Posisi “Cantik” Gatot Nurmantyo Pada Pilpres 2019

0
916

Nusantara.news, Jakarta –  Panglima TNI Gatot Nurmantyo, tidak memiliki partai. Tetapi diprediksi akan muncul menjadi salah satu calon presiden ayang dinilai cukup kuat berhadapan dengan Prabowo dan Jokowi pada Pilpres 2019. Sebagai bakal calon wakil presiden, Gatot Nurmantyo bahkan memegang kartu truf. Bagaimana ceritanya Gatot Nurmantyo bisa berada dalam posisi “cantik” seperti itu?

“Deep State”

Deep State, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemerintah bayangan. Deep state atau pemerintah bayangan bukan hanya monopoli negara yang sumber pembiyaannya pembangunannya masih tergantung pada negara adidaya, tetapi juga ada di negara sebesar Amerika.

Tidak kurang orang di pemerintahan Presiden Donald Trump sendiri yang mengatakan ada semacam pemerintahan bayangan yang berusaha menggagalkan pemerintahan pimpinan Presiden Donald Trump. Deep state ini digambarkan sebagai konspirasi atau komplotan yang terdiri dari badan-badan intelijen, para pejabat angkatan bersenjata dan bahkan hakim-hakim pengadilan. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan dan menjegal berbagai usaha yang sedang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Donald Trump.

Tidak kurang Presiden Trump sendiri menuduh pendahulunya, Presiden Barack Obama sebagai bagian dari deep state. Tudingan ini langsung dibantah oleh kubu Obama.

Sejauh ini, memang sangat sulit mengumpulkan bukti cukup untuk kemudian menelanjangi dan membuka kedok gerakan deep state. Namun demikian deep state itu ada.

Pemerintahan bayangan semacam ini pula yang diduga berada di balik pembunuhan Jhon F Kennedy tahun 1963.

Bagaimana dengan deep state di Indonesia. Di zaman orde baru, keberadaan mereka diketahui secara terbuka. Bedanya dengan Amerika, di negara seperti Indonesia deep state-nya adalah pemerintahan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Mereka menempatkan orang tertentu di sebagai proxy (kaki tangan) di pemerintahan.

Pada zaman orde baru, deep state-nya adalah Pemerintahan Amerika yang diwakili oleh Mafia Berkeley sebagai proxy.  Proxy ini mengontrol pos-pos politik penting, terutama pos-pos ekonomi.

Pada era Jokowi sekarang ini, deep state-nya adalah Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (China). Proxy utamanya adalah  Presiden Jokowi sendiri. Ini tentu saja dugaan, karena tidak pernah ada pembuktian yang membenarkan  Jokowi sebagai proxy utama China di Indonesia.

Gatot Nurmantyo

Lalu apa kaitannya deep state dengan Panglima TNI Gatot Nurmatyo yang dikatakan menempati posisi “cantik” pada Pilpres 2019 mendatang?

Sudah barang tentu tidak ada kaitan secara langsung. Keberadaan Gatot dalam hal ini lebih karena posisi utang Pemerintah Indonesia yang saat ini sudah mendekati ambang batas.

Seperti diketahui pemerintah berencana melebarkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 menjadi 2,92 persen dari semula sebesar 2,41 persen pada APBN 2017. Melebarnya defisit anggaran disebabkan terpangkasnya penerimaan pajak dan membengkaknya belanja negara. Posisi defisit RAPBNP 2017 sebesar 2,92 persen itu sudah mendekati batas yang diperkenankan oleh undang-udang yakni 3 persen

Bagaimana  menutup defisit tersebut? Dari utang. Berapa angka utang Indonesia saat ini? Sudah mencapai Rp 3.667 triliun per 30 April 2017. Angka itu naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016.

Menurut UU Keuangan Negara no 17/2003, pada Pasal 12 ayat (3), disebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memang menilai kondisi utang RI belum pada taraf yang membahayakan.

Namun ada angka psikologis dari Menteri Keuangan yakni apabila utang sudah mencapai 30 persen dari PDB.

Karena itu tidak kurang Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri yang  mengakui kondisi Rancangan APBN (RAPBN) 2017 tidak sehat. Ini karena adanya defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang.

