Indonesia Poros Maritim Dunia (1)

Posisi Geostrategis Indonesia Sudah Terlanjur sebagai Negara Kontinental

0
342

Nusantara.news – Posisi geostrategis berpotensi menjadikan Indonesia menjadi negara utama maritim dunia. Cina dengan jalur sutera, baru-baru ini mengundang Presiden Joko Widodo untuk menyepakati ulang jalur sutera baru dunia di Beijing. Cina dengan OBOR (One Belt One Road) merupakan skema jalur laut perdagangan dan kepentingan perdagangannya di perairan internasional.

Perdagangan dunia 70% di kawasan Asia Pasifik, 45% melalui laut Indonesia baik melalui Selat Malaka, Sumatera, Selat Sunda, Selat Karimata, (Kalimantan dan Sulawesi), dan Bitung untuk menuju Australia. Hanya saja, Indonesia harus meningkatkan standar pelabuhannya jika ingin standar global trade.

Kedalaman rata-rata pelabuhan di Indonesia adalah 8 meter (500 teus peti kemas), untuk menurunkan logistik 50% diperlukan pelabuhan dengan kedalaman 12 meter (3.000 teus). Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Bitung baru rata-rata 9,5 meter. Untuk memenuhi standar global diperlukan 19 Feeder Ports dan 100 Subsider Ports. Selanjutnya dibutuhkan 15 bandar baru, pengembangan 9 bandar udara kargo, 25 bandar udara di daerah terluar dan rawan bencana.

Capaian Penting

Capaian terpenting adalah penurunan dwelling time yang semula di atas 4 hari, dan biaya logistik tercatat beberapa pelabuhan terjadi penurunan. Belawan menjadi 3,73 hari; Tanjung Priok menjadi 3,69 hari; Tanjung Perak 4,35 hari; Makassar 3,66 hari.

Secara perlahan tapi pasti karena political will Pemerintah, khususnya presiden Joko Widodo sudah jelas, hanya saja pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar sehingga harus dilakukan secara bertahap.

Industri pariwisata juga “digenjot”, terlihat dengan adanya Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata di beberapa daerah, seperti Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Selanjutnya perjanjian internasional dengan Jepang: Pelabuhan Patimbau, Kereta Api Cepat Jakarta – Surabaya. Penjanjian internasional dengan Belanda: pembangkit listrik tenaga arus laut; dan perjanjian dengan Bank Dunia diantaranya infrastruktur pariwisata, Marine Debris.

Pemerintah mencatat potensi ekonomi maritim Indonesia sebesar USD 1,33 triliun per tahun, baik di bidang energi (16%), sumber daya non-konvensional (15%), industri bio teknologi (14%), industri jasa maritim (15%), sumber daya pulau-pulau kecil (9%), industri pengolahan ikan (7%), akua kultur (16%), dan lain-lain (18%).

Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, seperti Natuna, Simelue, Tahuna, Timika, Nunukan, Biak Numfar, Tual, Mentawai, Rote, Merauke, Sarmi, Moal, Talaud, Saumlaki dan Morotai. Beberapa negara yang membutuhkan impor hasil laut Indonesia seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Australia, Filipina, Palau dan Hawaii. Program Tol Laut dihadirkan untuk memastikan kehadiran Negara dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan terhadap bahan-bahan pokok di pulau-pulau terluar, terpencil dan terbelakang.

5 Pilar Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Persoalan utamanya adalah bagaimana membangun kembali budaya maritim, karena Indonesia sudah menjadi negara kontinental. Majapahit dan Sriwijaya pada masa jayanya adalah sebagai kerajaan maritim, bahkan kapal era Majapahit ditestimoni dalam sejarah Cina, termasuk yang terbesar kala itu. Butuh waktu dan proses untuk menghidupkan kembali budaya maritim dan relatif sangat sulit, serta membutuhkan biaya besar.

Pilar Kedua adalah menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, industri perikanan laut dengan menempatkan industri perikanan, serta posisi nelayan sebagai pilar utama. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah berhasil menjaga teritori kelautan dengan menenggelamkan kapal yang terlibat illegal fishing di perairan laut Indonesia. Untuk itu, Susi Pudjiastuti sudah mendapat berbagai penghargaan internasional. Bahkan pada tahap awal program Susi, Thailand sempat mengeluh karena berkurang jauh suplai ikan untuk negaranya.

Namun untuk mengelola, Susi terbentur dengan politik dan ketersediaan keuangan untuk membangun infrastruktur kelautan, untuk pengembangan industri perikanan. Swasta terbatas yang berminat, tercatat hanya Tomy Winata (TW – Artha Graha), Burhaen Uray  dan Susi Pudjiastuti yang tergolong standar internasional. Saat ini ketiga pengusaha besar ini juga sedang menurun penghasilannya, bahkan proyek perikanan milik TW di Tual, sementara ini tutup.

