Jika kasus Freeport Bermuara di Arbitrase (1)

Posisi Indonesia Menguntungkan

0
215

Nusantara.news, Jakarta – Gertakan PT Freeport Indonesia  yang ingin membawa kasusnya ke Arbitrase Internasional malah mendapat tantangan dari pemerintah Indonesia. Ancaman Freeport Indonesia yang   secara resmi menyatakan, pihaknya memberikan waktu kepada pemerintah Indonesia selama 120 hari ke depan untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara pemerintah dan Freeport Indonesia terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan KK.

Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih punya waktu selama 120 hari sejak 18 Februari 2017 untuk mencari win-win solution. Jika tak tercapai titik temu, Freeport dapat mengambil jalan Arbitrase. Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan pemerintah maupun Freeport masih menyusun posisi masing-masing.

Freeport membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya di Tambang Grasberg, Papua. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral. Persoalan ini membuat Freeport menghentikan kegiatan produksinya sejak 10 Februari 2017 lalu. Para pekerja tambang Freeport di Mimika, Papua, yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan.

Ketegasan sikap Presiden Joko Widodo terhadap Freeport dianggap merupakan kemajuan yang luar biasa bagi sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan, kesiapannya menghadapi gugatan Freeport ke arbitrase mendapatan dukungan luas dari lembaga negara lainnya seperti DPR. Demikian juga dengan  Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang telah menawarkan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan arbitrase PT Freeport Indonesia yang rencananya diajukan dalam kurun empat minggu ke depan. Peradi bahkan siap menyediakan tim ahli dan kajian hukum yang diperlukan. Otto Hasibuan Ketua Dewan Pembina Peradi mengatakan, pihaknya  akan mendukung pemerintah, bahkan sudah mengklaim mendapatkan  bukti awal  Freeport melakukan pelanggaran kontrak karya terlebih dahulu.

Otto, Hasibuan mengatakan, sebenarnya di dalam perjanjian itu sendiri disebutkan, Freeport harus mengikuti peraturan pemerintah dari waktu ke waktu. Artinya, meski perjanjian itu ada, maka jika pemerintah bikin peraturan yang baru, maka pihak  Freeport harus mengikuti. Hasil analisis Otto, sebenarnya pihak Freeport-lah yang melakukan pelanggaran kontrak terlebih dahulu. Selain itu, Peradi juga menilai (sesuai dengan laporan Peradi Papua), perusahaan itu telah melakukan pelanggaran hukum lingkungan hidup di Papua.

Soal arbitrase, bagi Otto tidak ada masalah. Pemerintah harus siap melawannya. “Kami harus punya keyakinan, dengan adanya ketentuan yang dilanggar Freeport, saya kira, ini klausul yang sangat menguntungkan Indonesia,” ujarnya.

Bagaimana strategi Pemerintah Indonesia untuk menghadapi pengadilan arbitrase internasional itu? Cukupkah bukti-bukti pemerintah untuk memenangkan? Langkah apa yang akan ditempuh jika ternyata di arbitrase PTFI melakukan manuver yang tak terduga malah menyudutkan pemerintah? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here