Evaluasi Akhir Tahun Jokowi-JK

Poros Maritim Jokowi, ‘Jauh Panggang dari Api’

0
165
Di atas kapal pinisi bernama 'Hati Buana Setia', Jokowi-Jusuf Kalla membacakan pidato kemenangan usai Pilpres 2014 lalu di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelabuhan dipilih karena salah satu visi misi Jokowi adalah menjadi poros maritim dunia

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu gagasan ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disambut publik dengan antusias adalah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Yakni, Indonesia yang maju dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim. Lebih dari itu, Indonesia kelak diharapkan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kemaritiman.

“Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” ujar Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7, 2014 silam. Pidato yang menggelegar di awal kekuasaannya.

Pidato pelantikan Presiden Jokowi itu menandai diawalinya visi poros maritim. Sudah sewajarnya bila Indonesia menempuh kebijakan yang mengarah ke sektor maritim, karena Indonesia memang negara dengan sejuta lautan. Negara maritim yang kemudian dipunggungi, menurut istilah Presiden Jokowi dalam pidatonya, selama 32 tahun di bawah kekuasaan rejim Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa itu pula justru lautan menjadi anak tiri. Pembangunan berorentasi ke daratan.

PMD sebenarnya salah satu ‘senjata’ andalan yang digunakan oleh pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 lalu. Mulanya ide mengenai PMD diutarakan oleh dua akademisi di balik tim pemenangan Jokowi-JK. Adalah Rizal Sukma (direktur CSIS) dan pengamat pertahanan Andi Widjajanto, yang memperkenalkan gagasan kemaritiman sebagai distingsi yang tidak ditawarkan oleh pasangan rival. Sudah barang tentu visi dan doktrin ini masuk pada salah satu program utama pada Nawacita.

Proyek mercusuar ala Jokowi itu tentu saja sangat beralasan. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun lebih dari 17 ribu pulau, dirangkai oleh 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), dan sekitar 70 persen wilayahnya berupa laut. Di wilayah pesisir dan laut itu terkandung beragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Gagasan ini ditingkatkan legitimasinya melalui pidato pemenangan Jokowi di atas perahu pinisi “Buana Setia”, Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta. Komitmen ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Jokowi pada KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Menurutnya, PMD terdiri atas lima pilar meliputi: (1) budaya maritim, (2) ekonomi maritim, (3) konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, dan (5) keamanan maritim.

Dari kelima pilar tersebut, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyinergikan doktrin PMD di antara negara-negara Asia Timur termasuk dengan Jalur Sutera Maritim yang digagas China. Bukan sebuah kebetulan apabila PMD menjadi respons atas latar belakang situasi internasional yang menunjukkan signifikansi percaturan geoekonomi melalui raising-nya China dengan mengajak mitra-mitra kerja samanya di ASEAN, khususnya Indonesia, untuk bergabung pada megaproyek yang diusungnya sendiri.

Karena itu, pemerintah di berbagai kesempatan telah berkali-kali menegaskan jika tol laut merupakan program prioritasnya dalam pembangunan infrastruktur maritim. Tol laut bukanlah tol di atas laut, namun lebih mengacu kepada rute-rute yang ditentukan pemerintah dari pelabuhan-pelabuhan yang telah/akan dibangun. Sebagian besar investasi proyek infrastruktur itu ditawarkan ke negara China.

“Untuk program tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan non-komersil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak tiga kapal pada tahun 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada tahun 2016,” tegas Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

Antiklimaks Poros Maritim Dunia

Namun, di akhir empat tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi, misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia belum jelas ke mana arahnya. Tokoh sekaliber Emil Salim, Sultan Hamengkubuwono, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan lain-lain, pun mulai mengeritik konsep PMD yang dianggap ‘ide bagus tapi minim penerapan’. Emil, misalnya, mempertanyakan dari mana dana untuk membiayai tol laut padahal Indonesia masih negara miskin. Sementara Presiden RI keenam SBY, mengkritisi konsep poros maritim hanya sebatas retorika.

Gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia kini tak jelas ke mana arahnya

Komitmen pemerintah pusat dan daerah pun patut diragukan. Salah satu contohnya, belum ada cetak biru bagaimana memaksimalkan potensi laut, jalur tol laut, dan diplomasi laut yang akan digunakan di seluruh nusantara. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung poros maritim, seperti pelabuhan dan pengadaan kapal, realitanya jauh dari target (jauh panggang dari api).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasa pesimistis target pembangunan proyek infrastruktur tol laut 2015-2019 bisa tercapai. Keterbatasan anggaran negara menjadi penyebab utama proyek infrastruktur transportasi terbangun seluruhnya. Diprediksi, untuk membangun semua megaproyek tersebut menghabiskan dana Rp699,9 triliun. Berikut rinciannya, seperti dikutip dari Bappenas RI:

