Poros Teuku Umar, Koalisi  atau Konspirasi?

0
101

Nusantara.news, Jakarta – Poros Teuku Umar, koalisi atau konspirasi? Ini salah satu pertanyaan mendasar terkait koalisi enam partai (PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB) yang terbentuk jelang Sidang Paripurna DPR memutuskan angka presidential threshold sebesar 20 persen pada UU Pemilu. Koalisi atau konspirasi akan diuji pada sikap atau kebijakan pemerintah terhadap reklamasi Teluk Jakarta, atau sikap terhadap pilkada serentak Juni 2018.

Menguji Koalisi atau Konspirasi

Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan, yang tak bisa dihindari di dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multipartai. Ada banyak alasan bagi partai politik melakukan koalisi. Alasan koalisi, dikualifikasi menjadi dua bagian utama yakni koalisi taktis dan koalisi strategis.

Secara umum koalisi taktis dipahami sebagai koalisi yang dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologis dari partai politik yang bergabung. Koalisi ini dibangun tidak berdasarkan pada asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar.

Motivasi dalam koalisi taktis sangat pragmatis. Bisa karena dorongan politik uang (money politics) dan juga politik dagang sapi. Apa pun alasannya, koalisi seperti ini terbangun lebih dikarenakan kentalnya keputusan oligarki elite kekuasaan tertinggi partai, sehingga cenderung menyampingkan aspirasi konstituen partai di basis massa.

Oleh sebab itu, jangan banyak berharap terhadap koalisi taktis, karena koalisi model ini sangat tidak konsisten untuk berpikir dan bertindak dalam memenuhi harapan-harapan rakyat.

Lain halnya dengan koalisi strategis. Koalisi seperti ini dibangun guna pemenuhan kepentingan visi dan ideologi partai politik. Tujuan dari koalisi strategis biasanya ada dua. Pertama, adalah secara bersama-sama membentuk satu pemerintahan kuat dan tahan lama. Kedua, adalah membagi kekuasaan yang adil dan demokratis untuk tujuan pemenuhan harapan-harapan rakyat.

Koalisi strategis terbentuk bukan karena seorang calon presiden belum dapat kendaraan politik, tetapi terbentuk atas dasar kepentingan politik partai secara kelembagaan. Dalam koalisi strategis soal pembagian kekuasaan diputuskan secara bersama-sama dengan anggota koalisi.

Karena koalisi ini dibangun atas dasar nilai-nilai politik yang strategis, maka terbentuknya pun melalui proses yang sangat hati-hati dan memakan waktu panjang. Maklum, yang digantungkan oleh koalisi ini bukan soal siapa yang menjadi presiden dan siapa yang menjadi wakil presiden, melainkan soal pemenuhan harapan rakyat (kesejahteraan) setelah memegang tampuk kekuasaan.

Berdasarkan dua kualifikasi ini, masuk dalam kualifikasi mana koalisi enam partai yang terbentuk jelang sidang paripurna pengambilan keputusan angka presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional?

Dilihat dari proses pembentukannya yang sangat singkat, yakni 5 hari setelah rapat Pansus RUU Pemilu tanggal 8 Juli 2017, maka di atas kertas koalisi enam partai ini masuk kualifikasi koalisi taktis. Ini berarti keputusan keputusan yang diambil dalam koalisi ini cenderung berputar di antara para elitenya saja. Objek keputusannya juga akan sangat pragmatis, karena sebagai koalisi taktis, keenam partai akan mengabaikan faktor ideologi.

Tetapi itu masih di atas kertas. Wajah aslinya baru akan terlihat saat koalisi mengambil sejumlah keputusan, baik terkait pemilu maupun terkait kebijakan dalam pembangunan. Kalau keputusan yang diambil sangat pragmatis, maka koalisi itu lebih tepat disebut konspirasi.

Konspirasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah komplotan atau persekongkolan. Sementara menurut Oxford Dictionary, konspirasi diartikan sebagai suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak pihak tertentu.

Salah satu cara untuk menguji apakah koalisi itu bertendensi positif (koalisi strategis) akan terlihat dari keputusan yang akan diambil pada koalisi pilkada yang digelar serentak di 171 daerah Juni 2018 mendatang.

Seperti diketahui, sebagaimana pilpres, pilkada juga diwarnai koalisi. Kalau koalisi yang terjadi di daerah serupa dengan koalisi di pusat, maka koalisi itu, walau dibentuk dalam waktu singkat, nafasnya dapat dikatakan strategis.

Tetapi, kalau koalisi yang terbentuk di daerah berbeda dengan bangunan koalisi yang terbentuk di pusat, maka koalisi ini membuktikan diri sebagai koalisi taktis yang sangat pragmatis. Koalisi ini dengan demikian  membuktikan diri tidak dilandaskan pada suatu kepentingan luas, melainkan hanya pada kepentingan tertentu saja.

Apa kepentingan  tertentu itu? Ini yang menjadi tanda tanya. Saat membentuk koalisi, tidak ada penjelasan atas dasar apa koalisi enam partai itu terbentuk.

Koalisi 3 partai (PDIP, Golkar, Nasdem) yang terbentuk terlebih dahulu, mungkin tidak jadi masalah. Tetapi ketika koalisi meluas ke tiga partai lagi, yakni PPP, PKBN dan Hanura yang dari awal menentang presidential threshold 20 persen, menjadi tanda tanya, mengapa PPP, PKB dan Hanura tiba-tiba menerima presidential threshold 20 persen? Apa alasannya?

Sudah barang tentu karena kepentingan tertentu. Kepentingan apa? Sekali lagi tidak ada penjelasan alias dirahasiakan. Karena itu pula koalisi enam partai ini diduga kuat bukan koalisi biasa, melainkan  lebih tepat disebut konspirasi.

Karena koalisi enam partai ini adalah koalisi pendukung pemerintah, maka koalisi ini tentunya juga akan dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Bentuk-bentuk kebijakan  yang akan diambil akan semakin membuktikan apakah enam partai ini sedang berkoalisi atau sedang berkonspirasi.

Jika kebijakan-kebijakan pemerintahan yang diambil bersifat kontroversial yang tidak pro rakyat, maka keenam partai itu secara tidak langsung membuktikan diri bukan sedang berkoalisi melaikan sedang berkonspirasi, tentunya untuk kepentingan oligarki elite partai atau kombinasi elite partai dengan pihak lain di luar partai.

Ujian pertama, akan terlihat setelah pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait lahan reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui,  Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah menyatakan sikap akan membatalkan proyek ratusan triliun itu. Jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang berbeda, dan menggunakan kekuasaan berupa kekuatan enam partai untuk memaksakan kebijakannya, maka jelas membuktikan bahwa koalisi itu sesungguhnya adalah konspirasi berbaju koalisi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here