Posisi Rupiah Kian Sudutkan Tim Ekonomi Pemerintah

0
329
Kabianet Kerja sepertinya mulai tidak kompak terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Nusantara.news, Jakarta – Meski Bank Indonesia (BI) telah melakukan intervensi ganda hingga Rp3 triliiun, akhir pekan ini rupiah ditutup melemah 0,20% ke level Rp14.710. Pada perdagangan sore rupiah sempat terkoreksi hingga Rp14.844 per dolar AS, apakah Pemerintah hadir di pasar?

Pada perdagangan hari ini, rupiah bergerak pada kisaran Rp14.695 hingga Rp14.844 per dolar AS. Transaksi tersebut menunjukkan posisi terlemah rupiah dalam tiga tahun terkahir yang sempat berada di level Rp14.855 pada 24 September 2015. Dalam rentang pergerakan yang cukup besar tersebut BI terpaksa merogoh kocek cadangan devisa hingga Rp3 triliun.

Celakanya, perdagangan rupiah di perbankan justru ada yang telah mencapai Rp14.900, menunjukkan ekspektasi perbankan jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi riil rupiah hari ini. Ini juga dapat dibaca bahwa rupiah ke depan masih berpeluang melemah karena perbankan menggiring kurs rupiah terus ke bawah.

Pergerakan nilai tukar rupiah di akhir pekan menunjukkan pelemahan yang agresif, sehingga Bank Indonesia harus melakuikan intervensi hingga Rp3 triliun guna menahan tekanan rupiah lebih jauh.

Sejak awal tahun, sebenarnya BI telah melakukan banyak hal. Mulai dari menaikkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 4 kali dari posisi 4,25% hingga ke level 5,5%.

Disamping itu BI juga telah melakukan intervensi dalam rangka operasi moneter di pasar uang maupun pasar surat berharga (Surat Berharga Negara—SBN) sehingga cadangan devisa yang pada awal tahun masih di kisaran US$132 miliar, anjlog US$13,69 miliar (ekuivalen Rp201,38 triliun) menjadi US$118,31 miliar per Juli 2018.

BI pun masih mengupayakan langkah intervensi ganda dalam beberapa hari terakhir untuk menjaga rupiah agar tidak menembus level Rp15.000 per dolar AS.

Bentuk intervensi ganda adalah dengan menggelontorkan cadangan devisa dalam operasi pasar stabilitas rupiah. Langkah lainnya ,yaitu dengan memborong surat utang negara di pasar sekunder. Untuk mengamankan nilai tukar, BI juga menerbitkan instrumen swap yang diberikan pada pengusaha ekspor dan impor.

“Kalau kebutuhan dolar AS tinggi, sebulan, dua bulan, tidak harus beli dolar. Sekarang bisa lakukan swap dengan BI,” demikian papar Gubernur BI Perry Warjiyo kemarin.

Kehadiran BI di pasar memang tidak diragukan lagi, pertanyaannya kemana saja para menteri ekonomi? Apa saja peran mereka dalam rangka mempertahankan nilai tukar rupiah?

Memang benar, persoalan menjaga rupiah secara teknis ada pada BI. Salah satu  indikator kunci kinerja (key performance indicator–KP) BI adalah menjaga rupiah dan menjaga inflasi. Tapi dalam artian yang lebih makro, pemerintah juga bertugas menjaga nilai tukar dari sebab-sebab kebijakan fiskal.

Menkeu Sri Mulyani Indrawat mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah akibat situasi pasar yang sedang melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Hal yang akan dilakukan pemerintah untuk menyikapinya adalah dengan terus berkoordinasi menjaga kinerja perekonomian Indonesia tetap baik sambil sama-sama melalui masa penyesuaian ini.

“Kami akan terus menjaga perekonomian Indonesia, fondasi kami perkuat, kinerja kami perbaiki, hingga apa yang disebut sentimen market itu relatif bisa netral terhadap Indonesia,” kata Sri Mulyani di DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Sri Mulyani, pengelolaan dari sisi fiskal tetap terjaga, dengan defisit transaksi berjalan di bawah batas aman 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), inflasi di kisaran 3,5%, serta tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06% untuk kuartal I 2018 yang dinilai masih baik.

Menkeu memastikan, pemerintah akan terus menjaga indikator-indikator tersebut hingga pelaku pasar melihat Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang baik dan stabil.

“Dengan demikian, seluruh adjustment ini bisa dilakukan secara jauh lebih cepat dan tanpa gejolak yang berarti yang akan mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia,” tambah dia.

Persoalannya, aktivitas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang begitu gencar mengimpor beras, gula, garam, tepung, dan aneka pangan lainnya, yang membuat defisit transaksi perdagangan terus melebar. Pelebaran defisit transaksi perdagangan inilah yang terus-terusan merongrong rupiah. Sampai-sampai banyak akademisi dan ekonom mempertanyakan nasionalisme Enggartiasto yang dalam kebijakannya membuat rupiah terus melemah.

Pada saat yang sama investasi yang diharapkan ikut menjadi motor penggerak perekonomian dan mendatangkan devisa, tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga tidak cukup kuat mempertahankan nilai tukar rupiah dan perekonomian secara keseluruhan.

Disamping kebijakan utang pemerintah dan BUMN yang sepertinya tak bisa dibendung akibat ambisi pembangunan infrastruktur, pada gilirannya membuat pemerintah sendiri tergopoh-gopoh menyiapkan cicilan dan pokok utang. Sebagian utang tersebut berdenominasi dolar AS, sehingga menambah tekanan serius pada nilai tukar rupiah.

