainya Muhaimin maju sebagai cawapres, apakah PAN akan mendukung. Begitu juga sebaliknya bila Zulkifli Hasan menjadi cawapres, apakah akan didukung PKB. Terlebih, dari tokoh-tokoh yang diusung ketiga partai ini, belum memiliki tingkat keterpilihan tinggi sebagai capres.

Ketiga, dengan sejumlah titik lemah dan pesimistis terhadap realisasi poros ketiga, bisa jadi poros ini tak lebih sebagai ajang perburuan rente manakala di ujungnya mereka akan “menjual” suara dukungan ke salah satu poros lain yang ada. Jika sinyalemen ini terbukti, poros ketiga bukan saja akan merusak proses berdemokrasi rakyat, tetapi juga menunjukkan kelihaian politisi karena mengubah keterbatasan elektabilitas partai menjadi keunggulan dari sisi kapital.

Namun lepas dari hal-hal problematik, poros ketiga ini sebenarnya punya dua keuntungan, yakni dapat mencegah polarisasi politik secara nasional, serta dapat pula menjadi moda pemenuhan ambisi ketiga partai, dengan catatan bila mampu mengusung capres-cawapres alternatif yang punya daya jual tinggi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here