  1. Pembangunan 24 pelabuhan strategis, termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer serta lahan. Program ini membutuhkan investasi Rp 243,69 triliun.
  2. Short Sea Shipping kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon. Nilai investasi sebesar Rp 7,5 triliun.
  3. Fasilitas kargo umum dan bulkyang merupakan rencana induk pelabuhan nasional dengan keperluan penanaman modal Rp 40,61 triliun.
  4. Pengembangan pelabuhan non-komersial terdiri dari 1.481 pelabuhan dengan nilai investasi Rp 198,10 triliun.
  5. Pengembangan pelabuhan komersial lain. Ada sebanyak 83 pelabuhan dikembangkan dengan investasi senilai Rp 41,50 triliun.
  6. Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan seperti akses jalan, kereta pelabuhan dan kereta pesisir. Investasi yang dibutuhkan senilai Rp 50 triliun.
  7. Revitalisaasi 12 industri galangan kapal dan nilai investasinya Rp 10,80 triliun.
  8. Pengadaan kapal untuk 5 tahun ke depan, diantaranya kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug dan barge, tanker dan kapal rakyat. Investasinya sangat besar senilai Rp 101,74 triliun.
  9. Pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan V dengan investasi Rp 6,05 triliun.

Dalam data rencana strategis Kemenhub 2015 hingga 2019 terdapat beberapa target besar, salah satunya pembangunan 306 pelabuhan. Kemenhub mencatat baru sekitar 105 pelabuhan terbangun. Kemudian target pembangunan rel kereta sepanjang 3.258 km, yang hingga tahun lalu baru terbangun 487,7 km. Selain itu ada pula target pembangunan bandara baru sebanyak 15 lokasi, namun hingga 2018 baru 10 bandara terbangun.

Masalah lain, meski program tol laut yang sudah mulai aktif di beberapa rute bisa menurunkan harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur, saat ini efektivitas program tol laut masih cenderung satu arah karena baru membawa bahan pokok dari wilayah Jawa ke kawasan Indonesia timur. Sedangkan rute sebaliknya belum optimal mengangkut barang ke wilayah Jawa.

Tak hanya itu, dalam praktiknya di lapangan, proyek PMD tak cukup kuat mendongkrak kesejahteraan nelayan dan kelompok ekonomi bawah. Deputi Pengelolaan Pengetahuan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Farid Ridwanuddin mengatakan dahulu saat menyuarakan jargon ‘poros maritim’, Jokowi selalu berjanji akan menempatkan para nelayan sebagai aktor utama. Kebijakan pemerintahan Jokowi, kata Farid, justru lebih banyak merugikan nelayan.

“Banyak masalah yang dialami masyarakat pesisir, dalam memperoleh akses ruang tata kelola laut. Selama ini masyarakat pesisir dan nelayan banyak yang tergusur di wilayah sendiri karena berbagai proyek seperti reklamasi, privatisasi pulau dan pantai, pertambangan pasir, dan lain-lain. Kami mencatat saat ini setidaknya ada 43 proyek reklamasi di wilayah pesisir Indonesia,” kata Farid.

Daya dukung menuju poros maritim, selain infrastruktur atau penguatan konektivitas antar-kapal, juga tak memadai. Sebut saja soal kesiapan SDM kemaritiman. Dalam konteks SDM, saat ini hampir bisa dihitung dengan jari lembaga pendidikan setingkat sarjana yang khusus mempelajari kemaritiman. Di sekolah-sekolah juga nyaris tak ada kurikulum kemaritiman. Tak ayal, cara pandang masyarakat Indonesia juga cara pandang negara agraris (daratan), bukan maritim.

Di Institut Pertanian Bogor (IPB) memang ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, namun perspektif laut dan maritim tentu berbeda. Maritim adalah segala pemanfaatan sumber daya laut untuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi maritim mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Pemerintah juga kurang mendorong iklim usaha masyarakat dalam ekonomi kemaritiman. Hal ini diperparah dengan kredit di sektor maritim yang sangat minim. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, penyaluran kredit perbankan ke sektor maritim masih sangat minim sampai sekarang. Umumnya pihak bank masih lebih fokus menyalurkan kredit ke sektor lain seperti korporasi dan konsumer. Direktur Pengawasan Bank OJK Irnal Fiscallutfi menyebutkan, penyaluran kredit ke sektor maritim dan perikanan hanya 1,24 persen dari total kredit perbankan tahun ini.

Melihat realisasi yang terpapar di atas, wajar jika publik mulai meragukan komitmen dan kemampuan pemerintah Jokowi untuk mewujudkan Indonesia poros maritim dunia. Tanpa bermaksud pesimistis, mari lupakan jargon ‘Indonesia poros maritim dunia’ untuk sementara waktu. Menunda sambil mempersiapkan segala sesuatunya: SDM-nya, dananya (bukan dari utang), infrastrukturnya, cara pandangnya, budayanya, hingga teknologi maritimnya.

Tanpa bekal itu, gagasan besar Indonesia sebagai poros maritim dunia tak lebih politik gagah-gagahan yang realisasinya bagai jauh panggang dari api. Akhirnya benar apa kata peneliti dari UIN Jakarta, Azyumardi Azra (2016): “Pembangunan poros maritim yang diimpikan Presiden Jokowi baru sebatas wacana, jauh panggang dari api. Hanya konsep yang bagus, tapi sampai sekarang tidak ada pencapaiannya”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here