Akibat dari kebijakan tim ekonomi pemerintah tersebut membuat supply dan demand dolar AS semakin tak seimbang, itulah yang menyebabkan rupiah dari hari ke hari terus melemah. Diperkirakan awal September 2018 akan menembus level Rp15.000.

Argentina lebih buruk

Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan posisi rupiah yang melemah terhadap dolar AS masih lebih baik jika dibandingkan dengan jilai tukar negara-negara lain. Dia mencontohkan mata uang Swedia melemah 10% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Menurutnya, seluruh mata uang dunia melemah terhadap dolar AS. Kondisi ini dikarenakan terjadinya kenaikan suku bunga bank sentral AS dan perang dagang antara AS dan China. Mata uang negara emerging market,termasuk Indonesia, terkena dampaknya.

“Tapi mata uang lain juga semuanya melemah jadi bukan sesuatu yang luar biasa ya. Yang penting bahwa stabilitas ekonomi dan keuangan bisa terjaga dengan baik ya likuiditas terjaga baik,” ujar Mirza.

Kendati demikian, sambungnya, BI akan terus memonitor dan waspada terkait segala dinamika yang terjadi. Mirza mengatakan pemerintah juga menjaga defisit fiskal dari produk domestik bruto (BI).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan rupiah year to date (ytd) mencapai 7%, masih lebih baik dibanding mata uang beberapa negara lain yang melemah, seperti lira Turki yang melemah dalam hingga 40%.

“Year to date (rupiah melemah) 7%, masih terkendali dibanding negara lain. (Kita) sama dengan peso Filipina. Namun lebih baik dari India 9%, Afrika Selatan hampir 13,7%, Brasil 18,2% dan Turki 40%,” demikian Perry.

Perry menyampaikan, penguatan USD berdampak luas ke banyak negara, tetapi rupiah dinilainya merupakan yang paling stabil hingga sekarang. “Stabilitas nilai tukar tak hanya rupiah, bandingkan dengan negara lain di seluruh dunia kena. Sehingga stabilitas nilai tukar year to date lebih rendah dari negara lain,” katanya.

Sementara krisis nilai tukar yang melanda Argentina cukup berat. Pemerintah Argentina juga telah mengajukan pinjaman ke Dana Moneter Internasional (IMF) hingga US$50 miliar atau ekuivalen Rp725 triliun.

Presiden Argentina Mauricio Macri mengatakan hal itu dilakukan untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Argentina. Dana tersebut rencananya akan dipakai untuk membayar obligasi pemerintah yang jatuh tempo tahun ini,

Nilai tukar peso Argentina telah mengalami depresiasi lebih dari 40% terhadap dolar AS tahun ini dan inflasi juga merangkak naik. IMF telah mengonfirmasi permintaan pinjaman tersebut pada Rabu, dan menyatakan bahwa pihaknya ingin memperkuat ekonomi Argentina.

“Saya tekankan dukungan terhadap upaya kebijakan Argentina dan kesiapan kami untuk membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakannya,” kata Managing Director IMF Christine Lagarde seperti dilansir BBC, Kamis (30/8/2018).

Investor khawatir Argentina tidak dapat membayar utang pemerintah yang berat dan berpotensi gagal bayar. Saatpersyaratan pinjaman disetujui pada Mei, Presiden Macri mengharapkan ekonomi pulih dan tidak berencana untuk menggunakan uang tersebut.

Beban utang naik

Kementerian Keuangan mengakui, nilai tukar dolar AS yang menguat terhadap rupiah memberikan dampak terhadap jumlah utang pemerintah, khususnya dalam bentuk valuta asing (valas).

“Pelemahan rupiah berdampak terhadap nilai buku utang denominasi valuta asing (valas),” kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Scenaider Siahaan beberapa waktu lalu.

Scenaider mengatakan dampak pelemahan rupiah akan terasa ketika pemerintah akan membayarkan utang jatuh tempo pada tahun saat pelemahan mata uang terjadi. Pasalnya, ketika rupiah melemah maka jumlah yang dibayarkan pemerintah dalam rupiah akan lebih banyak meskipun total utang dalam valas tetap sama. Pada saat itulah akan terjadi rugi selisih kurs, yang dalam denominasi rupiah tentu bertambah banyak.

Yang akan berpengaruh kenaikan beban pembayaran hanya utang yang akan jatuh tempo saja. Sedangkan bagi utang pemerintah yang belum jatuh tempo pada tahun saat pelemahan mata uang terjadi hanya tercatat sebagai beban yang belum terealisasi (unrealized loss).

Meski demikian, dia berpendapat, beban utang pemerintah akibat pelemahan rupiah sudah tertutupi oleh penarikan utang dalam valas yang baru. “Utang valuta asing yang jatuh tempo pada tahun ini seluruhnya tertutupi dengan penarikan utang valas, sehingga dampak secara kas terhadap APBN pada tahun ini sangat kecil,” ungkap dia.

Kalau saja BI telah melakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk menjaga nilai tukar rupiah, ada baiknya tim ekonomi pemerintah bekerja lebih keras lagi guna mempertahankan nilai tukar rupiah. Seperti mengurangi impor, mempersempit defisit transaksi berjalan, dan menggenjot investasi.

Sesuatu yang belum terlihat dari tim ekonomi pemerintah, wajar bila kualitas kinerja tim ekonomi pemerintah belakangan menjadi sorotan. Makin rupiah melemah, makin mengonfirmasi kelemahan tim ekonomi pemerintah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here