Sri Mulyani mengatakan, bila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.

Pemerintah Indonesia, menurut Sri Mulyani, tidak bisa menerbitkan surat utang dengan bunga rendah seperti Amerika Serikat  atau Jepang. “Karena itu, pengelolaan APBN harus sangat berhati-hati dengan defisit primer yang terjadi,” katanya.

Seandainya, penerimaan pajak tahun 2018 optimal, mungkin tidak masalah. Tetapi apabila kembali anjlok, maka posisi utang akan meningkat melewati angka psikologis Menteri Keuangan sebesar 30 persen.

Jika utang sudah menabrak angka psikologis 30 persen, makan situasinya masuk dalam kondisi di mana berpeluang timbul opini bahwa Indonesia tidak berkempampuan bayar utang. Jangan lupa Indonesia sudah mewacanakan memanfaatkan dana haji sebagai sumber pendanaan.

Pada titik ini, deep state berpotensi mengalami perubahan, mengalami pergeseran. Sebab kondisi utang berpotensi krisis keuangan. Untuk mengatasinya salah satunya adalah melalui dana talangan seperti skema BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Pertanyaannya, apakah China sebagai deep state pemerintahan Jokowi sekarang ini punya skema dana talangan seperti IMF (International Monetary Fund)? Sepertinya tidak. Oleh sebab itu, deep state pemerintahan Jokowi bisa berpindah ke Amerika Serikat.

Dalam perspektif ini Gatot memperoleh posisi politik cantik. Sebab bicara tentang Amerika maka sama artinya bicara tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya jika deep state pemerintahan bergeser ke Amerika maka SBY akan menjadi king maker, karena SBY dikenal sebagai figur yang dekat dengan Amerika. Sebagai orang dekat maka figur yang diendorse oleh SBY akan diterima oleh Amerika.

Siapa orang dekat SBY di Indonesia yang dinilai layak menjadi calon presiden? Salah satunya adalah Gatot Nurmatyo. Diprediksi, Jokowi mungkin tetap jadi calon presiden favorit mengingat elektabilitasnya yang tinggi. Oleh sebab itu. Jokowi mungkin akan tetap menjadi capres favorit.

Akan tetapi, SBY tentu akan menggunakan pengaruhnya. Dalam hal ini SBY mungkin akan mendesakkan Gatot sebagai bakal calon wakil presiden untuk Jokowi.

Mengapa Gatot, karena Gatot adalah figur yang berkali kali angkat bicara soal proxy war soal perang candu. Gatot juga figur sukses mencegah terjadinya bentrok di balik politik panas saat Pilkada DKI Jakarta. Nasionalisme Gatot memang kuat, tetapi karena yang mengendorse adalah SBY, maka Amerika akan merasa nyaman.

Seandainya PDIP menolak mengusung pasangan Jokowi – Gatot, karena PDIP menginginkan Jokowi berpasangan dengan Puan Maharani, maka ada dua kemungkinan. Pertama, Pasangan Jokowi-Gatot akan diusung oleh koalisi  Demokrat, PAN ditambah satu partai seperti PPP atau PKB. Itu kalau Jokowi bersikap sama dengan SBY.

Seandainya Jokowi tetap menginginkan diusung oleh PDIP bersama Puan Maharani atau calon wakil yang ditentukan oleh PDIP, maka Gatot kemungkinan akan disung oleh Demokrat yang akan menjalin koalisi dengan PAN di tambah PPP atau PKB untuk.

Sementara wakilnya mungkin dipilih dari salah seorang gubernur yang berprestasi seperti Gubernur Jawa Timur Sukarwo yang sudah dua priode memimpin Jawa Timur. Atau Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang juga sudah memimpin Jawa Barat selama dua periode dan akan berhenti 2018 mendatang.

Nominator lain adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, yang juga sudah memimpin NTB selama dua periode atau Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno. MSi Psy, atau gubenur berprestasi lainnya.

Intinya adalah, apabila posisi utang terus membengkak, dan deep state Pemerintahan bergeser ke Amerika, maka SBY akan menjadi king maker dan Gatot Nurmantyo mendapatkan posisi politik cantik pada Pilpres 2019. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here