Pilar Ketiga, membangun infrastruktur dan konektifitas maritim (Tol Laut, pelabuhan laut dalam, dan logistik), industri perkapalan dan wisata bahari. Perlu waktu yang panjang dan investasi besar untuk mewujudkan hal tersebut.

Pilar Keempat, diplomasi maritim dengan nostalgia kajayaan Majapahit dan jalur sutera, seperti sekarang ini tentu baik, tapi karena infrastruktur belum berstandar global dikhawatirkan kita hanya menjadi tempat lewat bagi Jalur Sutera. Dengan kata lain, tidak dapat nilai tambahnya. Apalagi ahli maritim di Indonesia sangat terbatas karena dunia pendidikan tinggi Indonesia lebih fokus pada sektor kelautan dan perikanan, padahal potensi maritim jauh lebih dari itu.

Pilar Kelima, kekuatan pertahanan maritim, ini yang lebih menyedihkan karena Angkatan Laut kita mulai dari alutsista (alat utama sistem persenjataan), seperti kapal, radar, alat-alat pertahanan dan senjata) sangat tertinggal dari negara tetangga. Dengan luas pantai dan laut yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, jelas sistem pertahanan maritim kita membutuhkan investasi besar-besaran, sementara keuangan negara sedang bermasalah.

Indonesia sebagai poros maritim dunia

Kelautan lebih luas dari maritim, karena maritim lebih fokus pada sektor perdagangan melalui laut atau pelayaran niaga. Maritim adalah terminologi kelautan dan maritim berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan perdagangan lalu lintas laut.

Belanda sebagai penjajah sudah berhasil mengalihkan Indonesia, dimana Majapahit sebagai negara bahari menjadi negara agraris (kontinental). Hal ini sudah menjadi pemahaman masyarakat dan sudah mengubah pola pikir dari negara continental menjadi masyarakat bahari.

Negara maritim bisa dikatakan adalah negara yang kekuatannya berbasis laut. Sifat dan karakter negaranya adalah Sea Power. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut.

Negara maritim bukan hanya kuat secara pertahanan di laut, tapi negara yang juga bisa menjadikan hasil eksploitasi laut menjadi penghasilan utama negaranya.

Kelautan adalah kata benda sementara maritim adalah kata sifat. Jadi Indonesia lebih tepat sebagai negara maritim karena memanfaatkan potensi-potensi laut untuk kemakmuran negaranya sesuai perintah konstitusi.

Negara maritim lebih fokus pada geostrategi, geopolitik dan geoekonomi, karena posisi Indonesia pada persilangan dua benua, dan menjadi wilayah laut lalu lintas perdagangan dunia. Negara Indonesia dengan wilayah laut yang luas jika ingin sebagai negara maritim dalam sistem pertahanannya akan mengutamakan Angkatan Laut.

Pertanyaannya, Orde Baru yang sudah memprioritaskan Angkatan Darat sebagai saudara tua, apakah rela Angkatan Laut menjadi unggulan dalam strategis pertahanan Indonesia?

Dalam perdagangan dan eksploitasi maritim belum ada konglomerat (kecuali TW, Burhan Uray) yang tertarik investasi di laut. Dikhawatirkan kehadiran Joko Widodo di Jalur Sutera yang diinisiasi Cina, hanya dimanfaatkan sebagai jalur yang tidak memperoleh pemanfaatan optimal karena infrastruktur kita belum siap.

Jika ingin sebagai negara maritim, persiapannya memerlukan setidaknya Rp5.000 triliun, dan waktu 3 periode pemerintahan (15 tahun). Rumitnya sama dengan rencana pemindahan ibukota negara.

Presiden Joko Widodo secara political will punya rencana besar, hanya saja apakah menyadari jika dukungan rakyat padanya tidak sebesar pada awal pemerintahannya. Keberpihakannya pada kasus Ahok memperlihatkan oligarki politik yang tercipta elite dari eksekutif dan legislatif didukung oleh para taipan.

Bandulan ekonomi Jakarta – Beijing masih menjadi trauma bagi negara Barat. Kita masih ingat tiba-tiba Perdana Menteri Inggris, Theresa May datang berkunjung ketika awal pemerintahan Joko Widodo, menyatakan bahwa Indonesia Poros Maritim Dunia. Inggris keberatan jika pelabuhan Medan disejajarkan dengan Singapura, yang akan menghancurkan negara tersebut menjadi negara jasa. Untuk kepentingan Australia diminta Bitung juga menjadi hal yang sama.

Kita ingat besarnya Singapura, karena permintaan Barat melalui Amerika Serikat (AS) kepada Soeharto (tahun 1970-an) agar Sabang ditutup menjadi pelabuhan bebas, dan Batam menjadi subordinat dari Singapura.

Faktanya, semua gombal belaka. Pada akhirnya, langkah Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia “poros maritim dunia” adalah sia-sia karena kita tidak mampu dalam segala hal. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here